Anggota Baleg: Pancasila Terusik, Persatuan Bangsa Tergugah

Anggota Baleg: Pancasila Terusik, Persatuan Bangsa Tergugah
Pendemo RUU HIP memadati Jalan Gatot Subroto arah Slipi, Jakarta, Rabu (24/6/2020). (Foto: Antara / Abdu Faisal)
Carlos KY Paath / YS Kamis, 2 Juli 2020 | 20:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Bambang Purwanto menegaskan Pancasila yang diusik akan menggugah persatuan bangsa. Bambang menyatakan Pancasila sebagai dasar negara termaktub pada pembukaan UUD 1945.

Pasal-pasal dalam konstitusi, lanjut Bambang, menjabarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dan mempunyai posisi tertinggi dalam hirarki peraturan perudang-undangan. Pancasila juga merupakan hasil kesepakatan para tokoh perjuangan bersifat final.

Secara yuridis, menurut Bambang, munculnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) merupakan pendegradasian Pancasila. Mencermati isinya, Bambang menyatakan, RUU HIP menodai kemurnian Pancasila.

Misalnya seperti tidak dimasukkannya TAP MPRS Nomor XXV/ 1966, termasuk adanya ketentuan RUU HIP pasal 6 ayat (1) tentang Trisila, dan ayat (2) terkait Ekasila. Bambang menyatakan, RUU HIP menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.

"Wajar kalau hampir semua kalangan menolak hadirnya RUU HIP ini. Kemudian juga yang perlu dipahami setiap mengusik Pancasila dapat dipastikan akan menggugah rasa kebangsaan kita untuk menyatu," kata Bambang, Kamis (2/7/2020).

Bambang menuturkan, Pancasila merupakan tata nilai yang hidup di masyarakat. Kemudian dikristalisasi menjadi dasar negara, sehingga dapat menyatukan seluruh elemen bangsa tanpa kecuali.

"Manakala diusik keberadaannya, tentu akan menggugah nurani anak bangsa untuk segera menyatu termasuk penolakan terhadap RUU HIP untuk segera didrop bukan hanya ditunda," ucap anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah ini.

Bambang pun menyebut, "Mencermati dinamika yang terjadi di masyarakat terkait dengan penolakan RUU HIP, tentunya harus menggugah nurani teman-teman anggota DPR dan pemerintah untuk segera menangkap aspirasi yang berkembang agar tidak terjadi chaos akibat RUU HIP."

Bambang mengingatkan DPR merupakan pemegang mandat rakyat secara legislatif. Sementara pemerintah pun sedang mengemban amanat rakyat. Menurut Bambang DPR dan pemerintah perlu segera menyadari itu.

"Ketika yang memberi mandat sudah teriak juga meminta untuk mencabut RUU HIP, tentunya permintaan yang punya mandat seharus diikuti. Semoga teman-teman di parlemen segera menyadari pemilik mandat telah meminta RUU HIP agar dicabut dari prolegnas (program legislasi nasional)," ucap Bambang.



Sumber: Suara Pembaruan