Yasonna Sebut Nyaris Gagal Ekstradisi Maria Lumowa

Yasonna Sebut Nyaris Gagal Ekstradisi Maria Lumowa
Maria Pauline tiba di bandara Soetta Cengkareng, Jakarta, Kamis, 9 Juli 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Chairul Fikri)
Fana Suparman / YUD Kamis, 9 Juli 2020 | 12:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengungkapkan ekstradisi terhadap Maria Pauline Lumowa, buronan pembobol BNI senilai Rp 1,7 triliun dilakukan pada masa injury time. Hal ini lantaran penahanan Maria di Serbia akan berakhir pada 16 Juli 2020 atau hanya sekitar seminggu lagi. Untuk itu, Yasonna menyatakan, delegasi yang dipimpinya bekerja keras agar Maria dapat segera dipulangkan ke Tanah Air.

"Kita betul-betul berupaya keras untuk mengekstradisi. Ini di injury time," kata Yasonna dalam konferensi pers di ruang VIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Kamis (9/7/2020).

Maria yang telah menjadi buron sejak 2003 atau 17 tahun lalu diketahui ditangkap NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia, pada 16 Juli 2019 dan langsung dilakukan penahanan. Masa penahanan Maria akan berakhir pada 16 Juli 2020 dan jika tidak segera dibawa ke Indonesia, secara hukum harus dibebaskan dari penahanan.

"Tahun lalu ditangkap oleh Serbia, ditahan di sana, dan Serbia memberitahukan kepada Indonesia. Ini menjadi sangat penting kita kejar sekarang karena tanggal 16 Juli yang datang ini secara hukum dia harus dilepas oleh Pemerintah Serbia," ujarnya.

Setelah Maria ditangkap otoritas Serbia, Yasonna dan tim delegasi segera menjalin hubungan diplomasi dengan pemerintah Serbia. Pada 31 Juli 2019, pihaknya melalui Ditjen Administrasi Hukum Umum melayangkan surat permintaan ekstradisi kepada pemerintah Serbia. Tak hanya itu, pada 3 September 2019, Yasonna mengatakan, pihaknya kembali melayangkan surat untuk mempercepat ekstradisi Maria.

Selama proses tersebut, Yasonna mengakui terdapat sejumlah kendala yang dihadapi pihaknya. Tak hanya upaya hukum yang dilakukan Maria dan tim penasihat hukumnya agar terhindar dari ekstradisi, Yasonna mengungkapkan, terdapat negara yang berupaya agar Maria tidak dipulangkan ke Indonesia. Upaya diplomasi semakin diintensifkan selama sebulan terakhir.

Puncaknya, pada Sabtu (4/7/2020), Yasonna dan tim delegasi terbang ke Serbia untuk melakukan high level diplomacy dan bertemu dengan para pejabat Serbia. Melalui upaya diplomasi dan hubungan baik yang terjalin kedua negara, Presiden Serbia Aleksander Vucic membantu agar Maria mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diadili di Indonesia.

"Pemerintah Serbia committed. Saya bertemu dengan Menteri Kehakiman yang diwakili Wakil Menteri Kehakiman karena Menteri Kehakiman sedang cuti melahirkan, bertemu Menteri Luar Negeri, Wakil Perdana Menteri tetap committed dan puncaknya pertemuan dengan Presiden Serbia. saya menyampaikan titip salam Presiden. Beliau sangat menyambut hangat, beliau katakan persahabatan historis antara Indonesia dan Serbia akan tetap kita pelihara dan tingkatkan," tuturnya.

Setelah menjalani proses uji kesehatan termasuk proses tes Covid-19, otoritas Serbia menyerahkan Maria pada delegasi yang dipimpin Yasonna melalui Dirjen AHU pada Rabu (8/7/2020) kemarin.

Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif. Pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai US$ 136 juta dan 56 juta Euro atau sama dengan Rp 1,7 triliun dengan kurs saat itu kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu.

Aksi PT Gramarindo Group diduga mendapat bantuan dari oknum pegawai BNI yang menyetujui jaminan L/C dari Dubai Bank Kenya Ltd, Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd, dan The Wall Street Banking Corp yang bukan merupakan bank korespondensi Bank BNI.

Pada Juni 2003, pihak BNI yang curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor. Dugaan L/C fiktif ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri, namun Maria Pauline Lumowa sudah lebih dahulu terbang ke Singapura pada September 2003 alias sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus yang dibentuk Mabes Polri.

Perempuan kelahiran Paleloan, Sulawesi Utara, pada 27 Juli 1958 tersebut belakangan diketahui keberadaannya di Belanda pada 2009 dan sering bolak-balik ke Singapura. Indonesia sempat dua kali mengajukan proses ekstradisi ke Pemerintah Kerajaan Belanda, yakni pada 2010 dan 2014, karena Maria Pauline Lumowa ternyata sudah menjadi warga negara Belanda sejak 1979. Namun, kedua permintaan itu ditolak oleh Pemerintah Kerajaan Belanda yang justru memberikan opsi agar Maria Pauline Lumowa disidangkan di Belanda.

Upaya penegakan hukum memasuki babak baru saat Maria Pauline Lumowa ditangkap oleh NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia, pada 16 Juli 2019. Penangkapan itu dilakukan berdasarkan red notice Interpol yang diterbitkan pada 22 Desember 2003.



Sumber: BeritaSatu.com