Mahfud: Korupsi Sebagai Kejahatan, Bukan Jati Diri Bangsa

Mahfud: Korupsi Sebagai Kejahatan, Bukan Jati Diri Bangsa
Mahfud MD (Foto: BeritaSatu Photo / Uthan AR)
Roberth Wardhy / CAH Jumat, 3 Juli 2020 | 17:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan korupsi adalah perbuatan korupsi. Perilaku korupsi bukan sebagai jati diri bangsa Indonesia.

"Korupsi tidak bisa disebut budaya melainkan sebagai kejahatan. Praktik kotor yang berkembang di dalam masyarakat harus diluruskan melalui politik kebudayaan dan politik hukum," kata Mahfud dalam sarasehan online bertema "Kembali Pancasila Jati Diri Bangsa" yang diselenggarakan oleh Dewan Guru Besar UGM di Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Baca JugaMahfud Perintahkan Jaksa Agung Tangkap Djoko Tjandra

Sarasehan dihadiri para Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Hadir pula sebagai pembicara, AM Hendroproyono selaku Ketua Dewan Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer, dan Agus Widjojo, selaku Gubernur Lemhanas.

Mahfud menjelaskan budaya merupakan produk akal budi manusia berupa daya cipta, rasa, dan karsa. Dalam pengertian itu, korupsi tidak bisa dianggap sebagai budaya Indonesia. Pasalnya korupsi merusak budaya dan hasil kerja luhur akal budi.

Selama ini kita mengklaim budaya Indonesia adalah budaya adiluhung, budaya yang hebat dan berperadaban tinggi. Perilaku korup bukan sebuah budaya yang adiluhung," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Baca JugaMahfud MD: Polri Harus Tetap Terbuka Terhadap Kritik

Mahfud menyimpulkan kebiasaan yang buruk seperti perilaku koruptif tidak boleh dianggap sebagai budaya. Sebab jika dianggap budaya, berarti bangsa ini tunduk dan pasrah alias bersikap fatalistik terhadap kenyataan. Padahal kebudayaan itu bersifat dinamis, bisa diarahkan atau direvitalisasi melalui politik kebudayaan.

“Kita bisa mencatat, ketika dunia politik didominasi oleh para negarawan dan politisi yang bersih maka negara kita relatif bersih dari korupsi. Ketika perekrutan politik berhasil menjaring orang-orang yang bersih dan tegas, maka korupsi bisa diminimalisir, seperti yang terjadi pada awal-awal kemerdekaan sampai akhir 1950-an dan pada periode-periode lain saat institusi-institusi negara dikendalikan dengan politik bersih,” tutup Mahfud. 



Sumber: BeritaSatu.com