Kasus Suap Proyek Kempupera, KPK Ultimatum Bos PT Sharleen Raya

Kasus Suap Proyek Kempupera, KPK Ultimatum Bos PT Sharleen Raya
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono)
Fana Suparman / FMB Rabu, 15 Juli 2020 | 08:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya (JECO Group), Hong Arta John Alfred untuk kooperatif dengan memenuhi panggilan penyidik pada Senin (20/7/2020) mendatang.

Peringatan ini disampaikan KPK lantaran Hong Arta mangkir dari panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) tahun anggaran 2016.

"KPK mengingatkan kepada tersangka (Hong Arta John Alfred) untuk bersikap kooperatif dan segera memenuhi kewajiban hukum tersebut sebagaimana pemanggilan Penyidik KPK untuk hadir pada Senin tanggal 20 Juli 2020," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (14/7/2020).

Ali mengatakan, tim penyidik sebelumnya telah memanggil Hong Arta untuk diperiksa sebagai tersangka pada Senin (13/7/2020) kemarin. Namun, Hong Arta melalui tim penasihat hukumnya meminta penundaan pemeriksaan.

"Kami mendapatkan informasi sebagaimana surat tertanggal 13 Juli 2020 yang disampaikan oleh Tim penasihat hukum perihal permohonan penundaan pemeriksaan kliennya," katanya.

Diketahui, KPK menetapkan Komisaris dan Direktur PT Sharleen Raya, Hong Arta John Alfred sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Kempupera. Hong Arta diduga bersama-sama sejumlah pengusaha lain menyuap sejumlah penyelenggara negara untuk memuluskan usulan proyek pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara milik Kempupera.

Tim penyidik menemukan fakta yang didukung bukti-bukti berupa keterangan saksi, dokumen dan barang bukti elektronik bahwa Hong Arta dan rekan-rekannya menyuap sejumlah pihak. Beberapa diantaranya Amran Hi Mustary selaku Ketua Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp 8 miliar pada Juli 2015 dan Rp 2,6 miliar pada Agustus 2015. Selain itu, Hong Arta juga memberikan suap sebesar Rp 1 miliar kepada Damayanti Wisnu Putranti selaku anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP periode 2009-2014 pada November 2015.

Hong Arta merupakan tersangka ke-12 yang dijerat KPK terkait kasus ini. Sebelumnya, KPK telah menjerat lima anggota DPR, seorang Kepala Balai, seorang bupati, dan empat orang pih ak swasta. Mereka yang dijerat KPK, yakni, anggota DPR dari Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti, dua rekannya, Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin; Dirut PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary; Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, Sok Kok Seng, dan empat Anggota DPR RI lainnya yakni, Budi Supriyanto; Andi Taufan Tiro; Musa Zainuddin; serta Yudi Widiana Adia serta Bupati Halmahera Timur, Rudi Erawan.

Dalam mengusut kasus yang menjerat Hong Arta ini, tim penyidik KPK telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk para politikus. Salah satunya Wakil Gubernur Lampung yang juga politikus PKB, Chusnunia Chalim alias Nunik. Selain itu, pada 30 September 2019, penyidik memeriksa tiga politikus PKB, Fathan, Jazilul Fawaid, dan Helmi Faisal Zaini. Bahkan, KPK juga sudah memanggil dan memeriksa Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar sebagai saksi dalam kasus ini pada Rabu (29/1/2020).

Upaya KPK memanggil dan memeriksa Cak Imin diduga berkaitan dengan permohonan Justice Collaborator yang dilayangkan mantan politikus PKB Musa Zainuddin pada Juli 2019. Musa Zainuddin diketahui telah dihukum 9 tahun penjara karena terbukti menerima suap Rp7 miliar untuk meloloskan proyek Kempupera di Maluku dan Maluku Utara tahun anggaran 2016. Uang itu berasal dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir.

Dalam surat pengajuan JC itu, Musa mengaku uang yang diterimanya dari Abdul Khoir tak dinikmatinya seorang diri. Sebanyak Rp 6 miliar diserahkan kepada Sekretaris Fraksi PKB kala itu, Jazilul Fawaid di kompleks rumah dinas anggota DPR.
Setelah menyerahkan uang kepada Jazilul, Musa mengaku langsung menelepon Ketua Fraksi PKB Helmy Faishal Zaini untuk menyampaikan pesan kepada Cak Imin bahwa uang Rp 6 Miliar sudah diserahkan lewat Jazilul. Keterangan ini tak pernah terungkap di muka persidangan. Musa mengaku memang menutupi peran para koleganya lantaran menerima instruksi dari dua petinggi partai. Dua petinggi partai, kata Musa, mengatakan Cak Imin berpesan agar kasus itu berhenti di Musa.
Usai diperiksa penyidik pada akhir Januari lalu, Cak Imin membantah pengakuan Musa. Cak Imin juga membantah menerima uang dari Musa. 



Sumber: BeritaSatu.com