Independensi KPK Diakui Dunia
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Independensi KPK Diakui Dunia

Senin, 10 Agustus 2020 | 22:09 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM


Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Kemitraan Laode M Syarif menyayangkan peralihan status kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ditempatkannya KPK pada ranah kekuasaan eksekutif. Kondisi tersebut dikhawatirkan Syarif akan membuat KPK tak lagi independen dalam memberantas korupsi. Padahal, independensi KPK sebelumnya dikenal dunia bahkan menjadi best practice lembaga antikorupsi dari United Nation Convention Against Corruption (UNCAC).

"Saya pernah dimintai beberapa kali untuk memberikan pernyataan dan contoh best practices lembaga antikorupsi di dunia, salah satunya KPK. Tapi kenyataannya KPK ditarik ke eksekutif, semua anggota KPK PNS, Aparatur Sipil Negara," kata Syarif saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi bertajuk “Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi: Menelisik Pengesahan UU KPK”, Senin (10/8/2020).

Syarif menyatakan, satu indikator keberhasilan komisi antikorupsi adalah independensi para pegawai maupun secara kelembagaan.

Hal itu, kata dia, jelas tercantum dalam UNCAC yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan disepakati seluruh lembaga antikorupsi dunia dalam Jakarta Principles pada 2012.

"Menurut UNCAC, salah satu lembaga antikorupsi itu staf harus independen dan lembaga independen, dan itu diakui di Jakarta Principles," tegas Syarif.

Diketahui, UU 19/2019 menyebutkan KPK berada pada ranah kekuasaan eksekutif dan pegawai KPK merupakan aparatur sipil negara. Atas berlakunya UU tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 41/2020 tentang alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Tak hanya statusnya saja, dalam PP tersebut, sistem penggajian pegawai KPK pun mengikuti sistem penggajian ASN. Padahal, pegawai KPK sebelumnya menerapkan single salary system atau sistem penggajian tunggal.

Syarif menilai, perubahan sistem penggajian tersebut merupakan suatu kemunduran. Untuk itu, Syarif menegaskan, alih status pegawai dan KPK secara kelembagaan merupakan salah satu bentuk pelemahan utama dari revisi UU KPK.

"Jadi itulah salah satu satu kelemahan utama dari UU ini dibanding kelemahan-kelemahan lain," ucapnya.

Dikatakan, sistem gaji tunggal yang selama ini diterapkan pegawai KPK sudah berjalan baik dan selayaknya diduplikasi oleh pemerintah namun yang terjadi saat ini, sistem yang sudah bagus tersebut diubah menjadi sistem penggajian ASN yang bermasalah terutama dari sisi akuntabilitas.

"Jadi bukan mengikuti sistem penggajian yang sudah benar yang seperti KPK. Malah yang sudah bagus itu diubah menjadi sistem penggajian yang bermasalah," katanya.

Syarif menyatakan, sistem penggajian menjadi salah satu yang disoroti KPK sejak berdiri. Saat itu, kata Syarif, KPK mengadopsi sistem penggajian tunggal yang telah diterapkan di sejumlah negara karena mudah untuk dikontrol dan diawasi, ketimbang sistem gaji dan tunjangan.

Syarif mencontohkan, dengan sistem penggajian ASN yang selama ini berjalan mengakibatkan banyak sekali dibentuk kepanitianhanya untuk mengejar honor atau tunjangan selaku panitia.

"Karena apa? Menjadi panitia itu ada imbalan honor. Jadi selalu seperti itu. Hal-hal seperti ini yang seharusnya dihilangkan," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

FKMTI Khawatir Perintah Presiden Jokowi untuk Memberantas Mafia Tanah Diabaikan

Menurut FKMTI, perintah Presiden Jokowi terkesan diabaikan karena praktik mafia tanah masih sering terjadi dan tidak bisa tersentuh hukum.

NASIONAL | 21 Oktober 2021

Penyelundupan Narkoba Lewat Pelabuhan Bakauheni, Polisi Tembak 1 Pengedar

Dit Narkoba Bareskrim Polri, membekuk 19 pengedar dan menyita 62,9 kilogram narkotika jenis sabu-sabu, di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Satu orang ditembak mati

NASIONAL | 21 Oktober 2021

Universitas Prasetiya Mulya Hadirkan S1 Financial Technology

Universitas Prasetiya Mulya membuka program terbaru, yaitu S1 Financial Technology di School of Business & Economics.

NASIONAL | 21 Oktober 2021

Perkuat Komunikasi Publik, Polri Terus Tingkatkan Kinerja Humas

Polri menyadari akan makna penting hubungan masyarakat (humas) dalam penguatan komunikasi publik.

NASIONAL | 21 Oktober 2021

Presiden Optimistis Jembatan Sei Alalak Makin Perkuat Konektivitas Antarwilayah di Kalsel

“Alhamdulillah, Jembatan Sei Alalak telah rampung dan hari ini kita resmikan sehingga segera bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Presiden Jokowi.

NASIONAL | 21 Oktober 2021

Jokowi Resmikan Jembatan Sei Alalak yang Tahan Gempa dan Bisa Bertahan 100 Tahun

Jembatan ini dibangun dengan struktur bangunan yang tahan gempa dan mampu bertahan hingga 100 tahun.

NASIONAL | 21 Oktober 2021

Marriott dan Ecolab Dukung Pasokan Air Bersih di Bali

Marriott dan Ecolab berkolaborasi untuk mendukung Bali Children Foundation dalam menyediakan pasokan air bersih dan sarana mencuci tangan bagi anak-anak sekolah dasar di dataran tinggi Bali.

NASIONAL | 21 Oktober 2021

Kemkominfo Periksa Dugaan Peretasan Data KPAI

Kemkominfo sedang memeriksa dugaan kebocoran dan peretasan data pengaduan online milik KPAI

NASIONAL | 21 Oktober 2021

Sepekan, Polri Cokok 45 Tersangka Pinjol Ilegal

Polri mencatat, telah mengungkap belasan kasus sindikat financial technology (fintech) alias pinjol ilegal dan menetapkan 45 orang sebagai tersangka

NASIONAL | 21 Oktober 2021

Kemtan Uji Coba Inovasi Teknologi Pertanian Lahan Kering

Mentan menjelaskan, teknologi terbukti mampu memberi efektivitas dan efisiensi yang luar biasa, aktivitas pertanian menjadi lebih terukur.

NASIONAL | 21 Oktober 2021


TAG POPULER

# Losmen Bu Broto


# Pedang Perang Salib


# Syarat Perjalanan Domestik


# Aipda Ambarita


# Anies Baswedan



TERKINI
ESDM: Tarif Listrik Tetap Hingga Akhir Tahun

ESDM: Tarif Listrik Tetap Hingga Akhir Tahun

EKONOMI | 3 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings