KPK Prihatin KPU Bolehkan Eks Koruptor Maju Pilkada 2020
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

KPK Prihatin KPU Bolehkan Eks Koruptor Maju Pilkada 2020

Senin, 9 Desember 2019 | 15:35 WIB
Oleh : Fana Suparman / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo mengungkapkan keprihatinannya atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tak melarang mantan terpidana korupsi untuk maju dalam Pilkada serentak 2020. Agus mempertanyakan pertimbangan KPU yang tak melarang eks koruptor.

Menurutnya, tak seharusnya seorang yang memiliki mentalitas koruptor, apalagi pernah dihukum, diperbolehkan mengikuti Pilkada.

"Prihatin saja. Kalau orang pernah jadi koruptor apalagi terpidana dalam perjalanannya kita tahu orang tersebut mentalitasnya seperti apa kok masih dipertahankan? Kan mestinya tidak," ujar Agus.

Agus menyatakan, pemberantasan korupsi hanya dapat tercapai dengan konsistensi. Hal ini yang seharusnya dilakukan KPU yang sebelumnya sempat melarang mantan koruptor mengikuti Pemilihan Legislatif 2018 lalu.

"Jadi untuk pencalonan berikutnya mestinya dilarang. Mestinya aturan itu harusnya konsisten," katanya.

Diketahui, PKPU tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah untuk Pilkada Serentak 2020 telah terbit. Peraturan KPU tersebut tercatat dengan Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan ditetapkan di Jakarta pada 2 Desember 2019 dengan ditandatangani Kepala Biro Hukum KPU Sigit Joyowardono dan Ketua KPU Arief Budiman tertanda tangan (ttd).

Dalam Peraturan KPU Pencalonan tersebut tidak mengatur larangan terhadap mantan terpidana kasus korupsi atau eks koruptor untuk ikut dalam pencalonan kepala daerah. Dalam Pasal 4 PKPU tersebut hanya mengatur larangan bagi dua mantan terpidana, yakni mantan terpidana bandar narkoba dan bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Presiden Masih Pertimbangkan Terbitkan Perppu KPK

“Kalau nanti sudah komplit, sudah ada Dewan Pengawas dan pimpinan KPK yang terbaru, nanti akan kita evaluasi,” kata Presiden Jokowi.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Puncak Mudik Natal dan Tahun Baru Diperkirakan 20 Desember

Puncak yang kedua tanggal 27 Desember. Arus baliknya 1 dan 2 Januari.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Pencegahan dan Pengembalian Aset Harus Jadi Prioritas Pemberantasan Korupsi

"Tinggal bagaimana para aparat hukum menegakjannya," tutur Bamsoet.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Firli Bahuri Berharap Tak Lagi Ada Peringatan Hari Antikorupsi

Negara- negara yang sudah bebas dari korupsi tidak melaksanakan lagi peringatan Hakordia yang jatuh setiap 9 Desember.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Polisi Kekurangan Alat Bukti untuk Ungkap Pembunuhan Hakim Jamaluddin

Kasus ini tergantung pada alat bukti maupun keterangan saksi," ujar Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Mantan Kepala BPN Denpasar Jadi Tersangka Gratifikasi Sertifikasi Tanah

Hitungan kerugian negara terus bertambah sehingga kasusnya terus dikembangkan oleh oleh aparat penyidik pidsus Kejati Bali.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Pangdam Siliwangi Puji Prajurit Tugas di Perbatasan

Selama bertugas di daerah perbatasan, para prajurit harus menghadapi berbagai kerawanan yang cukup ekstrim.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Kapolri dan Jaksa Agung Siap Tindak Tegas Pungli

Siapapun yang melakukan pungutan liar akan diproses dan ditindak.

NASIONAL | 8 Desember 2019

Mahfud MD Sebut Korupsi Memutus Urat Nadi Kehidupan Bangsa

Kekayaan negara yang menjadi bancakan koruptor merupakan nadi dari suatu bangsa.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Jokowi Pilih ke SMK 57 Ketimbang KPK, Saut Gagal Pelukan Terakhir

Saut mengaku tak kecewa dengan keputusan Jokowi yang lebih memilih ke SMKN 57 ketimbang ke KPK.

NASIONAL | 9 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS