Fraksi PKS Minta Pemerintah Urungkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
INDEX

BISNIS-27 503.107 (8.47)   |   COMPOSITE 5679.25 (80.67)   |   DBX 1039.52 (14.71)   |   I-GRADE 166.189 (3.47)   |   IDX30 492.322 (9.09)   |   IDX80 129.082 (2.66)   |   IDXBUMN20 363.759 (7.86)   |   IDXG30 133.243 (2.59)   |   IDXHIDIV20 440.08 (10.13)   |   IDXQ30 143.762 (2.86)   |   IDXSMC-COM 242.127 (2.51)   |   IDXSMC-LIQ 293.644 (5.57)   |   IDXV30 123.61 (3.35)   |   INFOBANK15 979.67 (10.23)   |   Investor33 423.592 (6.88)   |   ISSI 165.745 (2.98)   |   JII 604.859 (14.26)   |   JII70 207.745 (4.44)   |   KOMPAS100 1155.02 (20.8)   |   LQ45 903.46 (17.32)   |   MBX 1578.72 (22.44)   |   MNC36 316.411 (5.51)   |   PEFINDO25 310.113 (3.58)   |   SMInfra18 286.549 (5.46)   |   SRI-KEHATI 362.507 (5.51)   |  

Fraksi PKS Minta Pemerintah Urungkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Minggu, 1 September 2019 | 18:00 WIB
Oleh : Yustinus Paat / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Fraksi PKS DPR RI menangkap kegelisahan luas rakyat atas rencana Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini meminta hal itu diurungkan pasalnya pasti sangat membebani rakyat di tengah kondisi ekonomi saat ini.

"Kami menangkap kegelisahan rakyat, mereka sangat keberatan iuran BPJS dinaikkan. Jadi tolong pemerintah tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan karena hal itu sama sekali bukan solusi yang berpihak kepada rakyat," tegas Jazuli di Jakarta, Minggu (1/9/2019).

Anggota Komisi I DPR ini menilai kunci penyelesaian defisit BPJS Kesehatan bukan dengan menaikkan iuran yang dibebankan pada peserta tapi pada perbaikan manajemen BPJS, kepesertaan, termasuk skema pendanaan dari negara.

"Kalau cuma bisa menaikkan iuran dari rakyat lalu apa tugas manajemen dan pemerintah? Sudah pelayanan banyak dikeluhkan dimana-mana, sekarang rakyat diminta membayar biaya tambahan. Sudah jatuh tertimpa tangga namanya," kata Jazuli.

Jazuli menilai semestinya melihat beban ekonomi rakyat yang berat saat ini apalagi kelompok BPJS kelas 3 yang mandiri. Apalagi kepala keluarga yang menanggung banyak anak beserta anggota keluarga lainnya. Kenaikan itu harus dilihat kelipatan orang yang harus ditanggung kepala keluarga, jangan hanya dilihat orang per orang.

"Untuk itu kami meminta pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab mencari solusi pendaanaan lain dan tidak membebankan ke rakyat. Jaminan kesehatan ini isu dan kebutuhan dasar rakyat," ungkapnya.

Diantara upayanya menurut Jazuli, pemerintah dan pemda bisa mengalokasikan APBN dan APBD bagian kesehatan secara optimal untuk membiayai kesehatan rakyat. Selain itu pemerintah harus malakukan efisiensi pada sektor lain.

"Stop dulu itu rencana bombastis bangun infrastruktur apalagi pindah ibukota negara. Ada banyak kebutuhan mendasar rakyat yang harus diselesaikan termasuk masalah BPJS Kesehatan ini. Pemerintah harus tahu skala prioritas," pungkas Jazuli



TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Rokok Ikut Memicu Kasus Stunting di Indonesia

Rokok sudah menjadi candu dan dianggap normal di desa daerah penelitian. Di daerah ini, merokok di depan anak-anak adalah hal biasa.

KESEHATAN | 31 Agustus 2019

Iuran Naik 100% Atasi Defisit Jangka Panjang

BPJS Kesehatan akan melaksanakan apa pun keputusan pemerintah terkait iuran peserta JKN-KIS.

KESEHATAN | 31 Agustus 2019

Majukan Industri Alat Kesehatan, Indonesia Kerja Sama Korea

Saat ini industri alkes Indonesia masih terbatas pada teknologi rendah dan medium.

KESEHATAN | 31 Agustus 2019

RS Jantung Diargam Layani Pasien BPJS Kesehatan

RS Jantung Diagram juga melayani pasien pengguna BPJS Kesehatan.

KESEHATAN | 29 Agustus 2019

Pengusaha Alat Kesehatan Terancam Gulung Tikar

Banyaknya kelemahan dalam kebijakan dan tata kelola, berdampak masif bagi bisnis alat kesehatan.

KESEHATAN | 29 Agustus 2019

Waspada Kekurangan Protein di Masa Tumbuh Kembang Anak

Anak membutuhkan konsumsi nutrisi seimbang termasuk protein dalam masa tumbuh kembang.

KESEHATAN | 28 Agustus 2019

Menkes Sebut Ubah Perilaku Sehat Masyarakat Butuh Waktu

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, untuk mengubah perilaku hidup sehat masyarakat membutuhkan proses dan tidak bisa dalam waktu yang singkat.

KESEHATAN | 27 Agustus 2019

Menkeu Usulkan Iuran BPJS Kesehatan Naik Dua Kali Lipat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri kelas satu naik dua kali lipat dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000.

KESEHATAN | 27 Agustus 2019

Butuh 10 Tahun untuk Proses Bajakah Menjadi Obat Kanker

Siswanto mengatakan, penelitian awal yang dilakukan para pelajar ini baru sebatas kuantitatif, belum berdasarkan metodologi yang betul.

KESEHATAN | 27 Agustus 2019

Kemkes Dukung Penelitian Lanjutan Bajakah Sebagai Obat Kanker

Masih perlu dibuktikan secara kajian ilmiah melalui uji praklinis (pada hewan) dan uji klinis (pada manusia)

KESEHATAN | 27 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS