Nasdem Desak RUU PKS Kembali Dimasukkan dalam Prolegnas
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Nasdem Desak RUU PKS Kembali Dimasukkan dalam Prolegnas

Rabu, 15 Juli 2020 | 19:45 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Nasdem menganggap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020 merupakan RUU yang sangat diperlukan untuk melindungi perempuan dan anak.

"Urgensi RUU PKS untuk memberikan hak rasa aman, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Perlu diketahui bahwa korban kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi pada perempuan, tetapi juga pada anak-anak," kata Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Perempuan dan Anak, Amelia Anggraini di Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Baca Juga: Ahmad Sahroni Sesalkan Penundaan Pengesahan RUU PKS

Dirinya pun menyayangkan keputusan DPR yang mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020. Padahal, di sisi lain jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahun cenderung meningkat.

"Melihat urgensi serta kebutuhan masyarakat, DPP Partai Nasdem Bidang Perempuan dan anak minta RUU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk tetap dipertahankan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Semua demi menjaga dan melindungi hak warga negara dari tindak kekerasan, baik seksual, fisik maupun emosional," ujarnya.

Baca Juga: Fraksi Nasdem DPR Perjuangkan RUU PKS

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam rapat evaluasi Prolegnas Prioritas 2020 dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sudah menarik 16 RUU dari Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Salah satu RUU yang ditarik dari Prolegnas Prioritas, yakni RUU PKS.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Dukung Parlemen Modern, Setjen DPR Luncurkan Buku RITIK

Peluncuran lima buku rencana induk teknologi informasi dan komunikasi (RITIK) oleh Setjen DPR RI diharapkan dapat mewujudkan parlemen modern.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Kempora Kucurkan Dana Pelatnas untuk Cabor Atletik dan Panahan

Alokasi anggaran yang disetujui untuk cabor atletik sebesar Rp 6,14 miliar, sedangkan cabor panahan mendapatkan anggaran sebesar Rp 3,95 miliar.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Kurangi Risiko kecelakaan, Dirlantas Polda Jateng Intensifkan Pembinaan Pengendara Motor

Dilihat dari populasi sepeda motor, Jateng menduduki urutan kedua setelah Jatim yakni sebanyak 15.924.197 unit.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Bantu Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Resmi Ditahan

Polri menahan mantan Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo yang membantu pelarian Djoko S. Tjandra.

NASIONAL | 15 Juli 2020

KASN Bantu Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN

Status penyidik nantinya akan dilihat tergantung kebutuhan dari formasi.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Tak Ada Jaringan Internet, 400 Kecamatan Sulit Akses Data Pemilih Pilkada

Sebanyak 400 kecamatan di Tanah Air, saat ini tidak ada jaringan internet, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengecek data pemilih pilkada.

NASIONAL | 15 Juli 2020

11 Tenaga Medis RSUP Haji Adam Malik Terpapar Covid-19

11 tenaga medis yang dinyatakan positif itu tidak terpapar saat menjalani tugasnya di RSUP Haji Adam Malik tersebut.

NASIONAL | 15 Juli 2020

KPK Diminta Usut Tuntas Politikus Pemberi Uang ke Bowo Sidik

Pembuktian untuk terus mengusut kasus ini hingga tuntas tidak mudah.

NASIONAL | 15 Juli 2020

OJK Temukan 1.915 Iklan Jasa Keuangan Langgar Aturan

OJK mencatat selama periode Januari hingga Juni 2020 ditemukan 1.915 iklan telah melanggar ketentuan terkait "market conduct".

NASIONAL | 15 Juli 2020

Hanya Dicopot, Apa Motif Brigjen Prasetijo Utomo Bantu Djoko Tjandra?

Brigjen Prasetijo Utomo hanya dicopot dari jabatannya setelah yang bersangkutan mengeluarkan surat jalan bagi buronan Djoko Tjandra.

NASIONAL | 15 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS