Rapat Tertutup DPR dan KPK Bahas Kasus hingga Penyadapan

Rapat Tertutup DPR dan KPK Bahas Kasus hingga Penyadapan
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firly Bahuri (kedua kanan) mendampingi Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery (kedua kiri) usai meninjau rumah tahanan KPK cabang Salemba, di di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Pertemuan antara Pimpinan KPK, Dewan Pengawas KPK dan Komisi III DPR RI tersebut membahas penguatan lembaga dalam memberantas korupsi serta melihat langsung fasilitas rumah tahanan KPK. (Foto: ANTARA FOTO / Reno Esnir)
Fana Suparman / JAS Selasa, 7 Juli 2020 | 22:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Dalam rapat yang digelar secara tertutup itu, terdapat sejumlah hal yang dibahas Komisi III DPR dengan mitra kerjanya tersebut.

Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengungkapkan pihak Komisi III sempat mengonfirmasi sejumlah kasus yang ditangani pihaknya. Namun, Nawawi enggan menjelaskan lebih rinci mengenai hal tersebut. Nawawi menyebut pihaknya hanya menjelaskan mengenai perkara-perkara yang sudah melewati proses penyidikan.

“Mereka menanyakan perkara kasus dan kami nyatakan kami bicara terminologi perkara, kalau perkara tidak ada yang bisa ditutupin, terkait perkara apa saja yang sudah melewati proses penyidikan kami sebutkan,” kata Nawawi usai pertemuan.

Nawawi menyebutkan pihaknya telah mengeluarkan sekitar 43 surat perintah penyidikan (sprindik) hingga 30 Juni 2020. Namun Nawawi kembali enggan menjelaskan lebih rinci mengenai hal tersebut.

”Hampir semua sudah diumumkan sprindik sudah kami keluarkan, ada satu perkara barang kali bisa saja satu perkara bisa tujuh sprindik atau delapan sprindik seperti itu,” kata Nawawi.

Ketua Komisi III DPR, Herman Hery membenarkan dalam RDP tersebut pihaknya membahas perkara, terutama perkara yang mandek dan menjadi perhatian publik. Pimpinan KPK, kata Herman telah menjelaskan mengenai kendala yang dihadapi KPK, seperti perhitungan kerugian negara. Namun, seperti halnya Nawawi, Herman juga tak menjelaskan rinci mengenai kasus yang dipertanyakan pihaknya kepada pimpinan KPK.

"Hal itu, hal teknis penyidikan tidak bisa saya buka di sini. Itulah sebabnya rapat kali ini kita buat rapat tertutup karena kami ingin tanyakan banyak kasus yang jadi perhatian publik," katanya.

Selain soal kasus, Herman Hery mengatakan, pihaknya juga mempertanyakan kepada Dewas mengenai koordinasi yang terjalin dengan KPK. Termasuk mengenai proses perizinan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

"Kami dapat penjelasan dari Dewas bagaimana cara Dewas bekerja. Bagaimana Dewas bisa mem-backup kerja-kerja pimpinan KPK. Soal sadap, sita, geledah. Dewas mengatakan tadi clear 1x24 jam permintaan izin bahkan sampai ratusan izin penyadapan. 264 izin yang dimintakan segera keluar dalam hitungan hari sehingga hubungan Dewas dan pimpinan clear and clean," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com