Proposal Perjanjian Perdamaian tak Tersedia

Lagi, Putusan Tetap Perdamaian PT KCN dan Kreditur Ditunda

Lagi, Putusan Tetap Perdamaian PT KCN dan Kreditur Ditunda
Kuasa Hukum KCN Agus Trianto saat sidang keputusan PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta, Senin (13/7/2020). (Foto: Beritasatu Photo / Uthan AR)
Fajar Widhiyanto / FW Senin, 13 Juli 2020 | 22:08 WIB

Masa 60 hari penundaan putusan dan penetapan perdamaian dalam rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Karya Citra Nusantara (KCN) dengan para kreditur, tak lantas bisa menghasilkan keputusan penetapan perdamaian pada sidang berikutnya yang digelar hari ini, Senin 13 Juli 2020.

Majelis hakim menyebut tidak bisa menetapkan perdamaian antara KCN dengan pihak kreditur karena belum menerima surat perjanjian dari pengurus PKPU PT KCN. Hal ini terungkap dalam sidang yang seharusnya menjadi momen penetapan perdamaian antara PT KCN dengan enam krediturnya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Senin 13 Juli 2020.

Majelis hakim yang dipimpin oleh Robert SH Mhum beberapa saat membuka persidangan mempertanyakan proposal perjanjian perdamaian dua pihak kepada pengurus PKPU PT KCN, Arief Patramijaya, yang seharusnya sudah bisa dibawakan dan dibacakan dalam sidang. Sayangnya Arief Patramijaya selaku pengurus PKPU belum bisa menyediakannya.

Ketua majelis hakim pemutus juga menyatakan, pihaknya telah bertanya perihal proposal perdamaian pada hakim pengawas, hingga panitera pengganti beberapa hari sebelum sidang berlangsung, namun tidak tersedia.

“Perjanjian kita tanya-tanya tidak ada, tanya hakim pengawas tidak ada, ke panitera tidak ada. Tidak diserahkan. Yang mau kami putus apa. Ini kan harus melihat dulu perjanjian. Beralasan tidak perjanjiannya? Lima hari lalu kami sudah tanya, dan kami minta dihubungi (pengurus), katanya sakit,” kata Ketua Majelis Hakim Robert.

Sebaliknya, perjanjian perdamaian justru dibawa oleh kuasa hukum PT KCN, Agus Trianto. Sayangnya perjanjian perdamaian tersebut tidak disertai oleh tanda tangan dari pengurus, yang merupakan persyaratan putusan ditetapkannya perdamaian antara kreditur dan debitur.

“Seharusnya perjanjian itu diserahkan ke pengurus, baru pengurus menyerahkan kepada hakim pengawas. Hakim pengawas menyerahkan ke kita. Begitu seharusnya,” tegas pimpinan hakim pemutus.

Kuasa hukum PT KCN, Agus Trianto mengaku, pihaknya berinisiatif menyiapkan perjanjian perdamaian dengan pihak kreditur tanpa dilengkapi tanda tangan dari pengurus dikarenakan sulitnya menghubungi pengurus PKPU, Arief Patramijaya.

“Setelah kita membuat rencana perdamaian, dan kemudian telah mendapatkan hasil kesepakatan dari seluruh kreditur yang didaftarkan. Kami berharap saat itu ada waktu sekitar 3-4 hari, kami menumpukan semua proses itu kepada pengurus untuk melaporkan kepada hakim pengawas,' kata Agus Trianto.

“Oleh karena itu kami berkoordinasi dengan tim pengurus dan lainnya, ternyata kami tidak bisa menghubungi pengurus dengan alasan sakit dan segala macam. Kami tidak ingin dipersalahkan dengan proses yang sudah disepakati oleh mayoritas kreditur,” imbuh sang kuasa hukum.

Sementara itu Arief Patramijaya sebagai pengurus mengaku tidak mendapatkan pemberitahuan adanya pertemuan dua pihak antara kreditur dan debitur. Namun demikian ia mengaku senang dengan tercapainya kesepakatan yang dicapai antara dua pihak, kendati tak lantas bisa menghasilkan keputusan PKPU tetap pada sidang hari ini.

“Tidak pernah juga kami punya itikad buruk untuk tidak menyelesaikan perkara ini,” ujar Patra di tengah persidangan.

Dalam kesempatan persidangan, anggota majelis hakim pemutus Desbeneri Sinaga SH menegur pengurus agar lebih aktif mengatur pertemuan dua pihak antara kreditur dan debitur. “Pegurus harus punya rencana kreja, kapan bertemu (antara kreditur dan debitur). Bukan orang lain yang mengatur pengurus. Ini ada rencana perdamaian tanpa pengurus. Tidak boleh,” tegas Desbeneri.

Menutup persidangan, Ketua Majelis Hakim Pemutus menetapkan sidang penetapan perdamaian antara PT Karya Citra Nusantara dengan enam debiturnya ditunda hingga tanggal 20 Juli 2020.

“Karena perjanjiannya belum bisa dibaca di persidangan ini, sidang diperpanjang selama 7 hari. Dibuat rapat dengan pengurus untuk membahas perjanjian perdamaian. Pengurus harus menandatanganni perjanjian itu. Sidang dilanjutkan 20 Juli 2020,” kata Robert SH Mhum seraya mengetuk palu tanda sidang ditutup.

Seperti diberitakan sebelumnya, manajemen PT Karya Citra Nusantara (KCN) harus menunda rasa lega menyusul tercapainya kata sepakat atas perdamaian dalam rangka Penundaan Kewajiban Pemayaran Utang (PKPU) dengan para kreditur. Pasalnya dalam sidang yang digelar 14 Mei 2020 silam, Hakim Pemutus belum menerima rumusan hasil voting yang digelar sehari sebelumnya dari tim Pengurus PKPU KCN, sebagai dasar keputusan yang akan ditetapkan oleh Majelis Hakim Pemutus hari itu.

Disampaikan Robert, hakim pengawas Makmur SH yang memimpin rangkaian pertemuan antara kreditor dan debitur, hingga proses voting dari para pihak kreditur yang berlangsung sehari sebelumnya, ternyata belum mendapatkan laporan rekomendasi dari tim pengurus PKPU.

“Hakim pengawas menyatakan bahwa sampai hari ini belum mendapat laporan dari pengurus PKPU. Katanya, tiba-tiba yang bersangkutan (pengurus PKPU Arief Patramijaya SH) sakit mendadak. Sehingga dilarikan ke rumah sakit,” kata Ketua Majelis Hakim Robert saat memimpin sidang di PKPU PT Karya Citra Nusantara di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Kamis (14/5).

Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara, Widodo Setiadi usai persidangan hanya menyatakan harapannya agar kasus ini bisa diselesaikan dengan cepat, mengingat mayoritas kreditur, atau 83% sudah menyatakan setuju dengan rencana perdamaian yang diajukan pihaknya.

Ia khawatir berlarut-larutnya kasus ini akan membuat operasi perusahaan terganggu. “Sekarang kalau mau deal bisnis dengan pihak manapun, harus lewat pengurus, harus lewat pengadilan. Kita tidak punya keleluasaan. Ekspansi pasti tertunda, contohnya kita ingin mempecepat pembangunan tier dua dan tier tiga, otomatis ngerem dulu,” ujarnya saat ditemui di luar ruang sidang (13/7).



Sumber: BeritaSatu.com