Romli Atmasasmita: Pembinaan Ideologi Pancasila Harus Diatur UU
INDEX

BISNIS-27 536.336 (-9.74)   |   COMPOSITE 6258.57 (-118.4)   |   DBX 1209.79 (-7.56)   |   I-GRADE 185.201 (-3.15)   |   IDX30 531.719 (-11.49)   |   IDX80 142.034 (-2.79)   |   IDXBUMN20 420.424 (-11.55)   |   IDXESGL 146.593 (-2.74)   |   IDXG30 145.132 (-2.95)   |   IDXHIDIV20 467.118 (-8.07)   |   IDXQ30 151.699 (-2.74)   |   IDXSMC-COM 284.118 (-6.96)   |   IDXSMC-LIQ 356.602 (-8.98)   |   IDXV30 142.342 (-4.12)   |   INFOBANK15 1078.54 (-23.31)   |   Investor33 455.425 (-8.95)   |   ISSI 183.228 (-3.1)   |   JII 646.305 (-9.76)   |   JII70 225.666 (-3.53)   |   KOMPAS100 1262.11 (-23.67)   |   LQ45 987.949 (-21.07)   |   MBX 1725.55 (-36.04)   |   MNC36 336.055 (-6.76)   |   PEFINDO25 332.023 (-6.72)   |   SMInfra18 316.891 (-5.9)   |   SRI-KEHATI 389.555 (-8.04)   |  

Romli Atmasasmita: Pembinaan Ideologi Pancasila Harus Diatur UU

Kamis, 9 Juli 2020 | 19:48 WIB
Oleh : Roberth Wardhy / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Guru Besar Fakultas Universitas Padjadjaran (Unpad) Romli Atmasasmita mengemukakan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara harus ditanamkan dan diamalkan oleh setiap warga negara. Karena itu, perlu regulasi khusus yang menjadi payung hukum bagi pembinaan ideologi Pancasila yang berkesinambungan untuk perkuat nasionalisme.

"Pancasila adalah sumber dari segala hukum. Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) harus diperkuat," kata Romli di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Ia mendukung pengaturan PIP dalam UU. Alasannya, untuk memastikan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila tidak berpengaruh dari konflik pemikiran liberalisme dan marxisme, serta pengaruh kolonialisme yang anti nasionalisme.

Dia menegaskan pembinaan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sangat penting bagi setiap warga negara, aparatur negara hingga pemerintah. Pengaturan PIP dalam UU nantinya lebih mengatur koridor pengamalan nilai-nilai Pancasila.

"Hukum yang akan diterapkan berdasarkan nilai Pancasila adalah yang mengutamakan perdamaian, musyawarah serta berbasis hukum adat. Pemahaman seperti ini harus terus digelorakan dalam masyarakat," tutup Romli.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Viral Video Ketua DPRD Kota Cirebon Hapus Kata “Khilafah”, Mantan Ketum Adeksi: Patut Dipertanyakan

Rekaman video pembacaan sumpah ikrar setia Pancasila dan NKRI oleh DPRD Kota Cirebon mendapat sorotan karena menghilangkan kata khilafah.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Wakil Ketua DPR: Kejar Kemungkinan Dalang di Balik Maria Pauline

Maria diharapkan kooperatif dengan penegak hukum dan bersedia membuka tabir gelap selama dia melarikan diri 17 tahun terakhir.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Bobby Nasution Sudah "Kantongi Tiket" di Pilkada Medan

Partai Golkar langsung bekerja dengan menggerakkan mesin partai setelah Bobby Nasution, secara resmi mendapatkan dari Ketum Airlangga Hartarto.

NASIONAL | 10 Juli 2020

KPK Sita Dokumen Proyek Kasus Suap Bupati-Ketua DPRD Kutim

KPK menyita sejumlah dokumen terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jumat (10/7/2020).

NASIONAL | 10 Juli 2020

Dijerat Dua Pasal, Maria Pauline Terancam Penjara Seumur Hidup

Maria Pauline Lumowa dijerat Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor dan Pasal 3 Ayat 1 UU No 25/2003 tentang pencucian uang.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Pasien Positif Covid-19 di Bantul Memaksa Pulang ke Madura

Pasien tersebut diperbolehkan pulang setelah menandatangani surat pernyataan.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Kasus Covid-19 di Secapa AD, Politikus PKS Minta Berlakukan PSBB

PSBB masih dibutuhkan karena masyarakat belum bisa menjalankan norma adaptasi kebiasaan baru.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Buntut Covid-19 di Secapa TNI AD, Wakil Ketua Komisi IX Minta Protokol Kesehatan Ditegakkan

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena meminta pemberlakuan protokol kesehatan di sekolah berasrama harus dilakukan secara ketat dan disiplin.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Abaikan Protokol Kesehatan Jadi Penyebab Kasus Covid-19 di Sumut Melonjak

Dalam kurun waktu 24 jam, ada penambahan sebanyak 109 kasus positif Covid-19 di Sumut, terhitung sejak 8 - 9 Juli 2020.

NASIONAL | 10 Juli 2020

KCI Dapatkan Izin Operasi KA Lokal Merak dan Prameks

Kemhub menerbitkan izin operasi sarana perkeretaapian umum pada lintas tambahan bagi PT Kereta Commuter Indonesia.

NASIONAL | 10 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS