Tiga Sektor Jadi Pendorong Pertumbuhan 2018
INDEX

BISNIS-27 434.176 (-7.64)   |   COMPOSITE 4917.96 (-75.2)   |   DBX 928.196 (-4.7)   |   I-GRADE 130.286 (-2.42)   |   IDX30 412.166 (-7.85)   |   IDX80 107.727 (-2.08)   |   IDXBUMN20 269.265 (-5.95)   |   IDXG30 115.773 (-2.53)   |   IDXHIDIV20 368.481 (-6.65)   |   IDXQ30 120.761 (-2.3)   |   IDXSMC-COM 210.292 (-3.36)   |   IDXSMC-LIQ 235.988 (-6.09)   |   IDXV30 101.893 (-2.12)   |   INFOBANK15 773.605 (-13.29)   |   Investor33 359.92 (-6.34)   |   ISSI 144.524 (-2.29)   |   JII 524.265 (-9.92)   |   JII70 177.451 (-3.41)   |   KOMPAS100 962.885 (-17.72)   |   LQ45 754.177 (-14.18)   |   MBX 1360.94 (-22.87)   |   MNC36 269.191 (-4.78)   |   PEFINDO25 256.961 (-5.33)   |   SMInfra18 232.003 (-3.35)   |   SRI-KEHATI 302.863 (-5.05)   |  

Tiga Sektor Jadi Pendorong Pertumbuhan 2018

Selasa, 11 April 2017 | 18:22 WIB
Oleh : Imam Suhartadi / IS

Jakarta - Selama ini terdapat enam sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan, yaitu industri pengolahan, terutama nonmigas, pertanian, perdagangan, informasi dan komunikasi, konstruksi, dan jasa keuangan.

Namun untuk tahun 2018, pemerintah akan mendorong peningkatan tiga sektor prioritas, yaitu industri pengolahan, pertanian, dan pariwisata untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan investasi.

“"Kinerja ekspor masih terbatas seiring masih lemahnya ekonomi global dan stagnannya harga komoditas. Namun ekspor jasa akan meningkat, terutama didorong oleh peningkatan pariwisata,"” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro dalam pengarahannya pada Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2017 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang mengangkat tema "Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan" di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (11/4).

Rakorbangpus resmi dibuka Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan dihadiri seluruh jajaran Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian/Lembaga (K/L) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi. Turut hadir dalam Rakorbangpus, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang memaparkan proyeksi dan tantangan keuangan negara serta kebijakan fiskal pada 2018.

Bambang mengatakan, penyusunan RKP 2018 dilakukan menggunakan prinsip money follows program yang dilaksanakan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, dengan memperhatikan pada pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan dan penganggaran, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan, dan penguatan integrasi sumber pendanaan.

Pada 2018, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 - 6,1 persen. Untuk mendorong pencapaian target tersebut, pemerintah berupaya untuk berinvestasi secara selektif dan memfasilitasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Enam sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan adalah industri pengolahan (terutama nonmigas), informasi dan komunikasi, pertanian, konstruksi, jasa keuangan, dan perdagangan.

Sementara itu, tiga sektor prioritas yang akan ditingkatkan perannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan adalah industri pengolahan, pariwisata, dan pertanian.

Konsumsi dan investasi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dengan kebutuhan investasi sebesar Rp 5.191,5 - 5.293,7 triliun . Pemerintah pusat juga memastikan pentingnya kontribusi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam RKP 2018, lanjut dia, pemerintah mencanangkan 10 Prioritas Nasional dan 30 Program Prioritas yang direncanakan hingga tingkat proyek ("satuan 3") dengan lokasinya (Provinsi/Kabupaten/Kota) sehingga dapat lebih mudah untuk dikendalikan.

Revisi terhadap proyek prioritas harus mendapat persetujuan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Kebijakan prioritas nasional penanggulangan kemiskinan fokus pada jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran yang meliputi Program Keluarga Harapan bagi 6 juta keluarga termiskin, rastra/bantuan pangan non-tunai bagi keluarga sangat miskin, miskin dan rentan, bantuan iuran kesehatan bagi 94.4 juta penduduk miskin dan rentan (termasuk bayi baru lahir), subsidi energi bagi masyarakat sangat miskin, miskin dan rentan, dan perluasan kepesertaan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pemerintah fokus terhadap percepatan kepemilikan identitas hukum (akta kelahiran, NIK), terfasilitasinya akses terhadap pelayanan kesehatan untuk mengurangi angka stunting, penyediaan infrastruktur dasar: sanitasi, air minum, jalan, dan jembatan, bantuan pembiayaan KPR swadaya sejahtera tapak, dan satuan rumah susun, serta penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi juga dibidik sebagai penggerak ekonomi rakyat, dengan memperhatikan aspek registrasi usaha skala mikro dan kecil, pengembangan sarana dan prasarana usaha bagi UMKM, fasilitasi sertifikasi, standardisasi, merek, dan pengemasan, juga akses UMKM untuk mendapat kredit, dan perbaikan tata kelola dan kelembagaan koperasi.

Langkah Sinkronisasi

Bambang menjelaskan, agar penyusunan RKP hingga pengamanan alokasinya di RAPBN 2018 dapat berjalan efektif, ada tiga langkah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan.

Pertama, melanjutkan implementasi money follows program. Caranya, dengan mengintegrasi sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan, termasuk pendanaan dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA), menyusun proyek prioritas nasional hingga satuan tiga, dan menyusun skala prioritas proyek sebagai dasar alokasi anggaran.

Kedua, memperkuat koordinasi antara K/L, serta pusat dan daerah melalui integrasi proyek prioritas nasional untuk sasaran pembangunan, kesiapan dan penganggaran proyek prioritas nasional, serta peningkatan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

Ketiga, memperkuat kendali program dengan mengalokasikan anggaran dan revisi proyek prioritas nasional, menyempurnakan format RKP-RKA KL-DIPA, dan melaksanakan data sharing antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kemenko Bidang Perekonomian untuk pengendalian serta monitoring dan evaluasi.

Pencapaian target-target pembangunan memerlukan sinergi yang lebih baik antara proses perencanaan dan penganggaran, mulai dari RPJMN, Renstra K/L, RKP, Renja K/L sampai dengan RKA-KL dan DIPA.

Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Dalam rangka sinkronisasi tersebut dan untuk mendukung kebijakan money follows program, maka sesuai kesepakatan antara Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri PAN RB, diluncurkan Sistem Aplikasi Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja.

“Dengan adanya sistem ini, diharapkan kementerian/lembaga dapat lebih efektif dan efisien dalam melakukan perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan pengendalian proyek pembangunan sehingga target-target pembangunan dapat tercapai secara optimal,"” kata Bambang.



Sumber:Investor Daily


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

Tarif KA Bandara Soetta Berkisar Rp 100.000- Rp 150.000

Perhitungan tarif mesti mempertimbangkan nilai investasi yang ditanamkan perusahaan.

EKONOMI | 11 April 2017

Aturan Masa Transisi IUPK Berlaku untuk Semua Pemegang KK

Peraturan Masa Transisi IUPK ditujukan untuk semua pemegang Kontrak Karya.

EKONOMI | 11 April 2017

Rupiah Terapresiasi Tipis Sore Ini

Rupiah berada di level Rp 13.281 per dolar AS atau terapresiasi 5 poin (0,04 persen)

EKONOMI | 11 April 2017

Jokowi: Reformasi Agraria Bukan Program Bagi-bagi Lahan Gratis

Presiden menyatakan program itu bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah beserta sumber daya alam

EKONOMI | 11 April 2017

Pelindo IV dan Pemprov Papua Resmikan Pelayaran Ekspor Langsung

Rencana Pelindo IV ke depan di Papua mendatangkan kapal langsung dari Australia.

EKONOMI | 11 April 2017

Rupiah Kembali Terpuruk Menjelang Penutupan

Menjelang penutupan perdagangan sore ini, rupiah bergerak melemah tipis sebesar satu poin atau turun 0,01 persen di kisaran Rp 13.287 per dlar AS.

EKONOMI | 11 April 2017

Selepas Jeda Siang, Rupiah Menguat 14 Poin

Selepas jeda siang ini, rupiah bergerak menguat sebesar 14 poin atau naik 0,11 persen di kisaran Rp 13.272 per dlar AS.

EKONOMI | 11 April 2017

Jeda Siang, Rupiah Bergerak Mendatar

Pada saat jeda siang ini, rupiah bergerak mendatar di kisaran Rp 13.286 per dlar AS.

EKONOMI | 11 April 2017

Rupiah Melemah Tipis Menjelang Istirahat Siang

Menjelang jeda siang ini, rupiah membukukan pelemahan tipis tiga poin atau turun 0,02 persen ke kisaran Rp 13.289 per dlar AS.

EKONOMI | 11 April 2017

Rupiah Dibuka Bergerak Mendatar

Pada awal perdagangan pagi ini, rupiah dibuka bergerak mendatar di kisaran Rp 13.286 per dlar AS.

EKONOMI | 11 April 2017


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS