Jadi Gubernur, Djarot Ambil Semua Dana Operasional Kepala Daerah
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Jadi Gubernur, Djarot Ambil Semua Dana Operasional Kepala Daerah

Selasa, 20 Juni 2017 | 13:41 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / CAH

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengambil semua dana operasional yang diperuntukkan Gubernur, Wakil Gubernur dan bendahara sekitar Rp 4,5 miliar per bulan. Tidak seperti Gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang membagi-bagi dana operasional tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk wakilnya dan bendahara DKI serta wali kota dan bupati.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah membenarkan hal itu. Ketika Djarot menjadi Gubernur DKI, dana operasional penunjang kepala daerah yang diambil 0,15 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI setiap tahunnya diambil semua oleh Djarot.

“Kalau beliau (Dj) ya single (sendiri). Mau dipakai semuanya boleh, itu hak konstitusi bilang begitu,” kata Saefullah di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (20/6).

Diungkapkannya, Pemprov DKI tidak bisa protes terhadap kebijakan Djarot untuk mengambil semua dana operasional penunjang kepala daerah untuk dirinya sendiri. Tidak membagi-bagikan kepada bendaraha, sekda dan wali kota untuk operasional mereka. Menurutnya, itu sudah menjadi rezeki dari Djarot sebagai Gubernur DKI.

“Kalau sudah rezeki, mau bilang apa? Ya digunakan. Kan ada porsinya. Boleh. Semua tergantung Gubernur. Itu hak Gubernur gitu lho. Undang-undang bilang begitu. Ya kira-kira Rp 4 miliar lebih kali ya,” jelasnya.

Bila era Ahok, dana operasional dibagi-bagi ke Sekda dan Wali Kota di enam wilayah. Karena mereka mendapatkan banyak proposal dari warga maupun kegiatan hari besar dan olahraga.

“Sekda kan banyak proposal, wali kota banyak proposal kita gunakan. Itu ada kegiatan hari besar, keolahragaan, kita bagi dari situ,” jelasnya.

Penggunaan dana operasional Gubernur oleh Djarot memang dipertanyakan banyak pihak. Karena sejak Djarot jadi Gubernur DKI, penggunaan dana operasional menjadi satu pintu. Tidak seperti era Ahok yang membagi-bagikan dana operasional kepada jajarannya untuk digunakan membantu warga dan kegiatan lain yang membutuhkan pendanaan.

Tradisi membagi-bagikan THR kepada para staf atau PNS golongan kecil dan pekerja kontrak di lingkungan Balai Kota pada saat Lebaran yang dilakukan Ahok, tahun ini tidak ada lagi. Karena Djarot tidak mengeluarkan dana operasionalnya untuk itu.

Bahkan sempat, beberapa driver di Balai Kota DKI enggan menjalankan tugasnya untuk mengantar wartawan melakukan liputan agenda Djarot di luar, dikarenakan tidak mendapatkan perhatian dari Djarot. Akibatnya, wartawan balai kota pun terlantar dalam melakukan peliputan gubernur di lokasi yang cukup jauh.

Dana operasional Gubernur memang mutlak wewenang dan hak dari Djarot dalam menggunakannya untuk keperluan apa pun jua terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai kepala daerah. Sebab dana ini adalah sebagai kompensasi atas usaha yang dilakukan dalam rangka memperoleh PAD seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2010 tentang tunjangan operasional Kepala Daerah. Tunjangan operasional ini dalam bentuk insentif pajak dan retribusi.

Terkait dengan peraturan tersebut, Ahok pernah menjelaskan, apabila di sebuah provinsi memiliki PAD sebesar Rp 500 miliar, maka Gubernur berhak mengambil 1 persen dari dana tersebut. Sama halnya seperti yang pernah ia lakukan ketika menjabat sebagai Bupati Belitung Timur.

Oleh karena untuk DKI jakarta PAD-nya mencapai triliunan rupiah maka Gubernur hanya diberikan hak untuk menggunakan 0,15 persen di antaranya. Namun, karena bingung mau memakai dana operasional sebesar itu, maka Ahok mengambil kebijakan untuk mengambil 0,12 persen dari PAD DKI.

Uang operasionalnya akan diberikan kepada Wali Kota dan Sekda supaya bisa menghadiri undangan warga atau kegiatan warga.

Bila diasumsikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta tahun 2015 sebesar Rp. 44 Triliun per tahun, maka sebesar 0.12 persen yang diambil mencapai Rp 60 Miliar pertahun, atau rata-rata sekitar Rp 5 miliar per bulan.

Dana operasional Gubernur itupun juga tidak semuanya dikuasai Ahok, namun sebagian didistribusikan kepada Wakil Gubernur, Wali Kota dan Sekda.

AHOK menggunakan dana operasional Gubernur diantaranya untuk menolong warga miskin yang membutuhkan antara lain membantu membiayai warga kurang mampu yang sedang sakit, orang-oramg cacat, anak-anak terlantar, menebus ijasah warga yang ditahan oleh sekolah atau perguruan tinggi, membantu meringankan beban para janda mantan pejabat atau orang-orang yang dahulu pernah berjasa kepada bangsa dan negara dan lain sebagainya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pimpinan Perampok di SPBU Daan Mogot Tewas Ditembak Polisi

Pelarian SFL, eksekutor kasus perampokan yang menewaskan Davidson Tantono di SPBU Daan Mogot, berakhir sudah. Dia tewas ditembak polisi karena melawan polisi.

MEGAPOLITAN | 20 Juni 2017

Jelang Idul Fitri, Kebutuhan Pokok Kota Bogor Aman

Sidak dilakukan untuk memantau daging dan kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri 1.438 hijriah yang beredar memenuhi persyaratan layak jual dan tidak kedaluwarsa.

MEGAPOLITAN | 20 Juni 2017

Pemkot Jakut Pantau Kesiapan Arus Mudik di Tanjung Priok

Wali Kota Jakarta Utara, Wahyu Haryadi, mengatakan pihaknya ingin memastikan layanan satuan tugas baik di Terminal Bus dan Pelabuhan bisa maksimal.

MEGAPOLITAN | 20 Juni 2017

Tim Sinkronisasi Diskusikan soal Reklamasi dengan Pemprov DKI Jakarta

Pembahasan reklamasi ini dilakukan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Ruang Pola, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/6).

MEGAPOLITAN | 20 Juni 2017

Penentuan Ahok Dipindah dari Mako Brimob Ada di Kemkumham

Kepala Kejari Jakut, Robert M. Tacoy belum memberikan jawaban soal apakah Ahok akan tetap di Mako Brimob atau akan dipindahkan.

MEGAPOLITAN | 20 Juni 2017

Kota Bogor Sukseskan Gerakan Anti-Korupsi Sejak Remaja

Gerakan anti korupsi dengan memanfaatkan game dan media sosial akan menjadi kegiatan utama dari Pelopor Integritas yang dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi.

MEGAPOLITAN | 20 Juni 2017

Pemkot Depok Larang Kegiatan Pasar Tumpah

Pasar Tumpah biasanya digelar di Jalan Sejajar Rel di Jalan Dewi Sartika atau di Jalan Arief Rahman Hakim menuju fly over.

MEGAPOLITAN | 20 Juni 2017

Peristiwa Kecelakaan di Jakarta Menurun

Sebanyak 509 orang menderita luka berat akibat kecelakaan pada periode Januari sampai Mei 2017.

MEGAPOLITAN | 20 Juni 2017

Pemkot Depok Bolehkan Pegawai Mudik Pakai Mobil Dinas

Pemkot Depok belum menerima surat dari Kemdagri ataupun Kementerian PAN dan RB terkait larangan penggunaan mobil dinas.

MEGAPOLITAN | 20 Juni 2017

Dishub DKI Siapkan Ratusan Angkutan Lebaran

Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan 563 unit bus tambahan.

MEGAPOLITAN | 20 Juni 2017


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS