Eks Pimpinan Kritik Perubahan Sistem Penggajian Pegawai KPK
INDEX

BISNIS-27 545.471 (-7.6)   |   COMPOSITE 6413.89 (-106.77)   |   DBX 1221.71 (-6.51)   |   I-GRADE 188.988 (-3.35)   |   IDX30 542.994 (-9.18)   |   IDX80 145.925 (-3.17)   |   IDXBUMN20 438.706 (-13.3)   |   IDXESGL 150.111 (-3.04)   |   IDXG30 148.081 (-3.15)   |   IDXHIDIV20 477.43 (-7.88)   |   IDXQ30 153.853 (-2.35)   |   IDXSMC-COM 293.749 (-6.8)   |   IDXSMC-LIQ 373.577 (-15.72)   |   IDXV30 149.364 (-4.83)   |   INFOBANK15 1084.54 (-8.19)   |   Investor33 464.502 (-6.89)   |   ISSI 189.074 (-4.16)   |   JII 668.709 (-17.74)   |   JII70 233.837 (-6.47)   |   KOMPAS100 1296.34 (-25.94)   |   LQ45 1011.21 (-19.63)   |   MBX 1772.39 (-32.57)   |   MNC36 342.942 (-5.12)   |   PEFINDO25 336.865 (-11.6)   |   SMInfra18 332.042 (-9.57)   |   SRI-KEHATI 396.816 (-5.25)   |  

Eks Pimpinan Kritik Perubahan Sistem Penggajian Pegawai KPK

Senin, 10 Agustus 2020 | 17:24 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengkritisi sistem penggajian pegawai lembaga antikorupsi yang berubah menjadi layaknya aparatur sipil negara (ASN).

Perubahan sistem penggajian pegawai KPK itu seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang alih status pegawai KPK menjadi ASN. Pasal 9 aturan itu menyebutkan pegawai KPK yang sudah menjadi ASN diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi penurunan penghasilan, kepada pegawai KPK selain gaji dan tunjangan juga dapat diberikan tunjangan khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Artinya, kata Laode, berdasarkan aturan tersebut pegawai KPK mendapatkan penghasilan yang terbagi tiga yakni gaji, tunjangan, dan tunjangan khusus. Aturan ini mengubah sistem penggajian pegawai KPK yang selama ini menerapkan sistem gaji tunggal atau single salary system.

Syarif menilai perubahan ini suatu kemunduran. Dikatakan sistem gaji tunggal yang selama ini diterapkan pegawai KPK sudah berjalan baik dan selayaknya diduplikasi oleh pemerintah. Namun, yang terjadi saat ini, sistem yang sudah bagus tersebut diubah menjadi sistem penggajian ASN yang bermasalah terutama dari sisi akuntabilitas.

"Jadi bukan mengikuti sistem penggajian yang sudah benar yang seperti KPK. Malah yang sudah bagus itu diubah menjadi sistem penggajian yang bermasalah," kata Syarif saat menyampaikan Keynote Speech dalam diskusi daring "Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi: Menelisik Pengesahan UU KPK", Senin (10/8/2020).

Syarif menyatakan, sistem penggajian menjadi salah satu yang disoroti KPK sejak berdiri. Saat itu, kata Syarif, KPK mengadopsi sistem penggajian tunggal yang telah diterapkan di sejumlah negara karena mudah untuk dikontrol dan diawasi, ketimbang sistem gaji dan tunjangan.

Syarif mencontohkan, dengan sistem penggajian ASN yang selama ini berjalan mengakibatkan banyak sekali dibentuk kepanitian hanya untuk mengejar honor atau tunjangan selaku panitia.

"Karena apa? Menjadi panitia itu ada imbalan honor. Jadi selalu seperti itu. Hal-hal seperti ini yang seharusnya dihilangkan," katanya.

Untuk itu, Syarif menegaskan, UU KPK hasil revisi jelas melemahkan lembaga antirasuah. Selain soal penggajian, Syarif menyoroti perubahan status pegawai KPK menjadi ASN dan posisi lembaga antikorupsi yang berada di ranah eksekutif. Syarif khawatir kondisi tersebut akan membuat KPK tidak lagi independen.

"Saya pikir itu satu kelemahan utama dari undang-undang ini dibandingkan kelemahan lainnya," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Rahayu Saraswati: Hukum Seberat-beratnya Pelaku Pemerkosaan di Bintaro

Saraswati juga mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap korban dan saksi kasus pemerkosaan.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

BNN Amankan 1 Truk Berisi Ganja di Bekasi

Petugas BNN membuntuti truk pengangkut ganja itu dari wilayah Lampung.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Ganjar Dukung Pengusutan Penyerangan Habib Umar

Ganjar meminta penegak hukum tidak ragu untuk menindak pelaku penyerangan tersebut.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Kecelakaan di Tol Cipali, 8 Orang Meninggal

Dugaan sementara sopir elf mengantuk, karena hasil olah TKP diketahui mobil elf belok ke kanan dan menyeberang ke jalur sebelah, yakni jalur B dari Jawa Tengah

NASIONAL | 10 Agustus 2020

BKIPM Gandeng Polisi Ungkap 55 Ton Ikan Patin Ilegal di Muara Baru

BKIPM Polri dalam mengungkap sindikat pemasok ikan patin filet ilegal seberat 55 ton di Jakarta Utara pada Senin (10/8/2020).

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Jokowi Anugerahi Bintang Mahaputera Nararya ke Fadli Zon dan Fahri Hamzah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menganugerahi bintang tanda jasa kepada sejumlah tokoh pekan ini.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Jateng Jadikan Puskesmas Basis Pengamatan Covid-19

Keberadaan Puskesmas dinilai sangat penting dalam hal pengoptimalan testing Covid-19.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Gaji Ke-13 Dibayarkan Mulai Hari Ini

Sebagai langkah stimulus perekonomian nasional, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membayarkan gaji dan pensiun ke-13 mulai hari ini, Senin (10/8/2020).

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Sinabung Meletus, Satu Kecamatan Naman Teran di Tanah Karo Gelap Gulita

Linda mengungkapkan, situasi daerah tempat tinggalnya pada siang hari itu sama seperti malam hari.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Wali Kota Banjarbaru Tutup Usia Akibat Covid-19

Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Nadjmi Adhani meninggal dunia akibat covid-19 pada 10 Agustus 2020 pukul 02.30 WITA.

NASIONAL | 10 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS