Erick Thohir ke KPK Juga Bahas Korupsi di BUMN
INDEX

BISNIS-27 450.657 (-2.63)   |   COMPOSITE 5126.33 (-26.49)   |   DBX 964.304 (-0.19)   |   I-GRADE 140.573 (-0.75)   |   IDX30 429.149 (-2.2)   |   IDX80 113.629 (-0.31)   |   IDXBUMN20 294.159 (-2.49)   |   IDXG30 119.586 (-0.66)   |   IDXHIDIV20 382.889 (-3.09)   |   IDXQ30 125.935 (-1.22)   |   IDXSMC-COM 219.954 (-0.25)   |   IDXSMC-LIQ 256.971 (-1.1)   |   IDXV30 106.718 (-0.07)   |   INFOBANK15 842.264 (-5.44)   |   Investor33 375.573 (-1.87)   |   ISSI 150.643 (-0.08)   |   JII 545.954 (1.33)   |   JII70 186.804 (0.25)   |   KOMPAS100 1025.81 (-5.25)   |   LQ45 790.454 (-4.02)   |   MBX 1419.3 (-8.37)   |   MNC36 282.56 (-2.55)   |   PEFINDO25 281.129 (-1)   |   SMInfra18 242.071 (-0.08)   |   SRI-KEHATI 317.648 (-1.45)   |  

Erick Thohir ke KPK Juga Bahas Korupsi di BUMN

Rabu, 8 Juli 2020 | 18:06 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri BUMN Erick Thohir mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Rabu (8/7/2020). Erick mengaku kehadirannya di markas lembaga antikorupsi untuk berdiskusi mengenai program Pemulihan Ekonomi Negara (PEN) akibat pandemi virus corona atau Covid-19. Selain itu, berdasarkan informasi, dalam pertemuan itu juga dibahas mengenai persoalan korupsi di tubuh BUMN.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango tak membantah adanya pembahasan mengenai kasus korupsi di BUMN. Nawawi menyebut pembahasan itu terutama mengenai ruang-ruang yang berpotensi terjadinya korupsi.

"Tidak secara khusus, hanya menyebutkan ruang-ruang yang potensi terjadinya tindak pidana korupsi di sejumlah BUMN," kata Nawawi saat dikonfirmasi, Rabu (8/6/2020).

Baca Juga: Menteri BUMN Erick Thohir Sambangi KPK

Meski demikian, Nawawi tak mengungkap lebih rinci mengenai hal tersebut. Nawawi hanya memastikan, KPK terus mengawasi tata kelola perusahaan BUMN agar tak terjadi penyimpangan. Bahkan, KPK akan bertindak tegas jika ditemukan korupsi.

"Sudah pasti dan ada monitoring secara khusus yang akan dilakukan, termasuk kemungkinan untuk melakukan penyelidikan" ungkap Nawawi.

Nawawi lebih jauh mengatakan, selain soal potensi korupsi di tubuh BUMN, turut dibahas juga soal Pemulihan Ekonomi Nasional. Termasuk mengenai dampak pandemi terhadap perusahaan BUMN.

"Bicara mengenai dampak Covid-19 pada kmenterian BUMN dan penyelenggaraan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," tutur Nawawi.

Secara terpisah, Plt Jubir KPK, Ipi Maryati menambahkan, dalam pertemuan itu, Erick membahas dua hal dari enam skema pembiayaan penanganan Covid-19 yang secara langsung terkait dengan Kementerian BUMN, yaitu UMKM dan pembiayaan korporasi. Meski semua mekanisme dan desain program saat ini belum selesai, Erick menyampaikan progress dari masing-masing skema termasuk terkait bantuan modal kerja dan penyertaan modal negara. Selain itu, Erick juga mengusulkan agar KPK dapat mengawal setiap tahapan lebih awal.

Merespon hal itu, KPK mengatakan, koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait dengan program PEN, sudah rutin dilakukan. KPK memandang kehadiran Erick sebagai upaya untuk memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait dalam upaya pencegahan korupsi. Untuk itu, KPK akan menindaklanjuti hal ini, termasuk melalui Kedeputian Penindakan.

"Selanjutnya untuk pembahasan teknis disepakati akan dilakukan pada tingkat wamen dan kedeputian pencegahan dan pencegahan," kata Ipi.

Sebelumnya, Erick menyebut menemukan 53 kasus korupsi di BUMN yang berpotensi merugikan negara. Atas pengakuan tersebut, Nawawi Pomolango mengaku 'tertarik' dengan data-data dugaan korupsi di BUMN yang dimiliki Erick Thohir.

"Saya jadi tertarik untuk 'meminta' data tersebut dari beliau (Erick Thohir), Mungkin luput dari pantauan dan monitoring KPK," kata Nawawi kepada awak media, Minggu (5/7/2020).

Nawawi mengatakan tak hanya sekali Erick mengungkap dugaan praktik korupsi di kementerian yang dipimpinnya. Erick Thohir sebelumnya buka-bukaan soal adanya mafia alat kesehatan. Nawawi meminta Erick tak hanya berkomentar mengenai dugaan korupsi tersebut. Untuk itu, Nawawi meminta Erick melaporkan dan menyerahkan data-data soal puluhan perusahaan pelat merah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi kepada KPK.

"Beliau kan tahu alamat kantor KPK. Malahan tercatat sudah sampai dua kali berkunjung ke kantor KPK dan kami juga sudah pernah courtesy call ke kantornya," kata Nawawi.

Bahkan, kata Nawawi, KPK siap menjemput bola untuk memperoleh data-data yang dimiliki Erick Thohir tersebut.
"Atau jika perlu, KPK yang akan datang menjemput data-data kasus korupsi yang dimiliki Pak Erick," sambungnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Sita Aset Jiwasraya Rp 18,4 T, Kinerja Jaksa Agung Diapresiasi

Kinerja Jaksa Agung yang sudah menyita aset kasus Jiwasraya mendapatkan apresiasi.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Sekolah Zona Hijau Dibuka, Mendikbud Tegaskan Pentingnya Protokol Kesehatan

Dikatakan Mendikbud Nadiem, pembukaan sekolah harus bertahap mulai dari SMA, SMP, dan terakhir Sekolah Dasar (SD).

NASIONAL | 8 Juli 2020

Wapres: Sekolah di Luar Zona Hijau Belum Boleh Dibuka

Wapres Ma'ruf Amin mengatakan bagi sekolah yang berada di zona hijau dapat dibuka kembali dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Diminta Pertimbangkan Nasib Pegawai, Menteri Tjahjo Diminta Tak Asal Bubarkan 96 Lembaga

Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta agar Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo tidak asal melakukan perampingan 96 lembaga negara.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Tim Velox Pejaten Terus Lakukan Edukasi Penerapan New Normal kepada Masyarakat

BIN terus lakukan edukasi penerapan new normal.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Menteri BUMN Erick Thohir Sambangi KPK

Menteri BUMN Erick Thohir mendatangi Gedung KPK, dan mengaku berdiskusi tentang program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

NASIONAL | 8 Juli 2020

Kemdagri: Jika Djoko Tjandra Jadi WNA, KTP Elektronik Akan Dicabut

Zudan Arif Fakrulloh mengemukakan dalam database kependudukan, buronan Djoko Tjandra masih tercatat sebagai WNI.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Pemilihan Wali Kota Medan, Milenial Menaruh Harapan ke Bobby Nasution

Pendiri Medan Rangers, Meryl Rouli Saragih mengemukakan, Bobby merupakan calon kepala daerah yang dianggap adaptif.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Polda Sumut Siapkan Antisipasi Kericuhan di Pilkada 2020

Tiga daerah yang akan menyelenggarakan pilkada rawan atas aksi massa dengan isu kecurangan. Ketiga daerah itu adalah Kota Medan, Nias dan Tapanuli Selatan.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Cek Gunung Merapi, Ganjar Siapkan Simulasi Evakuasi dengan Protokol Kesehatan

Menurut Ganjar, ada tiga wilayah rawan di Jawa Tengah jika Gunung Merapi erupsi, yakni Klaten, Boyolali dan Magelang.

NASIONAL | 8 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS