Tim Hukum Laporkan Penggeledahan di Kantor DPP PDIP ke Dewas KPK
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Tim Hukum Laporkan Penggeledahan di Kantor DPP PDIP ke Dewas KPK

Jumat, 17 Januari 2020 | 07:18 WIB
Oleh : Fana Suparman / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Hukum PDIP melaporkan sejumlah hal terkait penanganan kasus dugaan suap caleg PDIP yang dilakukan KPK kepada Dewan Pengawas (Dewas), Rabu (15/1/2020). Terdapat sekitar tujuh poin yang dilaporkan Tim Hukum PDIP kepada Dewas, salah satunya mengenai isu penggeledahan di Kantor PDIP, Jakarta pada Kamis (9/1/2020) pagi. Menurut Tim Hukum PDIP upaya penggeledahan tersebut cacat hukum karena dilakukan sebelum KPK meningkatkan perkara ke tahap penyidikan.

"Kami menekankan apa bedanya penyidikan dan penyelidikan. Apa bedanya? Penyelidikan adalah pengumpulan bukti-bukti. Penyidikan kalo sudah ada tersangka. Jadi tahapannya yang awal dan tengah," kata Koordinator Tim Hukum PDIP I Wayan Sudirta di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC), Jakarta, Kamis (16/1).

Wayan menuturkan, pada Kamis pagi, terdapat beberapa orang yang mengaku berasal dari KPK mendatangi Kantor DPP PDIP. Kepada petugas di Kantor PDIP, beberapa orang yang menggunakan tiga mobil itu menyatakan akan menggeledah. Namun, saat ditanyakan mengenai surat tugas, kata Wayan, mereka hanya mengibaskan surat tersebut. Wayan pun mempertanyakan surat tersebut lantaran proses hukum masih dalam tahap penyelidikan.

"Kalau kami mengikuti proses ini sejak pembuatan undang-undang (KPK) sudah pasti bukan surat izin penggeledahan. Karena pada hari itu, pagi itu jam 06.45 belum ada orang berstatus tersangka. Kalau belum berstatus tersangka berarti masih tahap penyelidikan," kata Wayan.

PDIP dan KPU Sepakat Samakan Persepsi soal PAW

Untuk itu, Tim Hukum PDIP meminta Dewas memeriksa para pihak yang sebelumnya mengaku akan menggeledah Kantor PDIP tersebut. Tim Hukum PDIP juga mendorong Dewas mendalami perihal surat yang sempat ditunjukkan oleh pegawai itu.

"Ini melanggar aturan apa tidak? Kalau menurut kami, kalau betul surat penggeledahan itu berarti perlu diperdalam kenapa bisa begitu? Tapi sekali lagi penyidikan sama penyelidikan sangatlah berbeda, pada saat itu jam 6 masih penyelidikan," ungkapnya.

Selain itu, Tim Hukum PDIP juga menyoroti dugaan adanya kebocoran informasi penyelidikan yang dilakukan oleh KPK. Hal ini, katanya, ditandai dengan beredarnya informasi yang menyebut terdapat sejumlah kader PDIP bersembunyi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan dibuntuti oleh Tim KPK saat OTT terjadi.

"Kemudian seolah-olah diisukan tokoh PDIP dikejar. Sekarang ada klarifikasi dari Komisioner (KPK) tidak benar tokoh itu dikejar. Bayangkan itu, betapa orang kecewa yang dulu sangat fanatik mendukung KPK tiba-tiba ada kejadian seperti ini," katanya.

Tim Hukum PDIP Sambangi Kantor KPU

Wayan menjelaskan, pelaporan ini dilayangkan bukan untuk menghambat kerja KPK dalam menangani kasus suap proses caleg PDIP. Wayan mengklaim menghormati KPK. Hanya saja, menurutnya, terdapat oknum pegawai di internal KPK yang mesti ditelusuri demi terjaganya marwah lembaga antirasuah.

"Jadi kami datang ke sini bukanlah berhadap-hadapan dengan KPK. Tapi dalam rangka kami mendukung mereka-meraka dewan pengawas, komisioner, supaya pelanggaran-pelanggaran seperti yang saya maksudkan itu cukuplah berhenti sampai di sini," katanya.

Anggota Tim Hukum PDIP Teguh Samudra mengatakan, pelaporan ini diterima oleh Anggota Dewas Albertina Ho. Teguh memastikan, Tim Hukum PDIP akan menyampaikan bukti-bukti yang memperkuat pelaporan ini jika dibutuhkan Dewas.

"Diterima dengan ada buktinya. Apabila ada bukti lagi bisa diserahkan menyusul. Jadi kita diterima dengan baik," kata Teguh.
Dikonfirmasi terpisah, Albertina Ho mengaku pihaknya telah menerima laporan tersebut. Albertina menyatakan Dewas KPK bakal menindaklanjuti laporan itu.

"Hasilnya tim hukum menyerahkan pengaduan tertulis dalam map dan Dewas menerima. Semua pengaduan yang diterima Dewas diproses," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Plt Jubir KPK, Ali Fikri enggan berkomentar mengenai pelaporan Tim Hukum PDIP kepada Dewas. Ali mengatakan, pelaporan itu merupakan ranah penanganan Dewas KPK.

"Kami tidak akan masuk ke sana ya, karena itu sudah ranah dari Dewas termasuk juga apakah terkait dengan etik dan sebagainya. Jadi kami tidak masuk ke wilayah sana untuk menjelaskan lebih lanjut," kata Ali Fikri.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Harun Belum Ditangkap, KPK Yakin Bisa Kembangkan Kasus Suap

Ali menyatakan, tim penyidik telah mengantongi bukti permulaan yang cukup untuk mengusut dan mengembangkan kasus ini.

NASIONAL | 17 Januari 2020

120 Tahun Khonghucu, Suhendra Ajak Pemuda Lintas Agama Bersatu

Sebagai pemersatu bangsa, kata Suhendra, pemuda telah mencontohkan dengan tercetusnya ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Kasus Wahyu Setiawan, DKPP Ingatkan KPU soal Pengendalian Internal dan Tertib Administrasi

Ketua dan anggota KPU terkesan melakukan pembiaran terhadap Wahyu Setiawan untuk bertemu peserta pemilu.

NASIONAL | 17 Januari 2020

Mantan PPK Klaim Perusahaan Wawan Tidak Ikut Proyek Alkes di Tangsel

Wawan didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dengan mengatur proses pengusulan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Desember 2019, Kenaikan Ekspor Sektor Pertanian Paling Tinggi

Sektor pertanian menyumbang US$ 370 juta.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Putra Papua Peraih Gelar Doktor Manajemen Pertama di UI

Jean Richard Jokhu merupakan doktor manajemen pertama asal Papua, dan doktor ke-281 di Universitas Indonesia (UI).

NASIONAL | 16 Januari 2020

Andi Gani: Buruh Tak Dilibatkan Susun Omnibus Law

Andi Gani mengingatkan jajaran menteri terkait untuk mendengar tuntutan serikat buruh.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Kasus Wahyu Setiawan Dinilai Bentuk Penipuan

Kasus yang menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dinilai bentuk penipuan. Sebab Wahyu menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin dapat dipenuhi.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Tujuh Kendaraan Mewah

Tujuh kendaraan terdiri dari 3 unit mobil Mercy, dua unit mobil Alphard, 1 mobil Fortuner, serta 1 sepeda motor Harley Davidson Disita Jampidsus Kejagung.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Pancasila Representasikan Nilai-nilai Kekhalifahan

Makna substantif yang tidak boleh hilang adalah khalifah sebagai pengemban kemaslahatan dan keadilan.

NASIONAL | 16 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS