Wahyu Setiawan Siap Bongkar Kasus Suap PAW Hingga Kecurangan Pemilu
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Wahyu Setiawan Siap Bongkar Kasus Suap PAW Hingga Kecurangan Pemilu

Selasa, 21 Juli 2020 | 20:31 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wahyu Setiawan mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC). Permohonan untuk dapat bekerja sama dengan penegak hukum itu diajukan Wahyu usai menjalani sidang pemeriksaan terdakwa perkara dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/7/2020) kemarin.

"Sudah diajukan kemarin setelah sidang" kata Saiful Anam, salah seorang kuasa hukum Wahyu, saat dikonfirmasi, Selasa (21/7/2020).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2011 menyebut sejumlah syarat untuk mendapat status JC, di antaranya mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, mengungkap pelaku- pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar. Dengan mengajukan diri sebagai JC, Wahyu bersedia memenuhi persyaratan tersebut.

Baca Juga: KPK Buka Peluang Jerat Pelaku Lain di Kasus Suap PAW Caleg PDIP

Saiful mengatakan Wahyu siap "bernyanyi" soal kasus suap PAW anggota DPR yang turut menjerat mantan caleg PDIP, Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Saiful menyatakan Wahyu bakal membongkar pihak-pihak yang terlibat dalam kasus suap PAW. Tak hanya itu, kata Saiful, Wahyu juga bakal membeberkan mengenai kecurangan Pemilu, Pilpres, dan Pilkada.

"Semuanya Pak, tidak hanya yang terlibat PAW, tapi terkait kecurangan Pemilu, Pilpres dan Pilkada akan diungkap semua," tegas Saiful.

Diketahui, Wahyu bersama-sama mantan anggota Bawaslu yang juga Kader PDIP Agustiani Tio Fridelina didakwa menerima suap secara bertahap dari Harun Masiku dan kader PDIP Saeful Bahri dengan total Rp 600 juta. Suap itu diberikan dengan tujuan Wahyu mengupayakan agar KPU menyetujui permohonan Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR dari Dapil Sumsel 1 PDIP dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Namun, sejak OTT pada awal Januari 2020, Harun hingga kini belum juga ditemukan dan ditangkap untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya.

Baca Juga: KPK Perpanjang Masa Cegah Buronan Harun Masiku ke Luar Negeri

KPK telah memperpanjang masa pencegahan Harun ke luar negeri selama enam bulan yang berlaku sejak 10 Juli 2020. Perpanjangan masa cegah ini merupakan kesempatan terakhir bagi KPK karena pencegahan terhadap seseorang ke luar negeri hanya dapat dilakukan satu kali dan diperpanjang satu kali dengan masing-masing berdurasi enam bulan.

Direktorat Jenderal Imigrasi menyatakan, KPK tidak bisa melakukan perpanjangan pencegahan keluar negeri untuk yang ketiga kali kepada Harun Masiku. Jika memang dalam waktu enam bulan ke depan, KPK tak berhasil meringkus Harun.

"Merujuk Pasal 97 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pencegahan berlaku paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang paling lama enam bulan," kata Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi, Arvin Gumilang saat dikonfirmasi, Selasa (21/7/2020).

Arvin menuturkan, sesuai peraturan Undang-Undang yang berlaku pencegahan bepergian keluar negeri dapat dilakukan dua kali permintaan. Sehingga, masa pencegahan hanya berlaku selama satu tahun. "Kalau ditotal ya cuma 12 bulan," kata Arvin.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Gugus Tugas Bubar, Achmad Yurianto Tak Lagi Jadi Jubir Penanganan Covid-19

Posisi Achmad Yurianto diganti oleh Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Gugus Tugas Covid-19 Dibubarkan, Pemda DIY Masih Tunggu Petunjuk

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dibubarkan pemerintah pusat. Gugus Tugas di daerah masih menunggu petunjuk dari pusat.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Nama Djoko Tjandra Hilang di Interpol, Dua Jenderal Polri Belum Tentu Salah

Mantan Kepala Divisi Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Nugroho Wibowo belum dinyatakan bersalah.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Ini Alasan Jokowi Bentuk Komite Penanganan Covid-19 dan PEN

Keseimbangan antara penanganan masalah kesehatan dan ekonomi sangat penting, itu sebabnya Presiden Jokowi Perpres Nomor 82 Tahun 2020.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Polisi Tetapkan 8 Orang Tersangka Penganiayaan Polisi di Medan

Akibat penganiayaan itu, Bripka Karingga Ginting mengalami luka empat jahitan di kepala, ruas jari bergeser, luka lecet dan lebam di wajah.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Rumah Tokoh Pemekaran Kabupaten Sergai Dibakar Orang Tak Dikenal

Pelaku yang diduga lebih dari 2 orang itu juga membakar mobil Honda Civic BK 1422 JS milik korban.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Karang Taruna Diminta Bantu Rakyat Hadapi Covid-19

Didik kembali memimpin Karang Taruna Nasional periode 2020-2025, setelah dipilih aklamasi dalam Temu Karya Nasional di Bogor pada 20-21 Juli 2020.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Pemprov Sumut Ingatkan Perkantoran Waspadai Klaster Baru Covid-19

Setiap perkantoran pemerintah maupun swasta harus mempertimbangkan menyajikan hidangan makanan dan minuman.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Bawaslu RI Ingatkan Praktik Politisasi Bantuan Covid-19 Jelang Pilkada

Praktik politisasi bantuan Covid-19 bisa saja dilakukan oleh pasangan calon tertentu khususnya petahana menjelang pilkada.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Kasus Korupsi Lahan SMKN 7 Tangsel Sedang Ditangani Bagian Penindakan KPK

Uday mengatakan pihaknya telah mendapat informasi bahwa BPKP telah melakukan audit investigasi atas pengadaan lahan SMKN 7 Tangsel.

NASIONAL | 21 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS