Soal Surat Jalan Djoko Tjandra, Dasco: Jangan-jangan Juga Ada Surat Jalan dari DPR?

Soal Surat Jalan Djoko Tjandra, Dasco: Jangan-jangan Juga Ada Surat Jalan dari DPR?
Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Beritasatu tv)
Markus Junianto Sihaloho / RSAT Rabu, 15 Juli 2020 | 15:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan semua pihak sebaiknya bersabar menunggu investigasi yang sah menyangkut lolosnya buronan kasus korupsi Djoko Tjandra keluar-masuk Indonesia. Sebab semuanya masih simpang siur, di mana ada yang menyebut dugaan keterlibatan oknum Kejaksaan Agung, ada yang menyebut oknum kepolisian.

Yang dimaksud Dasco adalah adanya surat jalan untuk Djoko Tjandra dari Jakarta ke Pontianak yang beredar di publik. Menurut Dasco, kebenaran surat itu harus dikonfirmasi validitasnya. Ada yang menuduh surat itu dari Kejaksaan Agung, maka sebaiknya biarkan Jaksa Agung meneliti kebenarannya.

"Kasih kesempatan ke Jaksa Agung untuk meneliti apakah benar surat itu dikeluarkan oleh institusinya, dan siapa yang bertanggung jawab mengeluarkan kalau memang betul," kata Dasco, Rabu (15/7/2020).

Begitupun dengan kabar bahwa surat itu keluar dari institusi Polri. Sebaiknya segera dicek validitas informasi tersebut sehingga tak simpang siur.

"Justru itu makanya itu kan ada yang bilang surat dari Kejaksaan, ada yang bilang surat dari Kepolisian. Sakti sekali Djoko Tjandra bisa dapat surat jalan dari manan-mana. Jangan-jangan nanti ada surat jalan dari DPR juga," ujar Dasco.

"Itu kan meski kita cek, validitasnya itu betul atau tidak. Kalau memang tadi ada dari Kejaksaan, kita kasih kesempatan Jaksa Agung untuk meneliti. Kalau tadi dibilang ada surat jalan dari kepolisian, kita minta Kapolri cek benar apa nggak," pungkasnya.

Diketahui, buronan kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko S Tjandra menyeret nama Bareskrim Polri. Selain namanya "hilang" dalam red notice atau perintah tangkap Interpol sejak 2014, kini beredar surat sakti yang diduga digunakan Djoko untuk leluasa keluar-masuk Indonesia.

Surat jalan untuk Joko Chandra (tanpa "D") itu diduga dikeluarkan Bareskrim Polri melalui Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS, dengan Nomor: SJ/82/VI/2020/Rokorwas, tertanggal 18 Juni 2020. Penandatangan surat tersebut tertera Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo.

Dalam surat itu disebutkan Joko berangkat ke Pontianak Kalimantan Barat pada 19 Juni dan kembali pada 22 Juni 2020. Surat ini telah diserahkan oleh Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) ke Komisi III DPR.

Lalu apa kata polisi? Kabareskrim Komjen Listyo Sigit saat dihubungi Beritasatu.com, Rabu (15/7/2020), mengatakan, ia sudah meminta agar info panas terkait surat jalan tersebut didalami Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

“Usut tuntas siapa pun yang terlibat dan kalau memang terbukti saya akan lakukan tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat. Ini untuk menjaga muruah institusi,” kata Sigit.



Sumber: BeritaSatu.com