Jokowi Yakin Omnibus Law Bisa Percepat Membuat Kebijakan
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Jokowi Yakin Omnibus Law Bisa Percepat Membuat Kebijakan

Rabu, 5 Februari 2020 | 19:28 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / CAH

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakin tiga Omnibus Law yang diinisiasi oleh pemerintah, yakni Perpajakan, Cipta Lapangan Kerja dan Ibu Kota Baru akan membantu pemerintah mampu memutuskan kebijakan secara cepat.

“Ya nanti dilihat. Kita semua kan ingin mempercepat. Semuanya ingin kebijakan bisa diputuskan secara cepat,” kata Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020).

Karena, untuk merespons perubahan dunia yang sangat cepat, harus diikuti dengan adanya regulasi yang mendukung pengambilan keputusan atau kebijakan yang cepat pula. Seperti saat adanya permasalahan penyebaran wabah virus Korona, ia bisa langsung mengeluarkan keputusan yang cepat untuk melakukan evakuasi WNI yang berada di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, yang merupakan lokasi asal penyebaran virus tersebut.

3 Omnibus Law Ditargetkan Rampung Sebelum Lebaran

“Merespon perubahan dunia yang tidak dihitung, seperti munculnya virus Korona, harus diputuskan secara cepat,” ujar Jokowi.

Justru, lanjut Jokowi, jika regulasi yang ada membelenggu pemerintah mengambil kebijakan dengan cepat, maka dikhawatirkan akan membuat Indonesia lambat dalam merespon perubahan dunia.

“Kalau regulasi kita membelenggu kita sendiri, justru kecepatan itu ilang. Terlambat merespons. Itu gunanya omnibus law dan pada akhirnya nanti, karena yang namanya penciptaan lapangan kerja itu bisa dilakukan kalau investasi itu ada. Baik investasi dalam negeri atau dari luar,” terang Jokowi.

Target Molor, Istana Sebut Penyusunan Omnibus Law Butuh Waktu Sinkronisasi

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyatakan tetap optimistis tiga omnibus law, yakni Perpajakan, Cipta Lapangan Kerja dan Ibu Kota Baru akan rampung sebelum Hari Raya Lebaran.

Menurutnya, surat presiden (surpres) draft Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah diserahkan pemerintah ke DPR baru tentang perpajakan. Sementara untuk Draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Ibu Kota Baru akan diserahkan dalam waktu dekat.

Seperti diketahui, Omnibus Law yang diajukan pemerintah ada ada tiga RUU, yakni RUU Perpajakan, RUU Cipta Lapangan Kerja, dan RUU Ibu Kota Negara. Sedangkan RUU Farmasi diajukan oleh DPR. Hingga saat ini, surpres yang baru ditandatangi adalah draft RUU Omnibus Law Perpajakan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Terancam Molor Lagi

Hal ini lantaran Baleg DPR menyatakan RUU PKS bukan salah satu RUU yang dilungsurkan atau carry over dari DPR periode 2014-2019.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Rencana Pemulangan 600 WNI Eks ISIS Harus Dikaji Mendalam

Pengambilan keputusan pemulangan WNI eks ISIS nantinya harus dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Dilantik Jadi Kepala BPIP, Yudian Diminta Bumikan Pancasila kepada Kaum Milenial

Presiden Jokowi mengharapkan Yudian mampu lebih cepat lagi membumikan Pancasila dengan merangkul 129 juta anak-anak muda di bawah 39 tahun atau kaum milenial.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Menhub: Penutupan Penerbangan Dilakukan Hati-hati

Menhub mengklaim kebijakan penutupan akses udara dari dan menuju Tiongkok sudah tepat sesuai perintah WHO.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Soal WNI Eks ISIS, Menko Polhukam: Secara Pribadi Saya Setuju Tidak Dipulangkan

Hingga hari ini, pemerintah belum memutuskan 600 WNI yang terlibat FTF atau teroris pelintas batas akan dipulangkan atau tidak.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Kemkes: WNI dari Wuhan di Natuna dalam Keadaan Sehat

Ada empat orang yang berkunjung ke posko itu mengalami gatal-gatal, sesak nafas dan rasa cemas yang tidak memiliki hubungan dengan virus korona.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Putra Mantan Wapres Try Sutrisno Jadi Kapolda Jambi

Serah terima jabatan Kapolda Jambi, Irjen Pol Muchlis AS kepada Irjen Pol Firman Santyabudi akan dilakukan dalam waktu dekat.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Sejak 2018, PPATK Sudah Buntuti Jejak Uang Terkait Jiwasraya

Dalam kasus tak sederhana seperti ini, PPATK hanya bergerak bila telah ada permintaan dari lembaga berwenang.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Gus Kikin Gantikan Gus Sholah Pimpin Ponpes Tebuireng

Penerus tongkat kepemimpinan Ponpes Tebuireng itu sudah disampaikan Gus Sholah di depan seluruh anggota keluarga besar Ponpes Tebuireng, sebelum ia wafat.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Selamatkan Sungai, Jateng Tanam 7.500 Pohon di Kendal

Jenis pohon yang ditanam adalah tanaman tahunan, yakni sengon, suren, puspa, bambu dan buah-buahan.

NASIONAL | 5 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS