Kartu Prakerja Harus Adaptif dalam Situasi Pandemi
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

Kartu Prakerja Harus Adaptif dalam Situasi Pandemi

Sabtu, 11 Juli 2020 | 18:49 WIB
Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Kartu prakerja harus dilihat sebagai bagian dari pembaruan kebijakan. Sederhananya sebagai sebuah terobosan dalam menghadapi masalah struktural yang cukup panjang.

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (PP Kagama), AAGN Ari Dwipayana menyampaikan bahwa, Indonesia sudah menghadapi berbagai persoalan terkait ketidak-seimbangan antara kebutuhan dunia kerja dengan kualitas SDM yang tersedia.

"Ketidakseimbangan ini menjadi masalah struktural yang cukup panjang, sehingga perlu ada jembatan untuk menyambung tingkat kompetensi dari pencari kerja dengan harapan penyedia kerja," ujar Ari dalam seminar Kagama Inkubasi Bisnis (KIB) XIII bertopik Kupas Tuntas Kartu Prakerja, pada Sabtu (11/07/2020), secara daring.

Baca Juga:Program Kartu Prakerja Dilanjutkan Dua Pekan Lagi

Selain Ari, hadir dalam seminar tersebut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai keynote speaker; serta para narasumber: Denni Puspa Purbasari, Direktur Eksekutif, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja; Marcella Wijayanti, Head of Government to Person Payment, PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja); Metta Dharmasaputra, Founder Katadata Insights Center.

Ari mengatakan bahwa, kartu prakerja sebagai sebuah inovasi, pembaruan kebijakan yang dibuat, terbuka akan kritik untuk upaya penyempurnaan kebijakan ini.

"Ada ruang-ruang yang perlu disempurnakan, maka adanya kritik dapat membuat pembaruan kebijakan ini semakin baik. Ini yang mesti dibuka. Kagama setuju jika ruang untuk kritik dibuka, evaluasi perlu terus dilakukan, dan berbagai perbaikan dilaksanakan," jelasnya.

Lebih lanjut Ari mengatakan, Kartu Prakerja harus adaptif terhadap situasi yang tengah dihadapi bangsa. Kendati terdapat masalah struktural strategis jangka panjang, namun menurut Ari ada permasalahan riil yang tengah dihadapi masyarakat.

Indonesia, kata Ari, tidak hanya menghadapi krisis kesehatan, tetapi, juga krisis ekonomi yang memukul permintaan, produksi, hingga suplai, dan kemudian meruntuhkan banyak sektor usaha. Hal ini berbuntut pada terjadinya PHK karyawan oleh sejumlah perusahaan. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan penghasilan.

Baca Juga:Pelatihan Kartu Prakerja Fokus pada Peningkatan Kompetensi Masyarakat

Alumnus Departemen Politik dan Pemerintahan ini yakin, lebih dari tiga juta pekerja terdampak akibat Covid-19. Dia berharap, keberadaan Kartu Prakerja juga mampu menjawab berbagai persoalan ini.

"Kita juga melihat fakta bahwa, kebutuhan masyarakat di masa pandemi tidak hanya skill, tetapi juga kebutuhan dasar. Untuk itu keduanya harus dikombinasikan," ujarnya.

Menurut Ari yang juga menjadi Koordinator Staf Khusus Presiden ini menegaskan ada ruang-ruang yang perlu diperkokoh dan diperbaiki terkait tata kelola, etika, juga kerangka punishment. Kagama mendukung upaya ini, agar program kartu prakerja bisa diimplementasikan dengan lebih baik. Sebab situasi yang dihadapi saaat ini sumber daya negara terbatas, karena itu yang penting bukan kerangka regulasi, tapi untuk juga perlu penguatan budaya empati dan solidaritas. Tentunya penyempurnaan ini akan bermanfaat bagi keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang tepat sasaran.

"Kita bernegara tidak hanya mengedepankan tata kelola, regulasi, dan punishment. Tetapi juga kerangka budaya, etika, solidaritas, simpati, empati. Ini harus kita perkuat, kita bangun," pungkas pria asal Ubud, Bali ini.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kasad: Pendidikan di Secapa AD Tetap Berlanjut

Karantina bagi sekitar 1.200 personel TNI yang positif (Covid-19) itu masih tetap dilakukan di lingkungan Secapa AD dengan protokol kesehatan yang ketat.

NASIONAL | 11 Juli 2020

Ety Toyyib Terpapar Covid-19, Menaker dan Wakil Ketua MPR Lakukan Rapid Test

Menaker Ida Fauziyah dan Waketum MPR Jazuli Fawaid yang turut menjemput di bandara kaget dengan kabar yang menyatakan Etty Toyyib terinfeksi Covid-19.

NASIONAL | 11 Juli 2020

Menantu Wapres Siap Pimpin Karang Taruna Nasional

Sebagai menantu Wapres, Rapsel Ali dianggap salah satu figur yang tepat memimpin organisasi Karang Taruna Nasional.

NASIONAL | 11 Juli 2020

Pilkada Kabupaten Paser, Partai Demokrat Harus Usung Kader Sendiri

Partai Demokrat sudah banyak pengalaman ditinggal kepala daerah yang hanya memanfaatkan partai politik hanya sebagai kendaraan.

NASIONAL | 11 Juli 2020

Forkas Jatim Gandeng Kodam Brawijaya Salurkan Bantuan Covid-19

Penyerahan donasi Forkas Jatim kepada masyarakat terdampak Covid-19 dilakukan melalui Kodam V/Brawijaya

NASIONAL | 11 Juli 2020

Ketua DPRD Cirebon Klarifikasi Video Ikrar yang Hapus Kata “Khilafah”

Ketua DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat, Affiati mengklarifikasi terkait video ikrar setia Pancasila dan NKRI yang menghilangkan kata khilafah.

NASIONAL | 11 Juli 2020

Pimpinan DPR Nilai Pandemi Covid-19 Sulit Dihindari

Pandemi Covid-19 memang sangat sulit dihindari.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Tito Karnavian Bicara Soal Upaya Negara-negara Temukan Vaksin Covid-19

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bicara upaya dunia internasional menemukan vaksin Covid-19.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Mendagri Ingatkan Tidak Ada Konvoi Saat Kampanye Pilkada

Konvoi dengan jumlah massa besar sepatutnya tidak dilakukan saat kampanye Pilkada Serentak 2020

NASIONAL | 10 Juli 2020

Sekjen PDIP Kecam Kampanye Hitam Irasional Terkait RUU HIP

PDIP kecam upaya kampanye hitam irasional dengan menyebut RUU HIP bentuk upaya mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa.

NASIONAL | 9 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS