Akui Bertemu di PN Jaksel, Kuasa Hukum Klaim Tak Lindungi Djoko Tjandra

Akui Bertemu di PN Jaksel, Kuasa Hukum Klaim Tak Lindungi Djoko Tjandra
Djoko Tjandra (Foto: Ist)
Fana F Suparman / WM Senin, 6 Juli 2020 | 16:58 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Tim kuasa hukum Djoko Tjandra, Andi Putra Kusuma mengklaim tak melindungi kliennya yang menjadi buronan atas perkara pengalihan hak tagih Bank Bali.

Meski demikian, Andi mengaku bertemu dan mendampingi Joko Tjandra saat mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara yang menjeratnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 8 Januari lalu.

Hal ini disampaikan Andi menanggapi rencana tim Advokasi Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) yang akan melaporkannya ke Bareksrim Polri atas dugaan melindungi dan menyembunyikan buronan.

"Pada dasarnya, kami menghormati laporan KAKI. Tapi kalau tuduhannya Pasal 221 (KUHP) melindungi dan menyembunyikan buronan, ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi," kata Andi, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/7/2020).

Andi mengakui pihaknya bertemu dengan Joko Tjandra saat mendaftarkan PK. Namun, kata Andi hal tersebut bukan berarti pihaknya melindungi dan menyembunyikan Joko Tjandra. Hal ini lantaran Pengadilan merupakan tempat umum dan terbuka.

"Pertama, saya tidak pernah menyembunyikan Djoko Tjandra. Tim kami bawa ke PN, ini tempat umum. Semua orang bisa bertemu dan melihat. Kalau menyembunyikan kan banyak orang yang melihat di PN ini," jelasnya.

Selain itu, Andi mengklaim, pada 8 Juni 2020 itu, kliennya tidak masuk daftar pencarian orang (DPO). Hal tersebut merujuk pada pernyataan Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) yang menyebut jika Djoko Tjandra tidak lagi masuk daftar red notice Interpol sejak 2014.

"Bisa lihat sendiri dari siaran pers dari Kumham, Pak Djoko sejak 2012 sudah tidak lagi tercatat sebagi DPO, baru kemudian kemarin pada 27 Juni baru sebagai DPO lagi oleh imigrasi. Red notice dan juga cekal di imigrasi. Baru dipasang lagi di tanggal 27. Sebelumnya dari 2014 tidak ada," papar Andi.

Diketahui, KAKI berencana melaporkan kuasa hukum Djoko Tjandra ke Bareskrim Polri atas dugaan melindungi buronan kasus cessie Bank Bali tersebut. Hal ini lantaran kuasa hukum bertemu dan mendampingi Djoko saat mendaftarkan Peninjauan Kembali ke PN Jaksel pada 8 Juni 2020. Padahal, kuasa hukum seharusnya menyerahkan terlebih dahulu Djoko Tjandra yang telah 11 tahun buron ke Kejaksaan Agung.

 



Sumber: BeritaSatu.com