Masyarakat Papua Butuh Program Jangka Panjang
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Masyarakat Papua Butuh Program Jangka Panjang

Rabu, 11 September 2019 | 08:00 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Indonesia diharapkan dapat lebih memperhatikan program pembangunan jangka panjang kepada masyarakat Papua. Langkah tersebut perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas masyarakat Papua.

"Di Papua, mari sodorkan program jangka panjang. Bicara 25 tahun kedepan di tanah Papua sampai bisa terwujud identitas Papua baru," kata Bupati Lanny Jaya, Papua, Befa Yigibalom dalam dialog Selasa "Papua Bicara Papua : Dari Papua Untuk NKRI di Auditorium DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019).

Dirinya mengingatkan, dana Otonomi Khusus (Otsus) triliunan rupiah yang dikirim pemerintah pusat tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya program jangka panjang masyarakat Papua. Kondisi tersebut diakuinya lantaran ada masalah internal masyarakat papua yang tidak segampang itu untuk maju.

"Belum ada kesadaran diri di bidang ekonomi maupun politik di masyarakat Papua. Mari kita selesaikan untuk goal 25 tahun ke depan. Harus dipahami, Papua biar dikirim uang triliunan, tetap merdeka jalan terus," ucapnya.

Jika pemerintah sudah benar-benar menyodorkan pembangunan jangka panjang, maka dirinya memastikan, rakyat Papua akan dengan sendirinya mencintai NKRI dengan sepenuh hati dan tidak akan ada tuntutan untuk merdeka.

Anggota DPR terpilih, Roberth Rouw, menuturkan, permasalahan di Papua yang belakangan terjadi lantaran dipicu ketersinggungan masyarakat Papua atas apa yang terjadi di Surabaya dan Malang. Saat ini, satu-satunya cara untuk meredam tingginya tuntutan masyarakat Papua bisa dilakukan secara adat.

"Kami di Papua kalau ada apa-apa diselesaikan secara adat, baru selesai. Kita bicara penyelesaian untuk kedepan, bukan untuk sekarang. Presiden datang bersama Gubernur Jatim, buat adat besar disana, minta maaf. Saya kira itu adat dan bisa diterima. Kasus di Surabaya itu yang tersinggung itu mama-mama di Papua," kata Roberth Rouw.

Saat ini, diingatkan juga harus ada konsensus bersama antara pemerintah dan Partai Politik di Indonesia untuk mengajak masyarakat Papua lebih berkontribusi dalam upaya pembangunan. Dengan demikian maka masyarakat Papua lambat laun akan ikut memiliki Indonesia.

"Harus ada konsensus bersama dari pimpinan, termasuk partai politik juga harus bertanggungjawab. Politik identitas bisa memecahkan bangsa ini, maka parpol juga harus bertanggungjawab," ujarnya.

Anggota DPR Dapil Papua, Sulaiman L Hamzah, menuturkan, untuk menyelesaikan masalah di Papua juga harus mengunakan pendekatan kultur dan budaya. Selain itu masyarakat Papua juga sangat butuh pendampingan dan pelayanan.

"Ada sekolah dibangun dimana-mana, Puskesmas dimana-mana, tapi tidak ada orang yang melayani. Sepanjang Otsus Papua juga berapa kali menteri hadir di papua? Tidak ada kesungguhan dari pusat melayani masyarakat disana. Kita harus kedepankan pelayanan di Papua," kata Sulaiman



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Hari Ini, Romahurmuzy Jalani Sidang Perdana Suap Jual Beli Jabatan di Kemag

Dalam sidang perdana ini, Romy bakal mendengarkan surat dakwaan yang dibacakan Jaksa penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

NASIONAL | 11 September 2019

Gempa Magnitudo 5,7 Guncang Talaud Sulut

Gempa tersebut terjadi pada kedalaman 10 kilometer, dirasakan dan tidak berpotensi tsunami.

NASIONAL | 11 September 2019

Kondisi Habibie Stabil

Keluarga Habibie akan menggelar konferensi pers.

NASIONAL | 11 September 2019

Fahri Dukung Jokowi Bangun Istana Presiden di Papua

Fahri menilai selain mendirikan istana kepresidenan di Papua, pemerintah harus menghidupkan kembali bandara di Biak dan melakukan pemekaran di wilayah Papua.

NASIONAL | 10 September 2019

DPD Minta Kewenangan Sesuai Putusan MK

Anggota DPD dari Provinsi Bali Gede Pasek mengemukakan, kewenangan yang diinginkan DPD adalah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

NASIONAL | 11 September 2019

Revisi UU Benahi Kerja KPK yang Dinilai Ngawur

Pakar hukum pidana, Chairul Huda mengatakan, revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK memang suatu kebutuhan.

NASIONAL | 10 September 2019

Airlangga Nilai Peran DPD, DPR, dan MPR Sudah Membaik

‎Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar (PG) Airlangga Hartarto menilai, peran dan tugas DPD, DPR, dan MPR dari tahun ke tahun cukup membaik.

NASIONAL | 10 September 2019

Dewan Pengawas Harus dari Internal dan Eksternal KPK

Pakar hukum pidana Frans Hendra Winarta mengemukakan, revisi UU KPK harus ditempatkan sebagai penyempurnaan operasi KPK

NASIONAL | 10 September 2019

Ini Kronologi Pencurian Uang Rp 1,7 M Milik Pemprov Sumut

Saat Indrawan Ginting hendak pulang melihat uang sudah tidak ada lagi di mobil.

NASIONAL | 10 September 2019

Presiden Jokowi Perintahkan Menkumham Pelajari RUU KPK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menkumham Yasonna H Laoly untuk mempelajari Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

NASIONAL | 10 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS