Kasus Suap Ketok Palu, KPK Tahan 3 Mantan Ketua Fraksi DPRD Jambi
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Kasus Suap Ketok Palu, KPK Tahan 3 Mantan Ketua Fraksi DPRD Jambi

Selasa, 30 Juni 2020 | 18:39 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga mantan Ketua Fraksi di DPRD Jambi, Selasa (30/6/2020). Ketiga mantan legislator yang dijebloskan ke sel tahanan itu, yakni Ketua Fraksi Restorasi Nurani, Cekman; Ketua Fraksi PKB, Tadjuddin Hasan; Ketua Fraksi PPP, Parlagutan Nasution. Ketiganya ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap uang 'ketok palu' terkait pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan ketiga tersangka ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur untuk 20 hari pertama. Dengan demikian, ketiganya bakal mendekam di sel tahanan setidaknya hingga 19 Juli 2020.

"Hari ini untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan tiga orang tersangka selama 20 hari pertama," kata Lili dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Dalam konferensi pers ini, ketiga tersangka turut dihadirkan dengan mengenakan rompi tahanan. Lili mengatakan, penahanan ketiga tersangka mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19. Sebelum mendekam di sel tahanan masing-masing, ketiga tersangka akan menjalani isolasi mandiri di Rutan KPK Cabang Kavling C1.

"Sebelumnya juga akan diisolasi mandiri selama 14 hari sebagai bagian dari protokol pencegahan Covid-19," kata Lili.
Usai konferensi pers berakhir, ketiganya dibawa petugas KPK untuk naik mobil tahanan yang telah menunggu mereka di pelataran Gedung KPK. Namun tidak satupun dari ketiga tersangka mengeluarkan pernyataan terkait penahanannya.

Sebelumnya, KPK telah menahan tiga mantan pimpinan DPRD Jambi yang juga tersangka kasus suap ketok palu. Ketiga tersangka, yakni Ketua DPRD Jambi periode 2014-2019 Cornelis Buston, Wakil Ketua DPRD periode 2014-2019 AR Syahbandar, dan Wakil Ketua DPRD periode 2014-2019, Chumaidi Zaidi ditahan di Rutan KPK cabang Kavling K4 pada Selasa (23/6/2020),

Diketahui, KPK menetapkan 12 orang unsur pimpinan dan anggota DPRD Jambi serta seorang swasta sebagai tersangka kasus dugaan suap "ketok palu" atau pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017 dan RAPBD Jambi tahun 2018. Penetapan 13 orang sebagai tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus suap yang menjerat sejumlah pihak, termasuk mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola.

13 orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu terdiri dari tiga pimpinan DPRD Jambi, yakni Cornelis Ketua DPRD Jambi serta dua Wakil Ketua DPRD Jambi, AR Syahbandar dan Chumaidi Zaidi. Selain itu, terdapat Ketua Fraksi Golkar, Sufardi Nurzain; Ketua Fraksi Restorasi Nurani, Cekman; Ketua Fraksi PKB, Tadjuddin Hasan; Ketua Fraksi PPP, Parlagutan Nasution dan Ketua Fraksi Gerindra, Muhammadiyah, serta Ketua Komisi III DPRD Jambi, Zainal Abidin.

Sementara tiga anggota DPRD Jambi lainnya yang menyandang status tersangka, yakni Elhelwi, Gusrizal dan Effendi Hatta. Satu orang swasta yang juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni Jeo Fandy Yoesman atau Asiang.

Cornelis, Syahbandar dan Chumaidi selaku pimpinan DPRD Jambi diduga meminta dan menagih kesiapan uang 'ketok palu'. Selain itu, pimpinan DPRD ini juga melakukan pertemuan terkait uang "ketok palu" tersebut. KPK menduga para unsur pimpinan DPRD Jambi meminta jatah proyek atau menerima uang untuk perorangan dalam kisaran Rp 100 juta hingga Rp 600 juta perorang.

Sementara para unsur pimpinan Fraksi diduga mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait pengesahan RAPBD Jambi, membahas uang ketok palu. Selain itu, para pimpinan fraksi juga menerima uang untuk jatah fraksi sekitar Rp 400 juta hingga Rp 700 juta per fraksi dan Rp 100 juta hingga Rp 200 juta perorang. Sedangkan para anggota DPRD Jambi diduga mempertanyakan adanya uang "ketok palu", mengikuti rapat pembahasan di fraksi masing-masing dan menerima uang dalam kisaran Rp 100 juta dan Rp 200 juta perorang. Total dugaan pemberian suap "ketok palu" untuk pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017 dan RAPBD tahun 2018 adalah Rp 16,34 miliar.

Sementara itu, tersangka Jeo Fandy alias Asiang diduga memberikan uang sebesar Rp 5 miliar kepada mantan Plt Kepala Dinas PUPR Jambi Arfan. Uang tersebut diduga diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Jambi terkait pengesahan RAPBD TA 2018. Diduga uang tersebut akan diperhitungkan sebagai fee proyek yang dikerjakan oleh perusahaan tersangka Jeo Fandy Yoesman di Jambi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ingatkan Menkeu, Misbakhun Tegaskan Pentingnya Sense of Crisis

Jurus yang dipakai Menkeu menangani krisis saat ini dinilai sama saat krisis global tahun 2008, padahal saat ini berbeda.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Di Tengah Pandemi Covid-19, Tugas Polri Semakin Kompleks

Maraknya perang kognitif dan perang persepsi juga membutuhkan penanganan dengan metode yang tepat agar tak menyebabkan disintegrasi bangsa.

NASIONAL | 1 Juli 2020

RUU Cipta Kerja, Sektor UMKM Banyak Dapat Kemudahan

Menurut Supratman, yang didorong dalam RUU Cipta kerja adalah kemudahan perizinan dan investasi untuk meningkatkan daya saing Indonesia.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Tren Kasus Covid-19 Menurun, RSUD Banten Akan Layani Pasien Umum

RSUD Banten saat ini tengah mempersiapkan pemisahan ruang perawatan dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Covid-19 dengan pasien umum.

NASIONAL | 30 Juni 2020

PPDB 2020, Pemprov DKI Tambah Kuota Kelas Jadi 40 Murid

Jalur zonasi untuk bina RW ini hanya untuk siswa tamatan Tahun 2020. Kuotanya adalah empat anak di setiap kelas.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Rusuh di Madina, Dana Bansos Tak Disalurkan Kades Secara Transparan

Kerusuhan di Mandailing Natal terjadi karena kepala desa tidak menyalurkan dana bantuan sosial secara transparan.

NASIONAL | 30 Juni 2020

BMKG Pantau 33 Hotspot di Sumut

BMKG menyebut 33 hotspot di Sumut dalam kategori sedang pada 5 kabupaten itu terpantau melalui Sensor MODIS (Satelit Terra, Aqua, SNPP dan NOAA20).

NASIONAL | 30 Juni 2020

Korupsi PT Dirgantara Indonesia, KPK Periksa Eks Pejabat Kementerian BUMN

Penyidik memeriksa Irnanda Laksanawan untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Presiden: Belum Siap New Normal, Jangan Dipaksa

Presiden meminta seluruh kepala daerah di Jawa Tengah agar menjalankan tiga tahapan dalam pelaksanaan new normal.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Madina Rusuh, Pasukan TNI dan Brimob Siaga

Pasukan TNI dan Brimob melakukan pengamanan pascakeruushan di Madina yang dipicu pembagian dana bantuan sosial tunai.

NASIONAL | 30 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS