Pemprov DKI: Raperda Penanggulangan Covid-19 Tetap Utamakan Sanksi Administrasi
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Pemprov DKI: Raperda Penanggulangan Covid-19 Tetap Utamakan Sanksi Administrasi

Rabu, 30 September 2020 | 22:00 WIB
Oleh : Yustinus Paat / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan salah satu hal penting yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Covid-19 adalah sanksi terhadap pelanggar protokol pencegahan Covid-19. Menurut Ariza, Pemprov DKI tetap mengutamakan sanksi administrasi dalam Raperda tersebut.

"Pada aspek penegakan hukum, dapat kami jelaskan bahwa pengenaan sanksi mengutamakan pendekatan sanksi administratif," ujar Ariza saat menyampaikan Jawaban Pemprov DKI atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Penanggulangan Covid-19 pada Rapat Paripurna DPRD DKI, Rabu (30/9/2020).

Sementara sanksi pidana, kata Ariza, juga diatur dalam Raperda tersebut, namun tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Adapun mengenai pengenaan sanksi pidana dilakukan terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan larangan, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tandas dia.

Sanksi administrasi yang diatur dalam Raperda Penanganan Covid-19 antara lain sanksi kerja sosial berupa membersihkan fasilitas umum dan sanksi administrasi paling banyak Rp 250.000 bagi pelanggar penggunaan masker (Pasal 8).

Selain itu, sanksi administrasi juga diatur dalam Pasal 10 Raperda tersebut yang memuat sanksi administrasi bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan atau penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat atau tidak menjalankan protokol kesehatan. Sanksi tersebut, antara lain teguran tertulis, denda administratif, pembubaran kegiatan, penghentian sementara kegiatan, pembekuan sementara izin dan pencabutan izin.

Sementara ketentuan pidana diatur dalam Pasal 35 Raperda tersebut yang menyatakan setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kekarantinaan kesehatan dan wabah penyakit menular.

"Jadi, perlunya kepastian hukum bagi aparat maupun warga, terkait penetapan sanksi agar tidak multitafsir dalam penegakan hukum di lapangan. Pemprov DKI Jakarta juga mengajak pihak eksekutif dan legislatif untuk selalu bersinergi dalam mematangkan konsideran serta harmonisasi antar pasal," imbuh Ariza.

Lebih lanjut, Ariza mengaku pihaknya mengapresiasi, pertanyaan, saran dan catatan penting yang disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, terhadap materi Raperda yang disampaikan. Hal ini karena banyaknya masukan dan saran yang bersifat teknis dan bisa dibahas pada rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bersama eksekutif.

Selain soal sanksi, Ariza juga menanggapi beberapa saran seperti saran agar cakupan Raperda fokus kepada penegakan protokol Covid-19 di ruang publik. "Dapat saya jelaskan bahwa Raperda tersebut sudah disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi Covid-19 secara komperhensif," terang dia.

Kemudian Ariza menyampaikan apresiasi dan menyambut baik atas saran keterlibatan DPRD dalam memantau pelaksanaan prosedur tetap protokol kesehatan di seluruh wilayah Ibu Kota. Ariza pun menuturkan bahwa Pemprov DKI Jakarta menerima saran dan masukan atas perlunya penambahan aturan dalam hal pembuatan laboratorium Bio-Safety level 3 yang terkoneksi online terhadap seluruh tingkatan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta serta Bio-Safety level 2 yang terkoneksi online di setiap tingkatan Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta.

"Sehingga hasilnya dapat digunakan untuk optimalisasi surveilans (testing, tracing, dan treatment) untuk memutus rantai penularan Covid-19 yang berbasis online dengan menggunakan aplikasi yang sudah dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta seperti JAKI," tambah Ariza.

Pelaksanaan surveilans sendiri telah menjadi perhatian Pemprov DKI sejauh ini dan telah diakomodir sebagai bentuk perlindungan kesehatan warganya agar terhindar dari peningkatan jumlah kasus Covid-19. Hal ini selaras dengan upaya Pemprov DKI dalam menyediakan sarana tempat isolasi terkendali dan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena Covid- 19, bersama dengam tes PCR di Jakarta yang setiap pekan sesusai standard WHO.

"Kami juga melaksanakan penelusuran kontak erat dengan pasien yang berstatus konfirmasi, penyediaan dukungan psikososial bagi petugas penanggulangan Covid-19, serta penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat Covid- 19," pungkas Ariza.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tersangka Dokter Aborsi Dimakamkan dengan Protokol Kesehatan

Tersangka dr. Sarsanto W Sarsono alias SWS dimakamkan dengan protokol kesehatan karena diduga terpapar Covid-19.

MEGAPOLITAN | 30 September 2020

Depok Fokus Penambahan Tempat Tidur dan Ruang ICU di RSUD

Gugus Tugas Depok menyebut untuk ketersediaan tempat tidur Rumah Sakit untuk pasien Covid-19 Depok saja belum cukup.

MEGAPOLITAN | 30 September 2020

Perusak Musala di Tangerang, Polisi: Emosi Dilarang Orang Tua

Satrio Katon Nugroho mengatakan bahwa aksinya itu sebagai kebenaran berdasarkan pemahamannya dari Youtube.

MEGAPOLITAN | 30 September 2020

Anies: Penanganan Banjir Tetap dengan Protokol Covid-19

Anies Baswedan menegaskan bahwa penanganan banjir di Jakarta akan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol pencegahan Covid-19.

MEGAPOLITAN | 30 September 2020

Lucinta Luna Divonis Hukuman Penjara 1,5 Tahun

Vonis hukuman 1,5 tahun dan denda Rp 10 juta ini masih lebih ringan dari dakwaan yang disampaikan JPU.

MEGAPOLITAN | 30 September 2020

PSBB di Bodebek Diperpanjang hingga 27 Oktober

Gubernur Ridwan Kamil memperpanjang pemberlakuan PSBB secara Proposional diwilayah Bodebek dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 hingga 27 Oktober 2020.

MEGAPOLITAN | 30 September 2020

Polisi Gelar 32 Adegan Reka Ulang Kasus Pelecehan Rapid Test

Tersangka Eko Firstson alias EF memperagakan langsung reka ulang yang digelar sebanyak 32 adegan, di lokasi.

MEGAPOLITAN | 30 September 2020

Ini Motif Pelaku Vandalisme Musala di Tangerang

S yang baru berusia 18 tahun telah dijadikan tersangka oleh polisi dan yang bersangkutan melakukan aksi vandalisme musala ini seorang diri.

MEGAPOLITAN | 30 September 2020

Anies: Ada 106 RS Rujukan Covid-19 di Jakarta

Masyarakat juga bisa isolasi mandiri di rumah dengan kriteria yang harus dipenuhi.

MEGAPOLITAN | 30 September 2020

PSBB Bogor Diperpanjang, 600 Petugas Disiapkan untuk Razia Wisatawan

Pengetatan sendiri dilakukan untuk mengantisipasi wisatawan asal Jakarta yang akan berwisata ke kawasan Puncak, Bogor.

MEGAPOLITAN | 30 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS