Ketua Komisi III Puji Kekompakan Lembaga Pulangkan Maria Pauline

Ketua Komisi III Puji Kekompakan Lembaga Pulangkan Maria Pauline
Penangkapan Maria Pauline Lumowa tersangka kasus pembobolan Bank BNI 1,7 Triliun Rupiah, Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Kamis, 9 Juli 2020. (Foto: BeritaSatu Photo / Emral Firdiansyah)
Markus Junianto Sihaloho / HA Kamis, 9 Juli 2020 | 14:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi III DPR Herman Herry menyatakan pihaknya mengapresiasi kerja sama yang baik antara sesama lembaga penegak hukum, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, dalam menuntaskan ekstradisi pelaku pembobolan kas BNI Maria Pauline Lumowa dari Serbia.

"Tentu kita harus mengapresiasi pendekatan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan Menteri Yasonna Laoly yang melakukan diplomasi hukum terhadap otoritas Serbia sehingga ekstradisi ini terwujud," kata Herman, Kamis (9/7/2020).

Dia menilai kerja sama yang baik juga pasti dilakukan dengan pihak kepolisian dan Kejaksaan. Herman mengucapkan selamat atas upaya terpadu dalam proses penegakan hukum atas Maria Pauline Lumowa.

"Proses ekstradisi ini kan tidak mudah dan bahkan sempat ditolak oleh Belanda," imbuhnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai, keberhasilan mengekstradisi Maria juga merupakan bukti komitmen dan kehadiran negara dalam penegakan hukum.

"Ini sekaligus memberi pesan bahwa negara tidak akan berhenti melakukan penindakan terhadap siapa pun yang melakukan tindak pidana di negeri ini," kata Herman.

Selain lembaga-lembaga hukum, Kementerian Luar Negeri melalui Duta Besar RI untuk Serbia Chandra W Yudha juga berperan penting dalam proses ekstradisi ini.

Kunjungan delegasi Indonesia yang dipimpin Yasonna ke Serbia sejak Sabtu (4/7/2020) bukan hanya menyepakati kerja sama bilateral di berbagai sektor, terutama hukum dan hak asasi manusia, tetapi juga berhasil menyelesaikan proses ekstradisi buronan Maria.

Pembobol Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun itu diketahui telah buron sejak 2003 lalu. 

Padahal Indonesia dan Serbia belum saling terikat perjanjian ekstradisi. Namun diplomasi membuat permintaan ekstradisi Maria dikabulkan. Sempat ada upaya hukum dari Maria untuk melepaskan diri dari proses ekstradisi, juga ada upaya dari salah satu negara Eropa untuk mencegah ekstradisi terwujud.

Yasonna menyebut ekstradisi Maria tak lepas pula dari asas resiprositas atau timbal balik. Sebelumnya, Indonesia sempat mengabulkan permintaan Serbia untuk mengekstradisi pelaku pencurian data nasabah Nikolo Iliev pada 2015.

Maria merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif. Pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai US$ 136 juta dan 56 juta Euro atau sama dengan Rp 1,7 triliun dengan kurs saat itu kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu.

Aksi PT Gramarindo Group diduga mendapat bantuan dari 'orang dalam' karena BNI tetap menyetujui jaminan L/C dari Dubai Bank Kenya Ltd., Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd., dan The Wall Street Banking Corp yang bukan merupakan bank korespondensi Bank BNI.



Sumber: BeritaSatu.com