KPK Minta Ditjen Pajak Kirim 10 Penyidik Pajak Terbaik
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

KPK Minta Ditjen Pajak Kirim 10 Penyidik Pajak Terbaik

Kamis, 28 November 2019 | 15:56 WIB
Oleh : Fana Suparman / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengirimkan 10 penyidik pajak terbaik untuk bertugas di Lembaga Antikorupsi. Penyidik pajak dibutuhkan KPK untuk mengusut sejumlah kasus korupsi dengan tingkat kesulitan tertentu, terutama yang berkaitan dengan pajak. Selain, KPK membutuhkan pengetahuan dan pengalaman para penyidik pajak untuk memperkuat bidang penindakan.

"Kami minta ada penyidik pajak, tidak banyak 10 orang misalnya untuk dipekerjakan KPK khusus menangani perkara korupsi yang tidak hanya menyangkut pajak tetapi banyak informasi yang kami peroleh, yang korupsinya mungkin tidak terbukti dan sulit dibuktikan," kata Alexander Marwata saat membuka Workshop Optimalisasi Kerjasama Penegak Hukum dan Otoritas Pajak dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pajak (Komparasi Praktek Terbaik Negara Lain) di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Alex, sapaan Alexander Marwata mengatakan, lembaganya tidak mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang cukup untuk menangani kasus korupsi yang menyangkut pajak. Untuk itu, Alex berharap Dirjen Pajak, Suryo Utomo yang juga hadir dalam kegiatan ini dapat memenuhi permintaan KPK.

"Mudah-mudahan Pak Suryo berkenan memberikan 10 orang yang mumpuni," katanya.

Menurut Alex perbantuan tenaga penyidik dari Ditjen Pajak saat ini tidak sulit dilakukan. Apalagi dengan UU nomor 19/2019 tentang perubahan atas UU nomor 30/2002 tentang KPK yang baru berlaku beberapa waktu lalu, memungkinkan terjadinya pertukaran pegawai antara KPK dengan instansi lain.

"Apalagi sekarang dengan UU baru, status pegawai KPK ASN (Aparatur Sipil Negara). Saya kira lebih mudah pertukaran pegawai antara instansi tidak harus yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai ASN," katanya.

Dalam kesempatan ini, Alex menyatakan tantangan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara akan semakin berat dalam beberapa tahun ke depan. KPK, menurut Alex sudah lama fokus mendorong penerimaan negara dari sektor pajak. Banyak upaya yang dilakukan KPK seperti kajian dan rekomendasi serta pendampingan ke institusi maupun daerah.

"Saya kira sudah banyak upaya yang dilakukan KPK dalam penerimaan pajak, misalnya kerja sama di bidang minerba kemudian sawit. Data-data kami sudah sampaikan ke Dirjen Pajak dan ada realisasi peningkatan pajak dari sektor sawit dan batu bara, itu ada," katanya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Satgas Antimafia Bola Tahan 6 Tersangka Pengaturan Skor

Satgas Antimafia Bola masih memburu dua orang berinisial T dan HN, anggota Exco PSSI Jawa Barat.

NASIONAL | 28 November 2019

Atasi Kisruh PPDB, Pemerintah Didesak Terbitkan Pepres Zonasi

Persentase kuota jalur PPDB zonasi sebaiknya ditetapkan oleh pemda karena pemda harus menyesuaikan dengan karakteristik daerah.

NASIONAL | 28 November 2019

UHN Peringkat 2 PTS Terbaik di Sumut

Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan Haposan Siallagan sangat bergembira dengan dengan torehan prestasi yang dicatatkan LPPM UHN ini.

NASIONAL | 28 November 2019

Kongres Perempuan Jateng Lahirkan Tujuh Rekomendasi untuk Pemerintah

Perempuan Jateng, juga meminta pemerintah agar mengonsolidasikan dan mensinergikan seluruh pengetahuan, karya, temuan dan keterampilan perempuan.

NASIONAL | 28 November 2019

Golkar Ambil Inisiatif Revisi UU Pendidikan

Partai Golkar akan mengambil inisiatif untuk merevisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan masuk dalam Prolegnas 2019 - 2024.

NASIONAL | 28 November 2019

Mochtar Riady: Perubahan Teknologi Harus Disikapi dengan Cepat dan Tepat

"Yang harus dipikirkan adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologinya, memanfaatkan AI untuk lebih efektif dan efisien,” kata Mochtar.

NASIONAL | 28 November 2019

Kibarkan Bintang Kejora, Ini Peringatan Polda Papua

"Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Ahmad Musthofa Kamal.

NASIONAL | 28 November 2019

Tsani Annafari Resmi Mundur dari KPK

Dua penasihat KPK lainnya, Budi Santoso dan Sarwono Sutikno memilih bertahan hingga berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK Jilid IV.

NASIONAL | 28 November 2019

Politisi PDI-P Said Abdullah Minta Pemerintah Evaluasi Ujian Nasional

Pemerintah diminta untuk mengevaluasi lagi ujian nasional sebagai ukuran kelulusan siswa. Yang perlu digenjot pemerintah adalah pemenuhan standar yang sama.

NASIONAL | 28 November 2019

1 Desember, OPM Tetap Kibarkan Bendera Bintang Kejora

Orang Papua yang tinggal di wilayah perkotaan memperingatinya dengan cara melakukan ibadah doa disertai kegiatan diskusi atau seminar.

NASIONAL | 28 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS