Agustus, Semua Kapal di Indonesia Wajib Pasang dan Aktifkan AIS
INDEX

BISNIS-27 496.112 (7.49)   |   COMPOSITE 5571.66 (81.11)   |   DBX 1025.31 (6.73)   |   I-GRADE 161.222 (3.23)   |   IDX30 481.63 (9.32)   |   IDX80 126.239 (2.53)   |   IDXBUMN20 347.718 (10.77)   |   IDXG30 131.769 (1.75)   |   IDXHIDIV20 428.361 (9.36)   |   IDXQ30 139.975 (2.43)   |   IDXSMC-COM 236.298 (3.68)   |   IDXSMC-LIQ 285.496 (7.48)   |   IDXV30 117.12 (3.63)   |   INFOBANK15 959.319 (10)   |   Investor33 418.313 (5.87)   |   ISSI 162.317 (3.18)   |   JII 593.683 (14.31)   |   JII70 203.182 (4.77)   |   KOMPAS100 1131.88 (19.93)   |   LQ45 884.897 (16.77)   |   MBX 1547.61 (24.33)   |   MNC36 311.774 (4.65)   |   PEFINDO25 293.783 (7.19)   |   SMInfra18 273.756 (10.1)   |   SRI-KEHATI 356.906 (5.42)   |  

Agustus, Semua Kapal di Indonesia Wajib Pasang dan Aktifkan AIS

Senin, 15 Juli 2019 | 18:32 WIB
Oleh : Thresa Sandra Desfika / CAH

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perhubungan (Kemhub) mewajibkan pemasangan dan pengaktifan sistem identifikasi otomatis (AIS) bagi kapal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia mulai 20 Agustus 2019.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) Bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia. Jelang diberlakukannya PM tersebut pada Agustus 2019 mendatang Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengadakan sosialisasi kepada seluruh stakeholders dan instansi terkait pada Senin (15/7) di Lombok.

Direktur Kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Basar Antonius menyampaikan, dengan diberlakukannya PM tersebut, maka seluruh kapal berbendera Indonesia serta kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia wajib untuk memasang dan mengaktifkan AIS serta berkewajiban memberikan informasi yang benar.

“Tipe AIS sendiri terdiri dari dua kelas, yakni AIS kelas A dan AIS kelas B,” ungkap Basar dalam keterangan resmi, Senin (15/7/2019).

AIS kelas A, jelas Basar, wajib dipasang dan diaktifkan pada kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan konvensi Safety of Life at Sea (Solas) yang berlayar di wilayah perairan Indonesia. Sedangkan, AIS kelas B juga wajib dipasang dan diaktifkan pada kapal-kapal berbendera Indonesia dengan ketentuan, antara lain kapal penumpang dan kapal barang non konvensi berukuran paling rendah gross tonnage (GT) 35 serta kapal yang berlayar antarlintas negara atau yang melakukan barter-trade atau kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

“Selain itu, yang wajib memasang dan mengaktifkan AIS kelas B adalah kapal penangkap ikan yang berukuran paling rendah GT 60,” ujar Basar.

Basar menambahkan, nakhoda juga wajib mengaktifkan dan memberikan informasi yang benar pada AIS, seperti misalnya informasi terkait data statik dan data dinamik kapal untuk AIS kelas A.

“Sedangkan untuk AIS kelas B, informasi yang wajib diberikan terdiri dari nama dan jenis kapal, kebangsaan kapal, MMSI (maritime mobile service identity), titik koordinat kapal, dan kecepatan serta haluan kapal,” jelasnya.

Basar mengungkapkan, pengawasan dan pemantauan terhadap implementasi PM ini akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui shore base station, dalam hal ini adalah Stasiun Radio Pantai (SROP) dan Stasiun Vessel Traffic Services (VTS) milik Ditjen Perhubungan Laut.

“Pengawasan dan pemantauan akan kita lakukan secara langsung (terrestrial) maupun melalui satellite guna meningkatkan keselamatan, keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim,” tukasnya.

Lebih lanjut, Basar mengatakan, pihaknya juga mensosialisasikan tentang rencana implementasi bagan pemisahan alur laut atau traffic separation scheme (TSS) di alur laut kepulauan Indonesia, yaitu di Selat Sunda dan Selat Lombok.

Penetapan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok ini, menurut Basar, merupakan buah dari kerja keras Indonesia selama tiga tahun lamanya melalui tahapan-tahapan yang tidak mudah dan menyita waktu dan perhatian hingga akhirnya dapat diadopsi pada Sidang International Maritime Organization (IMO) Maritime Safety Committee (MSC) ke-101 pada bulan Juni yang lalu.

“Penetapan TSS di Selat Sunda dan Lombok pada Sidang IMO ini menunjukkan peran aktif Indonesia dalam bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Internasional, serta dapat memperkuat jati diri Indonesia sebagai poros maritim dunia,” kata Basar.

Menurut Basar, setelah penetapan ini, Pemerintah Indonesia masih memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, antara lain melakukan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang keselamatan pelayaran di area TSS yang telah ditetapkan, meliputi Vessel Traffic Services (VTS), Stasiun Radio Pantai (SROP), Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Stasiun VTS, serta Peta elektronik terkini yang dapat menjamin operasional seluruh perangkat penunjang keselamatan pelayaran tersebut selama 24 jam.

“Untuk itu, saya mengajak seluruh masyarakat dan perusahaan pelayaran untuk turut berpartisipasi dalam rencana pemberlakuan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok, dengan cara memberikan laporan kepada stasiun VTS terdekat,” tutup Basar.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kementerian ESDM-Vale Bahas Divestasi Akhir Juli

Kewajiban Vale melaksanaakan divestasi, jatuh tempo pada Oktober mendatang.

EKONOMI | 15 Juli 2019

Bappenas: Pemindahan Ibu Kota Pasti ke Kalimantan

Pemindahan ibu kota negara akan memacu pertumbuhan ekonomi.

EKONOMI | 15 Juli 2019

Indomie Kuasai 90% Pasar Turki, Mendag Terkesan

Produk mi instan Indomie saat ini telah tersebar di 81 provinsi di Turki.

EKONOMI | 15 Juli 2019

Ini 4 Jurus Penyusunan Pagu Indikatif RAPBN 2020

Anggaran 5 persen di bidang kesehatan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan.

EKONOMI | 15 Juli 2019

Triawan Munaf Usulkan Master Plan Bekraf Creative District

Indonesia sudah waktunya memiliki sebuah kota yang mendukung berbagai kegiatan pelaku industri kreatif.

EKONOMI | 15 Juli 2019

Rupiah Menguat 88 Poin ke Rp 13.919,5

Rupiah berada di level Rp 13.919,5 per dolar AS atau terapresiasi 88 poin (0,63 persen).

EKONOMI | 15 Juli 2019

IHSG Ditutup Menguat ke 6.418

IHSG ditutup menguat 0,7 persen (44,88 poin) ke kisaran 6.418,23.

EKONOMI | 15 Juli 2019

Top 10 Market Cap, 7 Saham Menguat dan 3 Tergerus

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) mengalami kenaikan tertinggi sebesar Rp 100 (2,39 persen) mencapai Rp 4.280 dengan kapitalisasi pasar Rp 423,986 triliun.

EKONOMI | 15 Juli 2019

Gini Ratio Maret 2019 Turun 0,007 Poin

Pengeluaran penduduk pada Maret 2019 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.

EKONOMI | 15 Juli 2019

BPS: Ketimpangan Penduduk Indonesia Turun Sejak 2015

Nilai gini ratio selama periode 2012 hingga September 2014 mengalami fluktuasi.

EKONOMI | 15 Juli 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS