KPK Minta Imam Nahrawi Laporkan Aliran Dana ke Petinggi Kejagung dan BPK

KPK Minta Imam Nahrawi Laporkan Aliran Dana ke Petinggi Kejagung dan BPK
Terdakwa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (kanan) menyampaikan nota pembelaan yang disiarkan secara "live streaming" dalam sidang lanjutan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/6/2020). Sidang tersebut beragendakan pembacaan pledoi atau nota pembelaan terdakwa atas tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum KPK. (Foto: ANTARA FOTO / Nova Wahyudi)
Fana Suparman / YUD Rabu, 1 Juli 2020 | 20:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memersilakan mantan Menpora Imam Nahrawi maupun kuasa hukumnya untuk melaporkan jika mengetahui adanya aliran uang terkait kasus suap dana hibah KONI kepada petinggi Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pernyataan ini disampaikan KPK menanggapi pernyataan Imam dan kuasa hukumnya yang meminta lembaga antikorupsi mengusut tuntas dan menjerat pihak lain yang terlibat kasus suap dana hibah KONI. Imam yang telah divonis bersalah dan dihukum 7 tahun pidana penjara itu mengklaim tidak menikmati aliran dana dari suap KONI.

"Jika saat ini tim penasihat hukum maupun terdakwa Imam Nahrawi mempunyai bukti-bukti yang sekarang akan diakuinya, silakan lapor ke KPK," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (1/7/2020).

Sebelumnya, usai mendengar putusan Majelis Hakim, Imam Nahrawi meminta KPK mengusut tuntas dan menjerat terutama nama-nama yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan. Sementara, tim kuasa hukum Imam Nahrawi, Wa Ode Nur Zainab menyebut KPK memiliki sadapan mengenai aliran uang kepada petinggi Kejagung dan BPK. Bahkan kata Wa Ode, asisten pribadi Imam Nahrawi, Miftahul Ulum telah mengungkap secara terang mengenai aliran uang tersebut saat bersaksi dalam persidangan Inan Nahrawi, termasuk mengenai nama petinggi Kejagung dan BPK hingga nominal yang diterima mereka.

Ali Fikri mengatakan, selama proses persidangan, Imam Nahrawi tidak koperatif. Tak hanya membantah mengenak uang yang diterimanya, Imam juga tidak membuka mengenai keterlibatan pihak lain.

“Berdasarkan informasi JPU, selama persidangan Imam Nahrawi tidak kooperatif mengakui fakta adanya penerimaan sejumlah uang maupun pengetahuannya mengenai dugaan pihak-pihak lain, juga menerima sejumlah uang sebagaimana apa yang disampaikan penasihat hukumnya tersebut,” kata Ali.

Ali menegaskan perkara yang menjerat politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu sudah diputus dan Imam dinyatakan bersalah berdasarkan adanya alat bukti yang cukup sejak awal penyidikan. Salah satu alat bukti yang dimiliki KPK dan diuji di persidangan adalah sadapan yang disinggung penasihat hukum Imam.

“(Sadapan) justru merupakan petunjuk benar adanya penerimaan uang oleh terdakwa selaku Menpora saat itu,” kata Ali.
Untuk itu, kata Ali, KPK mempersilakan Imam untuk menempuh langkah hukum banding jika tidak menerima atau keberatan dengan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Apabila Tim penasihat hukum Terdakwa Imam Nahrawi tidak menerima putusan, silakan masih ada langkah upaya hukum yang dapat ditempuhnya," katanya.

Dalam perkara ini, Imam Nahrawi bersama-sama asisten pribadinya Miftahul Ulum telah divonis bersalah. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 7 tahun pidana penjara dan denda Rp 400 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Imam Nahrawi. Tak hanya pidana pokok, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap Imam berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp18.154.230.882 dan pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah menjalani pidana pokok. Sementara Miftahul Ulum divonis 4 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Majelis Hakim menyatakan Imam terbukti menerima suap terkait pengurusan dana hibah dari pemerintah kepada KONI melalui Kempora serta menerima gratifikasi terkait dengan jabatannya dari sejumlah pihak melalui Ulum.

Saat bersaksi dalam persidangan Imam Nahrawi pada Jumat (15/5/2020), Ulum menyebut adanya aliran dana sebesar Rp 3 miliar kepada Anggota BPK Achsanul Qosasi dan sebesar Rp 7 miliar ke mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Adi Toegarisman terkait temuan mengenai keuangan KONI maupun Kempora.

Kuasa hukum Imam, Wa Ode Nur Zainab menyampaikan, pernyataan Ulum tersebut sudah diungkapkan di persidangan namun tak ditindaklanjuti oleh KPK. Padahal, Wa Ode menyebut KPK memiliki sadapan mengenai aliran dana tersebut.
“Ada tapping (sadapan) pembicaraan soal uang itu sebenarnya. Tanya ke KPK, dan padahal ada buktinya, tapi itu tidak pernah didalami ,” ungkap Zainab di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2020).



Sumber: BeritaSatu.com