Partai Nasdem Tepis Anggapan RUU PKS Mengandung Unsur Liberalis

Partai Nasdem Tepis Anggapan RUU PKS Mengandung Unsur Liberalis
Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Perempuan dan Anak, Amelia Anggraini. (Foto: istimewa)
Yeremia Sukoyo / CAR Kamis, 16 Juli 2020 | 11:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Nasdem terus menyuarakan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dimasukkan kembali dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Nasdem pun menepis anggapan bahwa RUU PKS membawa paham dan kepentingan liberalis.

Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Perempuan dan Anak, Amelia Anggraini, menjelaskan, selama ini RUU PKS diisukan hanya melegalkan dominasi kaum perempuan dan campur tangan negara pada wilayah domestik.

Menurutnya, RUU diperjuangkan karena semata-mata untuk melindungi hak warga negara. Semuanya beranjak dari data dan fakta bahwa fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak terus meningkat. Demikian juga kekerasan fisik dan emosional, RUU PKS lebih berbasis pada perspektif perlindungan korban.

“Beberapa bentuk kekerasan seksual yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi uraian delik dan unsur yang masih terbatas, belum menyediakan skema perlindungan, penanganan dan pemulihan korban,” kata Amelia, di Jakarta Kamis (16/7/2020).

Saat ini, menurutnya, ada kesulitan korban kekerasan seksual dalam mengakses layanan. Belum lagi tidak adanya sistem pemidanaan dan penindakan terhadap beberapa jenis kekerasan seksual.

“Korban dan keluarga harus mendapat dukungan proses pemulihan dari negara, dan pelaku kekerasan seksual akan mendapat akses untuk rehabilitasi,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Komnas Perempuan 2020, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 75% (11.105 kasus). Sementara untuk Ranah pribadi paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual.

Posisi kedua kekerasan terhadap perempuan di ranah komunitas/publik dengan persentase 24% (3.602) dan terakhir adalah KtP di ranah negara dengan persentase 0,1% (12 kasus). Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 4.783 kasus (43%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 2.807 kasus (25%), psikis 2.056 (19%) dan ekonomi 1.459 kasus (13%).

Pada ranah publik dan komunitas kekerasan terhadap perempuan tercatat 3.602 kasus. 58% kekerasan terhadap perempuan di Ranah Publik atau Komunitas adalah Kekerasan Seksual yaitu Pencabulan (531 kasus), Perkosaan (715 kasus) dan Pelecehan Seksual (520 kasus). Sementara itu persetubuhan sebanyak 176 kasus, sisanya adalah percobaan perkosaan dan persetubuhan.

Berdasarkan data Komnas PA, pada tahun 2017 ada 2.737 aduan kasus kekerasan terhadap anak-anak, dimana 52% kasus, adalah kejahatan seksual pada anak-anak, dan sodomi menjadi kasus yang paling tinggi yakni sebanyak 771 kasus (54%), kemudian pencabulan sebanyak 511 kasus (36%), kasus perkosaan sebanyak 122 kasus (9%), dan incest sebanyak 20 kasus (1%).

Pada 2018, KPAI juga mencatat ada 122 anak laki-laki dan 32 anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, pada tahun 2019, tercatat sebanyak 21 kasus pelecehan seksual dengan jumlah korban 123 anak.



Sumber: BeritaSatu.com