Komisi Yudisial Pantau Sidang Air Keras Novel Baswedan

Komisi Yudisial Pantau Sidang Air Keras Novel Baswedan
Sidang Perdana Tersangka Penyiram air keras Novel Baswedan. (Foto: Beritasatuphoto/Joanito De Saojoao)
Fana Suparman / CAH Jumat, 3 Juli 2020 | 19:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Yudisial (KY) mengaku telah memantau sidang perkara teror dengan penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut). Pemantauan dilakukan lantaran perkara dengan terdakwa dua anggota Brimob Polri, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis tersebut telah menyita perhatian publik.

"Setiap kasus yang isu publik, KY selalu pantau. Karena ada beberapa sidang yang virtual juga disiarkan secara media elektronik, selain dipantau langsung kita juga pantau melalui media," kata Ketua KY Jaja Ahmad Jayus di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Baca JugaKomisi Kejaksaan Bakal Panggil JPU Perkara Teror Novel Baswedan

Jaja mengaku belum menerima laporan terkait dugaan adanya kejanggalan dalam persidangan kasus Novel. Sejauh ini, terdapat pihak yang meminta agar KY memantau jalannya persidangan.

"Kalau yang meminta pemantauan, ada," katanya.

Jaja menegaskan, KY maupun pihak lain tidak dapat mengintervensi jalannya persidangan. Terlebih soal putusan yang bakal dijatuhi Majelis Hakim PN Jakut terhadap kedua terdakwa yang rencananya bakal dibacakan dalam persidangan pada 16 Juli mendatang. Namun, dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim diminta berdasarkan fakta persidangan.

"Siapapun tidak boleh intervensi hakim harus begini, harus begini. Hakim harus memutus berdasarkan fakta di persidangan," kata Jaja.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya menuntut setahun pidana penjara terhadap Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, dua anggota Brimob Polri yang menjadi terdakwa penyiram air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Jaksa meyakini keduanya terbukti bersalah sesuai dakwaan subsider, yakni Pasal 353 ayat 2 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara untuk dakwaan primer yakni Pasal 355 ayat (1) KUHP diyakini Jaksa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Jaksa menyebut perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur 'dengan perencanaan terlebih dahulu'. Jaksa menyebut kedua terdakwa hanya bermaksud memberi pelajaran dan tidak berniat menyiramkan air keras ke mata Novel. 



Sumber: BeritaSatu.com