Tersangka Korupsi Pilwalkot Bogor Tiga Kali Mangkir Panggilan Jaksa
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Tersangka Korupsi Pilwalkot Bogor Tiga Kali Mangkir Panggilan Jaksa

Kamis, 4 Juli 2019 | 20:33 WIB
Oleh : Vento Saudale / CAH

Bogor, Beritasatu.com - Tersangka tindak pidana korupsi Pilkada Kota Bogor 2018 yang juga menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai staf di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor, MH, kembali mangkir dari pemanggilan dari penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor.

"Ya, hari ini MH tidak hadir pada pemanggilan ketiga," kata Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Rade Satya Parsaoran di kantor Kejari Kota Bogor, Kamis (4/7).

Dia menegaskan jika MH sudah di panggil sebanyak tiga kali namun memang selama pemanggilan itu tersangka terus mangkir.

Konsekuensinya, kalau tiga kali tidak hadir atau mangkir dari pemanggilan, maka MH bisa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Namun pihaknya masih akan merapatkan terlebih dahulu lantaran prosedur penetapan DPO harus disepakati terlebih dahulu.

Pihak Kejari juga akan meninjau tempat tinggal MH untuk memastikan dia termasuk warga di Desa Cidokom, Gunungsindur, Kabupaten Bogor.

"Kita sekarang menunggu hasil rapat, karena untuk menetapkan DPO harus rapat dulu," jelasnya.

Diketahui, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor saat ini menetapkan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi di KPU Kota Bogor, saat penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Bogor 218 lalu.

Kedua tersangka kasus korupsi tersebut berinisial HA dan MH. Tersangka HA merupakan mantan bendahara KPU Kota Bogor sedangkan tersangka MH adalah Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Sekretariat KPU Kota Bogor. Di sisi lain MH berstatus Aparatur Sipil (Negara) aktif sebagai staf di Satpol PP Kota Bogor.

Tersangka diduga telah menyelewengkan dana hibah dari Pemkot Bogor tahun 2017 sebesar lebih Rp 470 juta. Modus yang digunakan, mereka mengadakan kegiatan di luar Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sebelumnya telah ditetapkan melalui rapat pleno KPU Kota Bogor.

Saat ini, Kejari Kota Bogor telah menahan HA selama 20 hari di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. HA melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun.

Sedangkan terhadap MH dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

PSI Ingin Warga Dilibatkan Memilih Wagub DKI

Proses pemilihan wagub belum meyakinkan bahwa penentuan Wagub DKI bebas dari politik transaksional.

MEGAPOLITAN | 4 Juli 2019

Puncak Musim Kemarau, Pendakian Gunung Gede Ditutup

Larangan pendakian bagi wisatawan Gunung Gede Pangrango tersebut mulai dari 12 hingga 21 Agustus 2019.

MEGAPOLITAN | 4 Juli 2019

Aksi Pencari Suaka, Bangun Tenda Hingga Jemur Pakaian di Trotoar

Sudah hampir 10 hari ratusan pencari suaka berada di trotoar depan gedung Menara Ravindo yang merupakan Kantor UNHCR meminta tempat tinggal yang layak.

MEGAPOLITAN | 4 Juli 2019

Jumlah Pendatang Baru di Jakarta Ada 37.443 Orang

Jumlah pendatang baru tahun ini lebih kecil dibandingkan jumlah pendatang tahun 2018 yang mencapai sekitar 69.000 orang.

MEGAPOLITAN | 4 Juli 2019

DKI Akan Banding Terkait Sengketa Lahan Stadion BMW

Penyusunan materi banding akan dilakukan secara maksimal. Untuk itu, Biro Hukum DKI sudah melakukan koordinasi dengan kantor BPN Wilayah Jakarta Utara.

MEGAPOLITAN | 4 Juli 2019

Biro Hukum DKI Sebut Sering Minta Pendampingan Hukum ke Kantor Advokat

Yayan menegaskan penyewaan kantor advokat Denny Indrayana oleh Pemprov DKI bukan pertama kalinya.

MEGAPOLITAN | 4 Juli 2019

Cuaca Berkabut, Kapal Nelayan Terbalik di Pulau Karang

Kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 08.15 WIB seusai mencari ikan dan hendak menjual hasil tangkapannya menuju Pulau Panggang.

MEGAPOLITAN | 4 Juli 2019

Mengapa DKI Pilih Kantor Advokat Denny Indrayana?

Kantor advokat Denny Indrayana dinilai lebih kapabel dalam membantu Pemprov DKI untuk memenangi kasus tersebut.

MEGAPOLITAN | 4 Juli 2019

Sengketa Lahan, Biro Hukum DKI Benarkan Integrity Jadi Kuasa Hukum

Kantor advokat Denny Indraya hanya melakukan pendampingan hukum bagi tim Biro Hukum DKI.

MEGAPOLITAN | 4 Juli 2019

Pemkot Bekasi Bongkar Reklame Tak Berizin

"Pengawasan ini dilakukan untuk mendongkrak PAD (pendapatan asli daerah) dari sektor reklame. Selama ini pendapatan reklame memang tidak memenuhi target."

MEGAPOLITAN | 4 Juli 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS