Kasus Suap Direktur Keuangan, KPK Periksa 4 Petinggi PT Angkasa Pura II
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

Kasus Suap Direktur Keuangan, KPK Periksa 4 Petinggi PT Angkasa Pura II

Selasa, 13 Agustus 2019 | 11:56 WIB
Oleh : Fana Suparman / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa empat petinggi PT Angkasa Pura II (AP II), Selasa (13/8). Empat petinggi yang menjabat Vice President PT Angkasa Pura II itu dijadwalkan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek Baggage Handling System (BHS) di PT Angkasa Pura Property (PT APP) yang menjerat Direktur Keuangan (Dirkeu) PT AP II, Andra Y. Agussalam dan staf PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau PT INTI (Persero) Taswin Nur.

Keempat petinggi PT Angkasa Pura II yang dijadwalkan diperiksa penyidik KPK hari ini, yaitu Vice President of Procurement and Logistic Assistance, Agus Herlambang; Vice President of Legal and Compliance, Ivone Cleara; Vice President of Human Capital Service, Irma Yelly serta Vice President of Corporate Financial Control, Mulyadi.

"Keempatnya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AYA (Andra Y. Agussalam)," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, tim penyidik telah memeriksa Vice President of Operation and Business Development PT Angkasa Pura II (PT AP II), Pandu Mayor Hermawan, Jumat (9/8/2019) lalu.

Diketahui, KPK menetapkan Dirkeu PT PT AP II, Andra Y. Agussalam dan staf PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau PT INTI (Persero) Taswin Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek Baggage Handling System (BHS) di PT Angkasa Pura Property. Andra diduga menerima suap sekitar SGD 96.700 dari Taswin Nur untuk mengawal proyek Baggage Handling System (BHS) di PT Angkasa Pura Property agar digarap PT INTI.

Kasus ini bermula saat KPK menerima informasi PT INTI akan memperoleh pekerjaan BHS yang akan dioperasikan oieh PT Angkasa Pura Propertindo (APP). Proyek senilai sekitar Rp 86 miliar ini untuk pengadaan BHS di enam bandara yang dikelola oleh PT AP II. Awalnya, PT APP yang merupakan anak usaha PT AP II berencana melakukan tender pengadaan proyek BHS. Namun Andra mengarahkan agar PT APP melakukan penjajakan untuk penunjukan langsung kepada PT INTI.

Padahal dalam pedoman perusahaan, penunjukan Iangsung hanya dapat dilakukan apabila terdapat justifikasi dari unit teknis bahwa barang/jasa hanya dapat disediakan oleh satu pabrikan, satu pemegang paten, atau perusahaan yang telah mendapat izin dari pemillk paten.

Tak hanya itu, Andra juga mengarahkan adanya negosiasi antara PT APP dan PT INTI untuk meningkatkan DP dari 15% menjadi 20% untuk modal awal PT. INTI dikarenakan ada kendala cashflow dl PT INTI. Atas arahan Andra, Executive General Manager Divisi Airport Maintainance Angkasa Pura II, Marzuki Battung menyusun spesifikasi teknis yang mengarah pada penawaran PT INTI. Berdasarkan penilaian tim teknis PT APP, harga penawaran PT INTI terlalu mahal sehingga kontrak pengadaan BHS belum bisa terealisasi.

Meski demikian, Andra justru mengarahkan Direktur PT Angkasa Pura Propertindo, Wisnu Raharjo untuk mempercepat penandatanganan kontrak antara PT APP dan PT INTI. Tujuannya, agar DP segera cair sehingga PT INTI bisa menggunakannya sebagal modal awal.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Andra selaku tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Taswin yang menyandang status tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Berpotensi Munculkan Disharmoni Antarlembaga, RUU KKS Perlu Ditelaah

Jika pengesahan RUU KKS dilakukan tanpa melihat keberadaan institusi lain, maka dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab.

NASIONAL | 13 Agustus 2019

Terindikasi Membakar Lahan Gubernur Kalbar Panggil 94 Perusahaan

Pemangilan dilakukan untuk meminta klarifikasi dari pihak perusahaan terkait titik panas yang terpantau di perusahaannya.

NASIONAL | 13 Agustus 2019

Siswa SD dan TK di Pontianak Diliburkan

Kabut asap yang terus menyelimuti udara Kota Pontianak sudah mulai mengganggu aktifitas belajar dan mengajar.

NASIONAL | 13 Agustus 2019

Tiga Warga Jambi Hilang Terseret Arus Sungai Batanghari

Ketiga korban diduga sudah tewas dan terseret jauh ke wilayah hilir Sungai Batanghari.

NASIONAL | 13 Agustus 2019

Kabut Asap di Pontianak Makin Pekat

Sudah beberapa minggu Kota Pontianak maupun daerah lain di Kalbar belum diguyur hujan.

NASIONAL | 13 Agustus 2019

Iduladha, Momentum untuk Berbagi Antarsesama

Warga dunia harus memberi kontribusi terhadap peradaban.

NASIONAL | 11 Agustus 2019

Master C19 Berbagi Kurban dengan Relawan

Pihaknya berbagi kurban sebanyak 6 ekor sapi, yang seluruhnya dipotong pada Senin ini.

NASIONAL | 12 Agustus 2019

BNN Amankan 500 Kg Ganja dari Aceh di Pelabuhan Tanjung Priok

BNN sudah menangkap empat orang tersangka di Aceh, Banten, dan Jakarta terkait dengan kasus ini.

NASIONAL | 12 Agustus 2019

BMKG: Tidak Semua Klaster Aktif Berujung Gempa Besar

Hasil monitoring BMKG menunjukkan bahwa sejak awal Agustus 2019 telah terjadi rentetan aktivitas gempa bumi di Busur Subduksi Sunda.

NASIONAL | 12 Agustus 2019

Kota Lama Semarang Harus Dikemas Jadi Wisata Sejarah Eksotik yang Gaul

"Festival Kota Lama yang akan berlangsung 12-22 September 2019 saya kira sudah oke, tinggal jalan dan menjadi pemantik Kota Lama lebih berkembang," kata Ganjar.

NASIONAL | 12 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS