Juknis dan Juklak Permenkes Masalah Gizi Anak Harus Segera Dibuat
INDEX

BISNIS-27 503.6 (2.5)   |   COMPOSITE 5652.76 (48.27)   |   DBX 1032.04 (3.25)   |   I-GRADE 164.451 (1.87)   |   IDX30 490.95 (3.33)   |   IDX80 128.766 (0.95)   |   IDXBUMN20 358.484 (4.17)   |   IDXG30 133.521 (0.92)   |   IDXHIDIV20 437.723 (3.27)   |   IDXQ30 142.408 (1.41)   |   IDXSMC-COM 239.978 (2.77)   |   IDXSMC-LIQ 292.98 (3.3)   |   IDXV30 120.747 (2.08)   |   INFOBANK15 969.323 (8.87)   |   Investor33 424.184 (2.73)   |   ISSI 165.497 (1.49)   |   JII 607.992 (3.57)   |   JII70 207.954 (1.77)   |   KOMPAS100 1151.81 (10.08)   |   LQ45 901.663 (6.22)   |   MBX 1571.94 (14.64)   |   MNC36 316.426 (2.22)   |   PEFINDO25 300.975 (9.54)   |   SMInfra18 283.853 (1.3)   |   SRI-KEHATI 362.321 (2.15)   |  

Juknis dan Juklak Permenkes Masalah Gizi Anak Harus Segera Dibuat

Senin, 6 Juli 2020 | 17:21 WIB
Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Kesehatan sedang dalam sorotan. Setelah Presiden mengeluhkan lambatnya dan rendahnya serapan dana untuk penanganan pandemi Covid-19, Kementerian Kesehatan khususnya Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dan Direktorat Gizi dinilai lamban dalam upaya mengantisipasi naiknya prevalensi stunting dan masalah kurang gizi anak Indonesia paska pandemi.

Presiden Joko Widodo juga telah menekankan bahwa program penanganan pandemi Covid-19 tidak boleh menghentikan program penting nasional lainnya termasuk penanganan stunting pada anak.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan bahwa sebetulnya, Menteri Kesehatan kabinet periode pertama Jokowi, Nila Moeloek, sudah menyiapkan kebijakan yang bagus untuk mempercepat penangangan stunting yang ditargetkan unntuk turun ke angka 14 persen di tahun 2024. Kebijakan tersebut adalah Peraturan Menteri Kesehatan No 29/2019 yang mengatur pemberian Pangan Khusus untuk Kondisi Medis Khusus (PKMK) untuk anak penderita memiliki indikasi gagal tumbuh (faltering growth) yang jika tidak diintervensi akan berakibat menambah jumlah anak stunting.

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit yang mulai diberlakukan pada 29 Agustus 2019, kata Agus. Namun untuk pelaksanaan Permenkes ini, Kementerian Kesehatan harus mengeluarkan Petunjuk Teknis (Juknis) atau Petunjuk Pelaksanaan (Juklak).

“Sayangnya hingga hari ini, sudah hampir satu tahun sejak Permekes 29/2019 dikeluarkan, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dana Petunjuk Teknis (Juknis) Permenkes ini belum ada. Artinya Permenkes ini masih ompong tidak bertenaga untuk dilaksanakan,” kata Agus.

Hambatan lain selain permasalahan belum adanya Juklak/Juknis adalah permasalahan penyelamatan anggaran stunting di APBN/APBD. Dengan adanya krisis pandemi Covid-19, pemerintah tengah merealokasikan banyak anggaran sektor lain yang dialihkan untuk penanganan Covid-19. Anggaran untuk penanganan stunting tidak boleh diganggu gugat, mengingat ini program strategis pemerintah yang langsung di-endorse oleh Presiden.

“Temuan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas bahwa anggaran stunting dipakai untuk membuat pagar Puskesmas adalah sesuatu yang memalukan,” tandas Agus.

UNICEF memperkirakan dampak pandemi Covid-19 terhadap kasus kurang gizi di Indonesia cukup besar, membuat penanganan juga harus memperhatikan aspek ini. Perwakilan UNICEF untuk Indonesia Debora Comini sebagaimana dikutip okeh media asing, mengatakan bahwa sebelum terjadi pandemi ada sekitar dua juta anak menderita gizi buruk dan lebih dari tujuh juta anak di bawah usia lima tahun mengalami stunting di Indonesia UNICEF juga memperkirakan jumlah anak yang mengalami kekurangan gizi akut di bawah lima tahun bisa meningkat 15 persen secara global pada tahun ini jika tidak adanya tindakan.

Menurut Deborah, peningkatan jumlah anak kekurangan gizi di Indonesia lantaran banyak keluarga kehilangan pendapatan akibat pandemi sehingga tidak mampu membeli makanan sehat dan bergizi.

"Jika kita tidak segera meningkatkan layanan pencegahan dan perawatan untuk anak-anak yang mengalami masalah gizi, kita berisiko melihat peningkatan penyakit dan kematian anak terkait dengan masalah ini," kata Perwakilan UNICEF Debora Comini dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Istana Tetap Gelar Upacara HUT Ke-75 RI dengan Peserta Terbatas

Meski upacara HUT ke-75 RI dihadiri dengan jumlah peserta terbatas, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif mengikuti upacara tersebut secara virtual.

NASIONAL | 6 Juli 2020

BPKH Diminta Fasilitasi Rapid Test untuk Calon Jemaah Haji

Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania meminta BPKH untuk memfasilitasi rapid test bagi calon jemaah haji.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Kempora Ajak Penggiat Olahraga Ekstrem Ikuti Lomba Video

Lomba ini akan mempertandingkan tujuh kategori. Salah satunya adalah keseimbangan sepeda.

NASIONAL | 6 Juli 2020

KPK Terima 621 Aduan Terkait Penyaluran Bansos Covid-19

Instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemkot Surabaya sebanyak 24 laporan.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Pulihkan Ekonomi Desa, Kemdes Beri Pendampingan untuk BUMDes

Hingga saat ini, 17.571 BUMDes telah melakukan registrasi ulang untuk pendampingan khusus dari Kemdes PDTT.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Komnas HAM Ikut Dalami Dugaan Salah Tembak di Poso

Polda Sulteng mengaku kasus salah tembak di Poso ini sudah ditangani Oleh Div Propam Mabes Polri dan KorBrimob Polri.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Pemangkasan Eselon Ditargetkan Rampung Akhir 2020

Pemangkasan eselon Aparatur Sipil Negara (ASN) ditargetkan rampung pada akhir 2020.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Anggaran Pariwisata Diminta Garap Pasar Domestik

Wisatawan pasar domestik dianggap sebagai target yang paling realistis dalam membangun kembali pariwisata nasional setelah terdampak Covid-19.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Hakim Ultimatum Djoko Tjandra Hadir di Sidang Peninjauan Kembali

Ketua Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK)PN Jaksel, Nazar Effriadi mengultimatum Djoko S Tjandra untuk hadir dalam sidang pada Senin (20/7/2020).

NASIONAL | 6 Juli 2020

Jaksa Agung Didukung Segera Tangkap Djoko Tjandra

Upaya penangkapan Djoko Tjandra oleh Kejaksaan Agung mendapatkan dukungan dari banyak pihak.

NASIONAL | 6 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS