Pembubaran Lembaga Non-Struktural, Pengamat: Segera Saja

Pembubaran Lembaga Non-Struktural, Pengamat: Segera Saja
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah.
Carlos KY Paath / CAR Kamis, 9 Juli 2020 | 15:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah berharap pemerintah segera mengimplementasikan wacana pembubaran lembaga non-struktural (LNS). Menurut Trubus, pemerintah sebaiknya tidak sekadar melempar wacana.

“Segera saja. Maksud saya jangan hanya melempar wacana yang pada akhirnya tidak dijalankan. Ini hanya menguras energi publik saja,” kata Trubus kepada Beritasatu.com, Kamis (9/7/2020).

Trubus pun menyebut, “Sebenarnya ini kan bukan konsumsi publik, tapi lintas kementerian/lembaga. Semestinya cukup dirunding khusus Istana, misal Setneg, Setkab, Menteri PAN dan RB, termasuk Mendagri, dan lainnya. Jadi internal saja.”

Menurut Trubus kini publik sudah mengetahui akan adanya pembubaran LNS. Risikonya apabila gagasan itu tidak dijalankan, berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Trubus menyatakan pemerintah juga perlu menyampaikan ukuran-ukuran kalau memang LNS dibubarkan. Misalnya selama pandemi ini, ada lembaga yang kinerjanya tidak signifikan. “Jadi kalau memang pemerintah serius, sungguh-sungguh, laksanakan saja supaya tidak meresahkan,” ujarnya.

Trubus menambahkan aparatur sipil negara (ASN) yang sedang bekerja menjadi tidak maksimal jika pembubaran memakan waktu lama. “Cepat dan tegas saja pasti publik akan mendukung,” ucapnya.

Trubus mengungkap pada periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, sejumlah LNS langsung dihapus. Trubus menyatakan Jokowi juga berkomitmen untuk menghapus LNS yang tidak produktif untuk periode kedua.

Menurut Trubus, lembaga yang dibentuk dengan undang-undang (UU) tentu tidak mudah dibubarkan. Berbeda dengan lembaga yang diatur melalui peraturan presiden (perpres), karena mengacu kebutuhan pada saat itu atau dalam konteks tertentu.

Contohnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk untuk menghidupkan kembali pembinaan Pancasila.

“Memang ada banyak lembaga-lembaga yang tumpah tindih. Jadi dari 98 LNS sekarang ini perlu disisir lagi. Kalau lembaga yang dibentuk UU sulit dihapus, fokus saja ke lembaga yang dibentuk oleh perpres,” kata Trubus.



Sumber: BeritaSatu.com