Mendagri: Rp 961 Miliar Dana Pilkada 2020 Telah Dicairkan
INDEX

BISNIS-27 450.657 (-2.63)   |   COMPOSITE 5126.33 (-26.49)   |   DBX 964.304 (-0.19)   |   I-GRADE 140.573 (-0.75)   |   IDX30 429.149 (-2.2)   |   IDX80 113.629 (-0.31)   |   IDXBUMN20 294.159 (-2.49)   |   IDXG30 119.586 (-0.66)   |   IDXHIDIV20 382.889 (-3.09)   |   IDXQ30 125.935 (-1.22)   |   IDXSMC-COM 219.954 (-0.25)   |   IDXSMC-LIQ 256.971 (-1.1)   |   IDXV30 106.718 (-0.07)   |   INFOBANK15 842.264 (-5.44)   |   Investor33 375.573 (-1.87)   |   ISSI 150.643 (-0.08)   |   JII 545.954 (1.33)   |   JII70 186.804 (0.25)   |   KOMPAS100 1025.81 (-5.25)   |   LQ45 790.454 (-4.02)   |   MBX 1419.3 (-8.37)   |   MNC36 282.56 (-2.55)   |   PEFINDO25 281.129 (-1)   |   SMInfra18 242.071 (-0.08)   |   SRI-KEHATI 317.648 (-1.45)   |  

Mendagri: Rp 961 Miliar Dana Pilkada 2020 Telah Dicairkan

Rabu, 1 Juli 2020 | 13:19 WIB
Oleh : Roberth Wardhy / CAH

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sebanyak Rp 961 miliar dana yang bersumber dari APBN untuk pembiayaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 telah dicairkan. Sisanya sebesar Rp 450 miliar belum dicairkan karena masih menunggu pengajuan anggaran dari KPU Daerah.

“Tahap pertama yang diminta sebesar Rp 1,02 triliun telah dipenuhi Rp 961 miliar oleh Menteri Keuangan (Menkeu, Red),” kata Tito di Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Ia menjelaskan Menkeu tidak mengabulkan seluruh permintaan karena Kementerian Keuangan harus melihat data-data pendukungnya bagi para pihak yang mengajukan anggaran. Jika tidak lengkap, valid dan sesuai ketentuan Undang-Undang, maka pencairan ditunda.

"Data-data pendukungnya valid atau tidak, rill atau enggak. Kalau datanya gelondongan atau tak rill, Kemkeu itu mengelola keuangan negara bukan pribadi. Kalau nanti salah memberi karena tak ada data pendukungnya menjadi persoalan hukum, ya kasihan nanti teman-teman di Kemkeu, nanti bisa terkena masalah hukum,” ujar Tito yang mantan Kapolri ini.

Menurutnya, perbuatan pidana bisa masuk kategori menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain. Jika tidak ada data pendukung yang lengkap, para pegawai di Kemkeu bisa dituduh melakukan perubatan menguntukan diri sendiri atau orang lain. Akibatnya, pegawai di Kemenkeu akan bolak-balik diperiksa oleh penegak hukum.

“Makanya sangat prudent, sangat detail kalau melihat data pendukungnya, ada apa tidak. Jadi jangan minta uang negara hanya surat saja tanpa data pendukung. Tidak bisa, nanti semua kena kasus hukum," tutur Tito.

Menurut Tito, pencairan dana tersbut sudah merupakan bentuk komitmen Kemkeu untuk mendukung penyelenggara Pilkada 2020. Dirinya sudah berbicara dengan pihak KPU Pusat agar KPU Daerah bisa mengajukan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jangan dibalik-balik seolah Kemkeu tak mendukung. Kemkeu mendukung. Buktinya uang dikeluarkan, suratnya sudah jelas, tinggal dibagikan kepada daerah. Saya sudah sampaikan kepada Ketua KPU karena yang mengikuti detailnya Sekjen KPU,” jelas Tito.

Dia juga mengungkapkan dana tambahan yang diminta Bawaslu sebesar Rp 400 miliar, sudah dipenuhi tahapan pertama sebesar Rp 157 miliar. Sisanya belum dicarikan karena masih menunggu data pendukung dari Bawaslu Daerah.

“Kenapa 157 miliar, data pendukungnya yang sesuai dengan norma ya segitu. Kalau memang bisa mengusulkan data pendukung lain, yang lebih clear, lebih jelas, pasti akan dapat didukung lagi," tutup Tito.

Sebagaimana diketahui, biaya Pilkada 2020 ditanggung oleh dana APBD dan ABPN. Total biaya Pilkada mencapai Rp14,98 triliun. Sebanyak Rp 1,411 triliun dibiaya APBN. Sisanya ditanggung APBD oleh daerah yang melaksanakan Pilkada yang berjumlah 270 daerah.

Dari dana Rp 1,411 trilun yang dibiayai APBN, sebanyak Rp 391 miliar untuk kebutuhan penyelenggara di tingkat pusat dan Rp 1,02 triliun untuk penyelenggara di tingkat daerah.

Adapun rincian pengeluaran dana APBN sebesar Rp 1,411 trilun adalah alokasi untuk KPU daerah sebesar Rp 908,4 miliar, untuk Bawaslu daerah Rp 76,36 miliar, dan anggaran pengamanan sebesar Rp 35,78 miliar. Totalnya ialah Rp 1,020 triliun.
Kemudian anggaran tambahan sebesar Rp 391 miliar akan diberikan kepada KPU pusat, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. KPU pusat mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp 129 miliar, Bawaslu sebesar Rp 223 miliar, dan DKPP sebesar Rp 39 miliar.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

HUT Bhayangkara, Ketua MPR Dorong Polri Kedepankan Pendekatan Humanisme

Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo, pendekatan humanisme bukan berarti membuat Polri menjadi lemah

NASIONAL | 1 Juli 2020

Panglima TNI Beri Kejutan ke Kapolri di HUT Ke-74 Bhayangkara

Polri bersama TNI akan mengawal seluruh kebijakan pemerintah.

NASIONAL | 1 Juli 2020

HUT Ke-74 Polri, Kapolri Sebut Dirinya Goblok

Kapolri siap laksanakan perintah Presiden.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Pemda DIY Salurkan Rp 1,37 Miliar Donasi Masyarakat

Biwara pun menyatakan, bantuan yang paling tepat saat ini adalah sembako.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Ditarget Rampung 2022, Pengerjaan Seksi II Tol Semarang-Demak Capai 8 Persen

Seksi II pembangunan jalan tol Semarang Demak tersebut sepanjang 16 km, membentang dari Kecamatan Sayung sampai Demak Kota.

NASIONAL | 1 Juli 2020

3 Kabupaten di Bengkulu Berubah Jadi Zona Hijau Covid-19

Tujuh kabupaten di Bengkulu yang berstatus zona merah, yakni Kota Bengkulu, Kaur, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Selatan dan Bengkulu Tengah

NASIONAL | 1 Juli 2020

Tunjangan Kinerja ASN Pemprov Banten Dipangkas 50 Persen

Gubernur Banten Wahidin Halim meminta seluruh ASN di lingkungan Pemprov Banten untuk sadar diri terkait penyesuaian tukin saat pandemi Covid-19.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Korupsi PT DI, KPK Periksa Bos Perusahaan Agen Penjualan Pesawat

Penyidik memeriksa Didi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Dirut PT DI, Budi Santoso.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Bawaslu Sebut 9 Daerah di Jateng Kategori Rawan Tinggi Pilkada

Sembilan daerah tersebut tersebar di beberapa dimensi.

NASIONAL | 1 Juli 2020

2 Tersangka Pengedar Sabu-sabu di Palu Terancam Hukuman Mati

Keduanya berinisial R (36) dan AM (38).

NASIONAL | 1 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS