KPK Segera Tentukan Pengembangan Kasus Imam Nahrawi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Segera Tentukan Pengembangan Kasus Imam Nahrawi

Selasa, 30 Juni 2020 | 21:31 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar bakal segera menggelar rapat untuk menentukan pengembangan kasus suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pada pekan depan. Sebelumnya, mantan Menpora Imam Nahrawi yang telah divonis bersalah meminta KPK mengusut tuntas aliran dana suap hibah KONI sebesar Rp 11,5 miliar. Imam mengklaim tidak menerima sepeserpun uang tersebut.

"Terkait pengembangan kasus kita akan rapat minggu depan untuk mendalami hal tersebut dengan rapat dengan seluruh penyidik, para direktur, deputi apakah kemdian informasi itu bisa dikembangan atau tidak," kata Lili di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Tak tertutup kemungkinan dalam pengembangan kasus ini, KPK bakal menjerat pihak lain yang terlibat. Lili mengatakan pihaknya bakal mencermati kecukupan alat bukti dan keterangan saksi untuk menjerat pihak-pihak lain.

"Lagi-lagi kita lihat apakah cukup alat bukti dan saksi dan kemudian apkh itu disebutkan dalam putusan," katanya.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Imam Nahrawi bersalah dan menjatuhkan hukuman 7 tahun pidana penjara dan denda Rp 400 juta subsider 3 bulan kurungan serta pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 18.154.230.882 dan pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah menjalani pidana pokok.

Majelis Hakim menyatakan Imam Nahrawi terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap sebesar Rp 11.500.000.000 bersama-sama dengan asisten pribadinya, Miftahul Ulum. Suap dari Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jenderal KONI dan Johnny E Awuy selaku Bendahara Umum KONI itu diberikan kepada Imam melalui Miftahul Ulum untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan oleh KONI Pusat kepada Kempora tahun anggaran 2018. Tak hanya itu Imam Nahrawi bersama-sama Miftahul Ulum juga terbukti menerima gratifikasi dengan total Rp8,3 miliar.

Penerimaan gratifikasi itu dilakukan Imam melalui Ulum secara bertahap dari sejumlah pihak.

Usai mendengar putusan terhadapnya, Imam meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam perkara suap sebesar Rp 11,5 miliar terkait dana hibah KONI, terutama nama-nama yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan. Imam berjanji akan membantu KPK untuk membongkar sengkarut rasuah tersebut.

"Kami memohon izin Yang Mulia untuk tetap melanjutkan pengusutan aliran dana 11 miliar dari KONI ke pihak-pihak yang nyatanya tertera di BAP yang tidak diungkap dalam forum yang mulia ini. Kami mohon izin kepada yang mulia utk menindaklanjuti. Hari ini KPK mendengar, dan wartawan juga mendengar. Fakta-fakta hukum sudah pernah terungkap kami mohon untuk tidak didiamkan," kata Imam dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selas (29/6/2020).

Imam mengatakan, fakta-fakta mengenai keterlibatan pihak lain sudah terang dan sepatutnya didalami KPK. Hal tersebut disampaikan lantaran Imam mengklaim tidak menikmati aliran dana dari suap KONI.

"Fakta itu sudah ada semua. Kami tentu harus mempertimbangkan untuk ini segera dibongkar hingga akar-akarnya. Karena saya demi Allah dan demi Rasulullah, saya tidak menerima Rp 11,5 miliar itu," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kebijakan Negara Belum Memihak Pangan Lokal di Pulau Kecil

Adanya pandemi Covid-19 ini harus dijadikan momentum kebangkitan pangan lokal.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Candi Prambanan dan Ratu Boko Dibuka untuk Umum 1 Juli

Uji coba pembukaan operasional Taman Wisata Candi di Prambanan dan Ratu Boko bagi wisatawan di tengah tatanan normal baru, akan dilakukan selama dua minggu.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Dua RS di Kota Semarang Telah Terima Dana Insentif Covid-19

Dua dari 11 rumah sakit di Semarang telah menerima dana insentif tenaga kesehatan rumah sakit yang memberikan pelayanan Covid-19.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Kempora Siap Cetak 5.000 Kader Wirausaha Muda

Kuliah kewirausahaan pemuda diharapkan dapat mencetak 5.000 kader wirausaha muda, 34 sentra kewirausahaan pemuda, dan 470 akses permodalan.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Menkes Diminta Klarifikasi soal Serapan Anggaran ke Publik

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto diminta untuk terbuka kepada publik dan memberikan klarifikasi terkait penyerapan anggaran.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Mekanisme Omnibus Law Dibutuhkan Setiap Rezim

Penyederhanaan regulasi dan perizinan berusaha dalam rangka peningkatan ekosistem investasi, semakin relevan untuk dilakukan setelah adanya pandemi Covid-19.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Mendagri Minta APIP Kawal Realokasi Anggaran Covid-19

Mendagri meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengawal penggunaan dana hasil realokasi dan refocussing untuk penanganan Covid-19.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Skema PPDB Harus Proteksi Anak dari Keluarga Menengah Bawah

Hamid Muhammad mengatakan, sistem PPDB harus memproteksi anak dari keluarga menengah bawah atau tidak mampu untuk dapat bersekolah.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Keputusan Melanjutkan Pilkada Serentak Dinilai Konstitusional

Pilkada saat pandemi bentuk keseriusan pemerintah dan kesiapan KPU dan Bawaslu menegakkan prinsip-prinsip nilai demokrasi.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Pembobol M-Banking Modus SIM Card Hilang Dibekuk

tiga orang tersangka yang tergabung dalam sindikat Tulung Selapan Tipsani (tipu sana sini).

NASIONAL | 30 Juni 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS