Sidang PK Joko Tjandra Dinilai Perlu Dihentikan

Sidang PK Joko Tjandra Dinilai Perlu Dihentikan
Djoko Tjandra (Foto: Ist)
Fana Suparman / CAR Senin, 6 Juli 2020 | 10:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) dinilai semestinya menghentikan sidang Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan terpidana dan buronan perkara pengalihan hak tagih Bank Bali, Joko S Tjandra.

Hal ini lantaran Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Joko dinilai tidak sah. Sebab terdapat perbedaan tahun lahir antara KTP baru Joko dengan dokumen lama miliknya, termasuk putusan pengadilan.

“Atas dasar KTP WNI tidak sah dan perbedaan tahun lahir KTP baru 1951 dengan dokumen lama di Pengadilan tahun lahir 1950, maka semestinya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghentikan proses persidangan PK yang diajukan Joko Tjandra,” kata Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dalam keterangannya, Senin (6/7/2020).

Seperti diketahui, PK diajukan Joko pada 8 Juni 2020. Untuk mengajukan PK, Joko wajib melampirkan fotokopi KTP. Sementara Joko diketahui telah menjadi warga negara Papua Nugini.

“Setelah ditulusuri dia telah melampirkan copy KTP tertanggal 8 Juni 2020, artinya KTP tersebut baru dicetak pada tanggal 8 Juni 2020,” kata Boyamin.

Menurut Boyamin, data kependudukan Joko seharusnya sudah nonaktif sejak 31 Desember 2018. Pasalnya Joko berada di luar negeri hingga Mei 2020 dan tidak melakukan rekam data KTP elektronik. Joko diduga merekam data dan mencetak KTP elektronik pada 8 Juni 2020.

“Rekam data dan cetak KTPel dilakukan di kantor Dinas Dukcapil Jakarta Selatan dengan alamat Jl. Simprug Golf I Nomor 89, Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hal ini cocok dengan alamat pada Permohonan PK,” kata Boyamin.

Boyamin menambahkan Joko seharusnya tidak bisa mencetak KTP dengan identitas WNI dikarenakan telah menjadi warga negara Papua Nugini. Berdasarkan Pasal 23 ayat (8) Undang-Undang (UU) 12/2006 Tentang Kewarganegaraan, kewarganegaraan hilang apabila memiliki paspor negara lain.

Selain itu, masih kata Boyamin, terdapat perbedaan tahun lahir Joko. Pada KTP terbaru. Joko Tjandra tertulis tahun lahir 1951. Dokumen lama pada putusan PK pada 2009, lanjut Boyamin, tertulis tahun lahir 1950.



Sumber: BeritaSatu.com