Kemdagri: Juknis PPDB DKI Akan Disesuaikan dengan Regulasi Kemdikbud
INDEX

BISNIS-27 448.028 (-0.11)   |   COMPOSITE 5099.84 (-3.39)   |   DBX 964.111 (2.27)   |   I-GRADE 139.821 (-0.42)   |   IDX30 426.948 (0.39)   |   IDX80 113.317 (0.11)   |   IDXBUMN20 291.67 (1.28)   |   IDXG30 118.931 (0.18)   |   IDXHIDIV20 379.8 (-0.77)   |   IDXQ30 124.715 (-0.33)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.45)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.67)   |   IDXV30 106.644 (1.52)   |   INFOBANK15 836.821 (-6.19)   |   Investor33 373.706 (-0.97)   |   ISSI 150.561 (0.36)   |   JII 547.285 (1.18)   |   JII70 187.054 (0.33)   |   KOMPAS100 1020.57 (-1.1)   |   LQ45 786.439 (0.76)   |   MBX 1410.93 (-1.57)   |   MNC36 280.006 (-0.59)   |   PEFINDO25 280.13 (0.18)   |   SMInfra18 241.99 (-0.13)   |   SRI-KEHATI 316.197 (-0.37)   |  

Kemdagri: Juknis PPDB DKI Akan Disesuaikan dengan Regulasi Kemdikbud

Senin, 6 Juli 2020 | 22:51 WIB
Oleh : Roberth Wardhy / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdagri Muhammad Hudori mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan segera menyesuaikan petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI Jakarta Tahun Ajaran 2020/2021 dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Menurut Hudori, dengan penyesuaian tersebut, maka persoalan PPDB DKI jalur zonasi telah selesai.

Petunjuk teknis PPDB DKI diatur dalam SK Kepala Dinas Pendidikan Nomor 670 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021.

"Intinya juknis yang saat ini ada nanti kan menyesuaikan Permendikbud Nomor 44. Jadi sudah selesai ya (persoalan PPDB DKI Jakarta jalur zonasi)," ujar Hudori usai melakukan rapat koordinasi dengan Pemprov DKI dan Kemendikbud untuk penyelesaian persoalan PPDB DKI di Kantor Kemdagri, Jakarta, Senin (6/7/2020).

Dalam rakor tersebut, hadir Plt. Irjen Kemndikbud, Chatarina Muliana Girsang, serta Sekda DKI Jakarta, Saefullah beserta jajarannya.

Menurut Hudori, juknis PPDB DKI sebagaimana tertuang dalam SK Kepala Dinas Pendidikan DKI Nomor 670 Tahun 2020, masih menyebutkan kuota jalur zonasi sebesar 40 persen. Padahal, kata dia, faktanya di lapangan sudah mencapai angka lebih dari 50 persen.

"Sebenarnya di lapangannya realitanya sudah sampai 51 persen. Jadi sebenernya sudah (sesuai Permendikbud 44 Tahun 2019). Hanya saja di juknisnya itu masih tertulis 40 persen (kuotanya). Maka nanti akan direvisi," ungkap dia.

Karena itu, lanjut Hudori, Kemdagri meminta orang tua murid tidak perlu khawatir lagi karena kuota jalur zonasi DKI sudah sesuai Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Menurut dia, salah satu kekhawatiran orang tua murid selama ini adalah pengurangan kuota di jalur zonasi.

"Bicara pendidikan kan adalah layanan dasar, itu nggak boleh terabaikan. Jadi orang tua murid tak perlu khawatir sebab kenyataannya kan sudah 51 persen," pungkas Hudori.

Sebelumnya, Sekda DKI Jakarta Saefullah mengatakan pihaknya siap merevisi dan menyesuaikan juknis PPDB DKI dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Pasalnya, kuota jalur zonasi di DKI Jakarta sudah mencapai angka 50 persen, mengalami penambahan 10 persen lebih dari hasil seleksi jalur zonasi untuk bina RW sekolah.

"Per hari ini kita catat bahwa untuk zonasi yang sudah existing diterima di SMP itu sudah 51 persen lebih. Kemudian untuk SMA-nya itu sudah 50,07 persen. Artinya bahwa jalur zonasi di DKI Jakarta ini sudah sesuai dengan regulasinya yaitu Permendikbud Nomor 44," kata Saefullah.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

OTT Bupati Kutim Buktikan Pencegahan dan Penindakan KPK Berjalan Efektif

Penindakan OTT terhadap Bupati Kutai Timur adalah keberhasilan KPK sebagai kelembagaan

NASIONAL | 5 Juli 2020

Mahfud: Silakan Demo Tolak RUU HIP, tetapi Jangan Merusak

Pemerintah sudah menyatakan sikap menunda pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi pancasila (HIP).

NASIONAL | 6 Juli 2020

Terima Suap dari Bos Dealer, 3 Eks Pemeriksa Pajak Dihukum 3 dan 5 Tahun Penjara

Hadi Sutrisno, Jumari, dan Muhammad Naim Fahmi terbukti menerima suap terkait persetujuan permohonan lebih bayar pajak (restitusi)

NASIONAL | 6 Juli 2020

Mendesak, Pembaruan Politik Hukum Peninjauan Kembali

Sejumlah praktisi dan akademisi hukum bersepakat bahwa sudah saatnya Indonesia memperbarui politik hukum atas Peninjauan Kembali (PK)

NASIONAL | 6 Juli 2020

Polres Majalengka Siapkan Rencana Aksi Pencegahan Karhutla

Polres Majalengka melakukan sejumlah antisipasi untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Majalengka.

NASIONAL | 6 Juli 2020

RUU Ciptaker Penting untuk Penguatan Industri

Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) dapat menjadi awal yang baik untuk menjaga momentum reformasi investasi

NASIONAL | 6 Juli 2020

Istri Mensos, Grace Batubara Berikan Bantuan 500 Sembako di Bogor

Istri Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara, Grace Juliari P Batubara memberikan bantuan non reguler kepada 500 masyarakat terdampak Covid-19

NASIONAL | 5 Juli 2020

Akui Bertemu di PN Jaksel, Kuasa Hukum Klaim Tak Lindungi Djoko Tjandra

Tim kuasa hukum Djoko Tjandra, Andi Putra Kusuma mengklaim tak melindungi kliennya yang menjadi buronan atas perkara pengalihan hak tagih Bank Bali.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Kasus Suap Bupati dan Ketua DPRD Kutim Bukti Nyata Korelasi Nepotisme dan Korupsi

Firli menyatakan, kasus suap yang menjerat Ismunandar dan Encek Unguria bukti nyata korelasi antara nepotisme dan korupsi.

NASIONAL | 6 Juli 2020

KPK Dalami Fee Penjualan Pesawat PT Dirgantara Indonesia

KPK mendalami transfer fee terhadap pihak-pihak tertentu terkait kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia

NASIONAL | 19 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS