Jimly: Substansi RUU HIP Bukan Haluan tetapi Implementasi Pancasila
INDEX

BISNIS-27 431.53 (3.3)   |   COMPOSITE 4906.55 (23.32)   |   DBX 934.495 (0.17)   |   I-GRADE 129.531 (0.89)   |   IDX30 408.573 (2.68)   |   IDX80 107.231 (0.62)   |   IDXBUMN20 271.434 (0.91)   |   IDXG30 114.42 (0.71)   |   IDXHIDIV20 364.598 (2.32)   |   IDXQ30 119.596 (0.79)   |   IDXSMC-COM 210.435 (0.47)   |   IDXSMC-LIQ 236.069 (1.13)   |   IDXV30 101.606 (0.73)   |   INFOBANK15 772.076 (7.67)   |   Investor33 357.854 (2.91)   |   ISSI 144.258 (0.4)   |   JII 521.112 (2.59)   |   JII70 177.199 (0.72)   |   KOMPAS100 960.444 (6.64)   |   LQ45 749.999 (4.66)   |   MBX 1355.95 (7.37)   |   MNC36 267.764 (1.9)   |   PEFINDO25 261.843 (-0.09)   |   SMInfra18 232.762 (0.72)   |   SRI-KEHATI 301.662 (2.59)   |  

Jimly: Substansi RUU HIP Bukan Haluan tetapi Implementasi Pancasila

Senin, 6 Juli 2020 | 18:03 WIB
Oleh : Roberth Wardhy / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengemukakan masalah haluan negara sudah selesai dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Bangsa ini sudah menjadikan Pancasila sebagai haluan negara dan Pancasila yang dipakai adalah yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

“Itu sudah menjadi landasan konstitusi kita. Tidak perlu lagi diungkit-ungkit sejarah masa lalu karena pasti ada pertentangan,” kata Jimly dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual dengan Komite I DPD di Jakarta, Senin (6/7/2020).

Komite I ingin mendapatkan masukan dari internal karena Jimly juga merupakan anggota DPD. Namun mereka juga mengundang pakar dari eksternal yaitu Yudi Latief. Sayang, Yudi tidak hadir pada RDP tersebut.

Jimly mengaku ide Pancasila memang pertama kali disampaikan mantan Presiden pertama Soekarno (Bung Karno) dalam pidato pada tanggal 5 Juni. Kemudian, ada pembahasan dan perdepatan yang terjadi pada tanggal 22 Juni yang melahirkan syariat Islam pada sila pertama. Namun apa yang terjadi pada tanggal 5 Juni dan 22 Juni adalah bagian dari sejarah bangsa ini karena yang dipakai adalah Pancasila yang disepakati tanggal 18 Agustus 1945.

Menurutnya, jika ada kelompok yang ingin membawa Pancasila yang harus diakui adalah berdasarkan pidato Bung Karno tanggal 5 Juni, pasti ada kelompok yang menentang. Demikian juga jika ada kelompok yang memaksa Pancasila yang sah adalah yang disepekati tanggal 22 Juni dengan sila pertama berisi kewajiban menjalankan syariat Islam, pasti ada kelompok yang menolak. Sebagai jalan tengah dan sudah disepakatai serta disahkan dalam konstitusi bangsa adalah Panasila yang lahir 18 Agustus 1945.

“Maka UU yang mau dihasilkan hendaknya hanya memuat implementasi, program dan aktualiasi terhadap Pancasila,” tegas Jimly.

Dia menegaskan pelaksanaan program seperti itu memang tidak cukup dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) seperti yang ada sekarang atau seperti Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang ada pada zaman Orde Baru. Pembentukan badan seperti itu hanya memperbanyak jumlah badan karena jabatannya paling setingkat eselon I.

Dengan jabatan seperti itu, tidak bisa mengeksekusi program seperti yang diperintahkan UU. Apalagi anggota BPIP adalah mantan presiden dan tokoh masyarakat.

“Harus ada lembaga baru yang nonpartisan, bukan eksekutif. Saya usulkan nama BPIP diganti menjadi Dewan Nasional. Mereka yang mengimplementasikan Pancasila dan program-programnya,” tutup Jimly.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Merapi Aktif Lagi, Ganjar Minta Digelar Simulasi Penanganan Pengungsi

Menurut Ganjar, simulasi yang juga penting digelar adalah penanganan pengungsi jika Gunung Merapi erupsi.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Juknis dan Juklak Permenkes Masalah Gizi Anak Harus Segera Dibuat

Menteri Kesehatan kabinet periode pertama Jokowi, Nila Moeloek, sudah menyiapkan kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan No 29/2019.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Istana Tetap Gelar Upacara HUT Ke-75 RI dengan Peserta Terbatas

Meski upacara HUT ke-75 RI dihadiri dengan jumlah peserta terbatas, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif mengikuti upacara tersebut secara virtual.

NASIONAL | 6 Juli 2020

BPKH Diminta Fasilitasi Rapid Test untuk Calon Jemaah Haji

Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania meminta BPKH untuk memfasilitasi rapid test bagi calon jemaah haji.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Kempora Ajak Penggiat Olahraga Ekstrem Ikuti Lomba Video

Lomba ini akan mempertandingkan tujuh kategori. Salah satunya adalah keseimbangan sepeda.

NASIONAL | 6 Juli 2020

KPK Terima 621 Aduan Terkait Penyaluran Bansos Covid-19

Instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemkot Surabaya sebanyak 24 laporan.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Pulihkan Ekonomi Desa, Kemdes Beri Pendampingan untuk BUMDes

Hingga saat ini, 17.571 BUMDes telah melakukan registrasi ulang untuk pendampingan khusus dari Kemdes PDTT.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Komnas HAM Ikut Dalami Dugaan Salah Tembak di Poso

Polda Sulteng mengaku kasus salah tembak di Poso ini sudah ditangani Oleh Div Propam Mabes Polri dan KorBrimob Polri.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Pemangkasan Eselon Ditargetkan Rampung Akhir 2020

Pemangkasan eselon Aparatur Sipil Negara (ASN) ditargetkan rampung pada akhir 2020.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Anggaran Pariwisata Diminta Garap Pasar Domestik

Wisatawan pasar domestik dianggap sebagai target yang paling realistis dalam membangun kembali pariwisata nasional setelah terdampak Covid-19.

NASIONAL | 6 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS