Kasus Suap Bupati dan Ketua DPRD Kutim Bukti Nyata Korelasi Nepotisme dan Korupsi

Kasus Suap Bupati dan Ketua DPRD Kutim Bukti Nyata Korelasi Nepotisme dan Korupsi
Firli Bahuri. (Foto: Beritasatu Photo / Ruht Semiono)
Fana F Suparman / WM Senin, 6 Juli 2020 | 19:38 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, penangkapan Bupati Kutai Timur (Kutim) Ismunandar dan istrinya Encek Unguria R Firgasih yang merupakan Ketua DPRD Kutim membongkar relasi korupsi dan nepotisme para pejabat yang menduduki jabatan. Pada Jumat (3/7), KPK menetapkan keduanya bersama lima orang lainnya sebagai tersangka dugaan suap proyek infrastruktur.

Firli menyatakan, kasus suap yang menjerat Ismunandar dan Encek Unguria bukti nyata korelasi antara nepotisme dan korupsi. Akibat nepotisme antara Ismunandar selaku bupati dan Encek Unguria selaku Ketua DPRD telah merugikan negara akibat korupsi yang mereka lakukan.

"Ini membuktikan bahwa pengaruh kuat nepotisme terhadap korupsi. Kutai Timur contoh nyata nepotisme telah menyebabkan korupsi yang merugikan keuangan negara sangat terang benderang dan betapa lancarnya korupsi di Kutai Timur," kata Firli saat dikonfirmasi, Senin (6/7/2020).

Firli menjelaskan, politik dinasti dan korupsi di Kutim berawal dari proyek yang disusun Pemkab Kutai Timur yang tentunya tak lepas dari kekuasan Ismunandar. Kemudian, disetujui Encek selaku Ketua DPRD. Dari keputusan suami istri itu, dicarikan rekanan yang merupakan tim sukses saat Pilkada Bupati Kutai Timur.

"Dan proyek dikerjakan Dinas PUPR dan Dinas Diknas. Bupati Kutim menjamin tidak ada relokasi anggaran di Diknas dan PUPR karena Covid-19 dan fee proyek ditampung oleh Kepala BPKAD dan kepala Bapenda untuk kepentingan Bupati Kutai Timur," terang Firli.

Firli mengatakan, pemberantasan korupsi memerlukan peran andil dan dukungan seluruh pihak, baik eksekutif, legislatif, yudikatif dan seluruh anak bangsa. Peran seluruh elemen bangsa ini diperlukan untuk memperbaiki sistem politik secara menyeluruh, termasuk untuk mencegah dinasti politik.

"Sebagaimana yang pernah sering saya sampaikan di berbagai kesempatan bahwa korupsi terjadi karena banyak faktor dan tidak ada sebab tunggal orang melakukan korupsi," ujar Firli.

Menurutnya, jika kekuasaan eksekutif dan legislatif dikuasai oleh hubungan keluarga maka dapat diduga korupsi tidak bisa terelakkan. Apalagi, didorong oleh sistem yang sangat memungkinkan karena sistem yang memang tersedia.

"Korupsi tidak terlepas dari sistem sebagai penyebabnya. Untuk itu banyak hal bidang yang perlu dibenahi," tegas Firli.

Bidang-bidang yang perlu dibenahi itu meliputi sistem ekonomi, sistem tata niaga, sistem pelayananan publik, sistem pengadaan barang dan jasa, sistem perijinan, sistem rekrutmen, sistem impor-ekspor. Termasuk juga sistem politik dan sistem pilkada langsung yang perlu menjadi pemikiran semua pihak.

"Dan dalam hal pencegahannya, KPK sudah melakukan kajian terkait politik berintegritas termasuk pelaksanaan pilkada langsung," kata Firli.

Diberitakan, KPK menetapkan Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan istrinya, Encek UR Firgasih yang juga menjabat Ketua DPRD Kutai Timur sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur, Jumat (3/7/2020). Tak hanya pasangan suami istri itu, status tersangka juga disematkan KPK terhadap tiga anak buah Ismunandar, yakni Kepala Bapenda, Musyaffa; Kepala Dinas PU, Aswandini; Kepala BPKAD, Suriansyah serta dua pihak swasta bernama Aditya Maharani dan Deky Aryanto.

Penetapan tersangka ini dilakukan KPK melalui gelar perkara setelah memeriksa 16 orang yang dibekuk dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Samarinda dan Kutai Timur pada Kamis (3/7/2020).

Ismunandar bersama istrinya dan ketiga diduga menerima suap dari Aditya Maharani dan Deky Aryanto terkait sejumlah proyek di Dinas PU dan Dinas Pendidikan Pemkab Kutai Timur yang digarap keduanya. Setidaknya, dalam OTT kemarin, tim Satgas KPK menyita uang tunai sekitar Rp 170 juta dan sejumlah buku tabungan dengan nilai total Rp 4,8 miliar serta sertifikat deposito senilai Rp 1,2 miliar.

 



Sumber: BeritaSatu.com