Pengamat: Api Dalam Sekam di Polri, Kegelisahan yang Berbahaya

Pengamat: Api Dalam Sekam di Polri, Kegelisahan yang Berbahaya
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kanan) dan Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz meninjau kesiapan penerapan prosedur standar New Normal di Stasiun MRT Bundaraan HI, Jakarta, Selasa, 26 Mei 2020. (Foto: Antara / Sigid Kurniawan)
Farouk Arnaz / FMB Jumat, 3 Juli 2020 | 13:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com — Pengajar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK/STIK) Doktor Yundini Husni mengatakan jika “persaingan” di dalam internal Polri akan terus terjadi jika bandul dalam pemilihan Kapolri lebih bertumpu pada hak prerogratif presiden.

“Akan terus demikian jika tidak diperbaiki tata caranya (pemilihan Kapolri). Akan terus ada 'kegelisahan' dalam setiap pergantian Kapolri. Ini tidak sehat dan berbahaya,” kata Yundini saat dihubungi Beritasatu.com Jumat (3/7/2020).

Yundini memang pernah menggugat tata cara pemilihan Kapolri. Pada 2016 lalu ia menulis disertasi bertema "Presidential Power dan Jabatan Kapolri" yang ia pertahankan di fakultas Ilmu Politik UI.

Menurutnya saat itu, tiap suksesi Kapolri, selalu muncul fenomena presidential power. Sebab, Kapolri dianggap merupakan jabatan politis. Sejumlah pewira bintang tiga Polri saat ini dan bintang dua yang akan jadi bintang tiga, secara normatif bisa jadi Kapolri. Tetapi pilihan akhir ada di presiden sebagai hak prerogratif.

Padahal, kata dia, seharusnya fenomena tersebut tidak perlu terjadi bila sistem kepangkatan dan karier di institusi kepolisian berjalan.

Ia menuturkan suksesi Kapolri seharusnya melalui berbagai pertimbangan. Memang, kata dia, ada hak prerogatif presiden menentukan jabatan Kapolri. Namun tidak bisa 100 persen presiden yang menentukan jabatan tersebut.

Namun harus berpedoman pada UU Nomor 2 tahun 2002. Harus ada pertimbangan dari Kompolnas dan DPR. Tak bisa maunya presiden sendiri dalam arti jika presiden punya calon maka ia yang akan jadi.

Sedangkan mengapa Idham saat ini berbicara lugas—termasuk api dalam sekam— menurut Yundini itu karena ia tidak ada beban sehingga dia bisa lepas berbicara

“Berbeda dari Kapolri lainnya. Pak Idham inikan ditunjuk oleh situasi dan atmosfir politik yang pada keadaan saat itu. Saat itu Pak Tito (Kapolri sebelumnya) ditunjuk jadi Mendagri. Jadi sebenarnya belum ada wacana pengganti Kapolrinya siapa saat itu,” lanjutnya.

Seperti diberitakan pernyataan ‘panas’ Idham itu dikaitkan tentang pergantian Kapolri. Idham memang akan pensiun pada akhir Januari tahun depan.

Hal itu dikatakan Idham di Mabes Polri usai upcara HUT Polri ke-74 yang dipimpin Presiden Joko Widodo melalui siaran live streaming.

Idham berharap Kapolri baru nanti bisa lebih baik lagi dari sekarang. "Dentungkan harapanmu setinggi langit lalu biarkan nanti Tuhan yang memilih siapa yang nanti yang akan jadi next Kapolri," kata Idham.

Semakin ke depan nanti —jelang Januari 2021— Idham memperkirakan (saling sikut di antara internal) semakin tajam. "Saat ini baru Juli, Agustus nanti (bulan yang berakhiran) ber, ber, ber itu akan semakin tajam," kata Idham.

Lalu Idham bicara, "Polri akan kompak-kompak saja hanya 'kaya api dalam sekam tapinya',” kata dia.



Sumber: BeritaSatu.com