Pemerintah Tidak Terburu-buru Berikan Vaksin
INDEX

BISNIS-27 503.122 (3.53)   |   COMPOSITE 5724.74 (57.94)   |   DBX 1066.46 (7.42)   |   I-GRADE 166.255 (1.62)   |   IDX30 491.004 (4.77)   |   IDX80 129.735 (1.55)   |   IDXBUMN20 364.991 (4.81)   |   IDXG30 133.352 (1.32)   |   IDXHIDIV20 441.973 (4.68)   |   IDXQ30 143.512 (1.31)   |   IDXSMC-COM 247.38 (2.57)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (5.31)   |   IDXV30 127.096 (2.12)   |   INFOBANK15 976.214 (4.86)   |   Investor33 422.656 (3.04)   |   ISSI 167.54 (1.63)   |   JII 607.336 (7.1)   |   JII70 209.626 (2.42)   |   KOMPAS100 1162.4 (14.15)   |   LQ45 904.834 (10.06)   |   MBX 1587.29 (16.81)   |   MNC36 315.598 (3.56)   |   PEFINDO25 317.232 (3.03)   |   SMInfra18 287.626 (3.95)   |   SRI-KEHATI 361.444 (2.8)   |  

Pemerintah Tidak Terburu-buru Berikan Vaksin

Kamis, 22 Oktober 2020 | 22:32 WIB
Oleh : Dina Manafe / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemkes, Dr Achmad Yurianto, mengatakan, pemerintah tidak tergesa-gesa dalam pemberian vaksin Covid-19. Dikatakannya yang dilakukan pemerintah saat ini adalah bertemu terlebih dahulu dengan para produsen vaksin tentang kesediaan mereka seandainya Indonesia jadi membeli vaksinnya.

Di negara asalnya, vaksin ini sudah selesai uji klinik fase 3. Sinovac, misalnya, menawarkan vaksin yang sudah jadi sebanyak 3 juta dosis. Vaksin ini sudah dipakai di Tiongkok. Kemudian Sinopharm dengan vaksin yang sudah mendapatkan ijin EUA dari Badan POM Tiongkok menawarkan 15 juta dosis utukk Indonesia. Terakhir, Cansino memberikan komitmen untuk 100.000 dosis vaksin.

Tim dari Indonesia yang antara lain terdiri dari BPOM, MUI, dan Kementerian Agama sudah berangkat ke Tiongkok untuk memperoleh data hasil uji klinis fase 3, melihat langsung pabrik dan cara pembuatannya. Berdasarkan data-data tersebut BPOM akan memutuskan apakah akan diberikan ijin EUA atau tidak. Kalau pun sudah keluar ijin EUA, belum bisa dipakai karena masih harus menunggu fatwa MUI. Kalau MUI mengatakan halal yang kita pakai, kalau tidak halal yang tidak kita pakai. Kalau semua ini terpenuhi di pertengahan November, baru Indonesia akan bicara soal harga dengan produsen vaksin tersebut.

“Untuk sementara kita putuskan vaksin dari Sinovac saja, tetapi itu pun kalau ijin EUA sudah keluar dari BPOM, dan sertifikat halal sudah keluar. Jadi di sini tidak ada yang terburu-buru,” kata Yurianto.

Menurut Yurianto, BPOM dalam mengeluarkan ijin EUA juga tidak sembarangan. Selain itu, semua proses juga melibatkan ITAGI dan SAGE WHO. Menurutnya, vaksinasi di bulan November baru berupa rencana, dan tidak akan dilakukan apabila belum ada ijin dari BPOM dan MUI.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Antisipasi Klaster Liburan, Epidemiolog Minta RT dan RW Data Warga yang Berpergian

Itu akan sangat efektif untuk pengendalian kasus serta melakukan tracing apabila ada kasus baru.

KESEHATAN | 22 Oktober 2020

Pemanfaatan JKN-KIS Menurun Selama Pandemi Covid-19

Penurunan ini diduga bukan hanya karena orang takut berobat ke faskes, tetapi bisa jadi pemanfaatan layanan JKN sebelum pandemi tidak sesuai kebutuhan pasien.

KESEHATAN | 22 Oktober 2020

14 Provinsi Termasuk Jakarta Laporkan Kasus Sembuh Lebih Banyak dari Kasus Baru

Jumlah kasus sembuh di ibukota sebanyak 1.159 sedangkan penambahan kasus baru Covid-19 sebanyak 989.

KESEHATAN | 22 Oktober 2020

Update Covid-19: Tambah 4.432, Kasus Positif di Indonesia Jadi 377.541

Penambahan 4.432 kasus baru Covid-19 berdasarkan pemeriksaan spesimen sebanyak 43.928.

KESEHATAN | 22 Oktober 2020

Inilah Rekomendasi Pemberian Vaksinasi Covid-19 Menurut PB IDI

PB IDI minta pemerintah agar jangan tergesa-gesa dalam pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat dan tenaga medis.

KESEHATAN | 22 Oktober 2020

Jessica Tanoesoedibjo Ajak Hidup Sehat lewat MNC Virtual Ride

Peserta dapat melakukan pendaftaran mulai 19 Oktober hingga 7 November 2020. Adapun, periode gowes akan dilaksanakan mulai 1-7 November 2020.

KESEHATAN | 21 Oktober 2020

Pemerintah Targetkan Stunting 14% pada 2024, Pakar: Ambisius dan Butuh Kerja Keras

Sebab, target ini baru bisa tercapai apabila angka stunting turun 3,8% per tahun atau angka stunting baru maksimum 10%.

KESEHATAN | 21 Oktober 2020

Menko PMK Minta Pemda Optimalkan Penanganan Stunting

Persentase angka stunting berdasarkan hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia 2019 sebesar 27,67%. Artinya, 1 dari 4 balita di Indonesia mengalami stunting.

KESEHATAN | 21 Oktober 2020

Tips Mengenali Gejala Khas Covid- 19

Bagi yang menunjukan gejala Covid-19, ada beberapa ciri khas yang terbagi menjadi tiga.

KESEHATAN | 21 Oktober 2020

Turunkan Angka Stunting , Wapres: Hilangkan Ego Sektoral

Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap ego sektoral dapat dihilangkan dalamr rangka menurunkan angka stunting di Indonesia.

KESEHATAN | 21 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS