KPK Diminta Usut Tuntas Politikus Pemberi Uang ke Bowo Sidik

KPK Diminta Usut Tuntas Politikus Pemberi Uang ke Bowo Sidik
Bowo Sidik Pangarso. (Foto: Antara)
Fana Suparman / WBP Rabu, 15 Juli 2020 | 18:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut tuntas gratifikasi yang diterima mantan anggota DPR Bowo Sidik Pangarso. Termasuk uang yang diterima Bowo Sidik dari politikus Partai Demokrat M Nasir.

Diketahui, dalam persidangan pada 23 Oktober 2019 lalu, Bowo yang kini telah divonis bersalah atas perkara suap dan gratifikasi membeberkan pihak-pihak sumber gratifikasi yang diterimanya. Bowo mengatakan, gratifikasi dalam bentuk uang dengan total Rp 8 miliar yang diterimanya berasal dari beberapa sumber. Salah satunya, Bowo menyebut nama politikus Partai Demokrat M Nasir.

Baca juga: KPK Bakal Tindaklanjuti Aliran Uang dari Politikus Demokrat M Nasir ke Bowo Sidik

Mantan Pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji menilai KPK sudah sepatutnya mengusut tuntas gratifikasi yang diterima Bowo Sidik. Hal ini untuk memastikan keterlibatan Nasir dalam kasus tersebut. “Memang sebaiknya KPK menindaklanjuti masalah suap dan gratifikasi ini setelah putusan Bowo sudah berkekuatan tetap saja, sehingga sudah ada kepastian keterlibatan tidaknya saudara Nasir tersebut,” kata Indriyanto saat dikonfirmasi, Rabu (15/7/2020).

Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Krisnadwipayana ini mengatakan, pembuktian untuk terus mengusut kasus ini hingga tuntas tidak mudah. Menurutnya, diperlukan kecermatan penyidik KPK. “Memang diperlukan kecermatan penegak hukum KPK dan tidak bisa secara gegabah terkait pembuktian dan alat bukti tersebut,” tegasnya.

Sebelumnya, Plt Jubir KPK Ali Fikri menyatakan berdasarkan fakta persidangan, Jaksa Penuntut KPK menilai keterangan Bowo berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lain, sehingga berlaku asas satu saksi bukanlah saksi. Meski demikian, Ali menegaskan, KPK tak segan menindaklanjuti jika nantinya ditemukan bukti dan fakta yang menguatkan mengenai aliran uang gratifikasi yang diterima Bowo Sidik, termasuk dari M Nasir. "Jika nantinya ditemukan bukti-bukti dan fakta yang memperkuat keterangan Bowo SP tersebut, tentu KPK akan menindaklanjutinya," kata Ali saat dikonfirmasi, Jumat (10/7/2020).

Diberitakan, saat menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Bowo mengaku menerima SGD 250 ribu atau sekitar Rp 2,5 miliar dengan kurs saat itu dari M Nasir yang juga anggota DPR. Uang itu, kata Bowo terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Meranti. Bowo mengaku uang itu diterimanya saat bertugas sebagai anggota Badan Anggaran. Menurut Bowo, M Nasir datang menemuinya bersama dengan seseorang bernama Jesica. Kepada Bowo, Nasir memintanya membantu alokasi DAK untuk Kabupaten Meranti.

Atas permintaan itu, Bowo menyarankan agar bertemu dengan Eka Satra yang juga anggota DPR Fraksi Golkar saat itu. Menurut penuturan Bowo, Eka mengurus anggaran tersebut.

Dalam proses penyidikan kasus Bowo Sidik, KPK pernah memeriksa Nasir pada 1 Juli 2019. Saat itu, tim penyidik mencecar Nasir terkait aliran dana ke Bowo Sidik Pangarso. Tak hanya diperiksa, ruang kerja Nasir di Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen juga pernah digeledah tim penyidik KPK pada 4 Mei 2019.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 5 tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap mantan anggota Komisi VI DPR RI, Bowo Sidik Pangarso. Tak hanya itu, Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap Bowo untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah menjalani pidana pokok. Majelis Hakim menyatakan Bowo Sidik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menerima suap dan gratifikasi.



Sumber: BeritaSatu.com