Bareskrim Diminta Usut Aktor Intelektual Hoax Rush Money

Bareskrim Diminta Usut Aktor Intelektual Hoax Rush Money
Ilustrasi Rush Money (Foto: Beritasatu.com)
Yuliantino Situmorang / YS Senin, 6 Juli 2020 | 20:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Bareskrim Mabes Polri diminta mengungkap aktor intelektual kasus penyebaran informasi palsu soal penarikan uang simpanan besar-besaran di sejumlah bank. Penyidik telah menetapkan dan menahan dua orang tersangka dalam kasus itu yakni AY dan IS.

“Harus diusut aktor intelektualnya atau pihak yang menyuruh pelaku melakukan perbuatan itu,” kata pakar hukum pidana dari Univesritas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad di Jakarta, Senin (6/7/2020).

Ia mengatakan, perkara kasus itu bukan perkara kecil karena berdampak pada perbankan dan perekonomian.

Karena itu, penyidik sudah seharusnya membuat perkara tersebut terang benderang, sehingga dapat terungkap motivasi dan mengungkap siapa pihak yang diduga ikut terlibat.

Dia juga menyarankan penyidik tidak percaya begitu saja alasan yang disampaikan dua orang tersangka.

“Enggak boleh berhenti di situ, karena secara hukum adanya pengakuan tidak menghentikan proses pembuktian berikutnya," tegasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menangkap penyebar kabar bohong rush money di sejumlah bank. Ada dua pelaku yang diciduk yakni berinisial AY dan IS.

AY ditangkap di Jakarta dan IS di Malang. Bank yang menjadi sasaran para pelaku itu yakni Bank Bukopin, Bank BTN, dan Bank Mayapada.

Pelaku bernisial AY dalam akun media sosial Twitter @Achmadyani.ay70 menulis: "Yg punya simpenan di Bukopin, BTN, Mayapada buruan ambil (klo bisa semuanya)..!!!! Daripada amsyong....”.

Lalu, pelaku berinisial IS, diduga telah menyebarkan kabar bohong berupa video berisi pernyataan bahwa Bank Bukopin tidak memiliki uang tunai untuk mencairkan tabungan nasabahnya.

Akibat perbuatannya, AY ditahan dengan disangka melanggar Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan/atau Pasal 15 UU 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sedangkan tersangka IS dijerat Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU 11 Tahun 2008 sebagai Pasal 14 Ayat (1) dan/atau (2) dan/atau Pasal 15 UU 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 Ayat (1) dan/atau (2) dan/atau Pasal 15 UU 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.



Sumber: Suara Pembaruan