Putusan MA Tidak Berdampak pada Hasil Pemilu 2019
INDEX

BISNIS-27 448.028 (-0.11)   |   COMPOSITE 5099.84 (-3.39)   |   DBX 964.111 (2.27)   |   I-GRADE 139.821 (-0.42)   |   IDX30 426.948 (0.39)   |   IDX80 113.317 (0.11)   |   IDXBUMN20 291.67 (1.28)   |   IDXG30 118.931 (0.18)   |   IDXHIDIV20 379.8 (-0.77)   |   IDXQ30 124.715 (-0.33)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.45)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.67)   |   IDXV30 106.644 (1.52)   |   INFOBANK15 836.821 (-6.19)   |   Investor33 373.706 (-0.97)   |   ISSI 150.561 (0.36)   |   JII 547.285 (1.18)   |   JII70 187.054 (0.33)   |   KOMPAS100 1020.57 (-1.1)   |   LQ45 786.439 (0.76)   |   MBX 1410.93 (-1.57)   |   MNC36 280.006 (-0.59)   |   PEFINDO25 280.13 (0.18)   |   SMInfra18 241.99 (-0.13)   |   SRI-KEHATI 316.197 (-0.37)   |  

Putusan MA Tidak Berdampak pada Hasil Pemilu 2019

Rabu, 8 Juli 2020 | 19:32 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Putusan Uji Materil No. 44P/Hum/2019 (Putusan Uji Materil) yang diputus oleh Mahkamah Agung (MA) tanggal 28 Oktober 2019 (8 hari setelah tanggal pelantikan Jokowi-Maruf Amin) dan dimuat di Website MA tanggal 3 Juli 2020, telah membatalkan Pasal 3 (7) Peraturan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih (Peraturan KPU) yang pada pokoknya mengatur tentang mekanisme penetapan pasangan calon terpilih jika pemilu hanya diikuti oleh 2 pasangan calon, yaitu hanya dilihat dari suara terbanyak saja.

Praktisi hukum Humprey Gani Djemat, menjelaskan, dasar MA membatalkan Pasal 3 (7) Peraturan KPU karena ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 416 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), yang pada pokoknya mengatur syarat lainnya untuk penetapan pasangan calon terpilih, yaitu harus menang di lebih dari setengah (50+1) jumlah seluruh provinsi, dimana persentase kemenangannya harus diatas 20 persen.

Baca Juga: Pakar: Putusan MA Tidak Membatalkan Kemenangan Jokowi-Amin

"Dilihat dari sudut pandang hukum, hasil Putusan Uji Materil ini tidak berdampak apapun terhadap hasil pemilu yang lalu yang menetapkan Jokowi-Maruf Amin sebagai pasangan calon terpilih, karena hukum Indonesia mengenal Asas Non-Retroaktif yang pada pokoknya melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang," kata Humprey Gani Djemat, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Dengan demikian, menurutnya, norma yang ditetapkan Putusan Uji Materil yaitu membatalkan Pasal 3 (7) Peraturan KPU tidak mengikat kepada seluruh peristiwa yang terjadi sebelum tanggal Putusan Uji Materil tersebut.

"Dengan kata lain, penetapan Pasangan Calon Terpilih Jokowi-Maruf Amin yang masih menggunakan ketentuan Pasal 3 (7) Peraturan KPU, tetap berlaku dan tidak tunduk terhadap norma/isi dari Putusan Uji Materil karena terjadi sebelum Putusan Uji Materil dikeluarkan MA," ucapnya.

Baca Juga: Yusril Tegaskan Putusan MK Soal Hasil Pilpres Final dan Mengikat

Selain itu, sekalipun penentuan pasangan calon terpilih yang lalu tetap harus tunduk pada isi Putusan Uji Materil, berdasarkan informasi dari KPU diketahui bahwa pasangan Jokowi-Maruf Amin sebenarnya telah memenuhi syarat dimaksud dalam Pasal 416 UU Pemilu, yaitu memenangi di lebih dari setengah jumlah seluruh provinsi Indonesia, dengan masing-masing kemenangan lebih dari 20 persen.

Sebagaimana diketahui, Rahmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan menggugat PKPU No 5 Tahun 2019 ke MA tanggal 14 Mei 2019. MA memutus perkara tersebut pada tanggal 28 Oktober 2019 dan memenangkan Rahmawati dan kawan-kawan. Putusan MA itu baru dipublikasikan tanggal 3 Juli 2020. Sementara tanggal 21 Mei 2019, KPU telah menetapkan Capres terpilih berdasarkan hasil sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Siswa Sekolah Polisi Sumbang Plasma Darah untuk Terapi Pasien Covid-19

Empat siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) Selopamioro Polda DIY yang dinyatakan sembuh dari Covid-19 menyumbangkan plasman darah untuk terapi pasien Covid-19.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Ganjar Kucurkan Rp14 Miliar Perbaiki Jalur Evakuasi Gunung Merapi

Bantuan Rp 14 miliar dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo itu untuk memperbaiki tiga jalur evakuasi Gunung Merapi yang rusak.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Erick Thohir ke KPK Juga Bahas Korupsi di BUMN

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango tak membantah adanya pembahasan mengenai kasus korupsi di BUMN dengan Erick Thohir.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Sita Aset Jiwasraya Rp 18,4 T, Kinerja Jaksa Agung Diapresiasi

Kinerja Jaksa Agung yang sudah menyita aset kasus Jiwasraya mendapatkan apresiasi.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Sekolah Zona Hijau Dibuka, Mendikbud Tegaskan Pentingnya Protokol Kesehatan

Dikatakan Mendikbud Nadiem, pembukaan sekolah harus bertahap mulai dari SMA, SMP, dan terakhir Sekolah Dasar (SD).

NASIONAL | 8 Juli 2020

Wapres: Sekolah di Luar Zona Hijau Belum Boleh Dibuka

Wapres Ma'ruf Amin mengatakan bagi sekolah yang berada di zona hijau dapat dibuka kembali dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Diminta Pertimbangkan Nasib Pegawai, Menteri Tjahjo Diminta Tak Asal Bubarkan 96 Lembaga

Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta agar Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo tidak asal melakukan perampingan 96 lembaga negara.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Tim Velox Pejaten Terus Lakukan Edukasi Penerapan New Normal kepada Masyarakat

BIN terus lakukan edukasi penerapan new normal.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Menteri BUMN Erick Thohir Sambangi KPK

Menteri BUMN Erick Thohir mendatangi Gedung KPK, dan mengaku berdiskusi tentang program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

NASIONAL | 8 Juli 2020

Kemdagri: Jika Djoko Tjandra Jadi WNA, KTP Elektronik Akan Dicabut

Zudan Arif Fakrulloh mengemukakan dalam database kependudukan, buronan Djoko Tjandra masih tercatat sebagai WNI.

NASIONAL | 8 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS