Somasi Telkomsel, Denny Siregar Minta Klarifikasi Terkait Kebocoran Data
INDEX

BISNIS-27 434.176 (-7.64)   |   COMPOSITE 4917.96 (-75.2)   |   DBX 928.196 (-4.7)   |   I-GRADE 130.286 (-2.42)   |   IDX30 412.166 (-7.85)   |   IDX80 107.727 (-2.08)   |   IDXBUMN20 269.265 (-5.95)   |   IDXG30 115.773 (-2.53)   |   IDXHIDIV20 368.481 (-6.65)   |   IDXQ30 120.761 (-2.3)   |   IDXSMC-COM 210.292 (-3.36)   |   IDXSMC-LIQ 235.988 (-6.09)   |   IDXV30 101.893 (-2.12)   |   INFOBANK15 773.605 (-13.29)   |   Investor33 359.92 (-6.34)   |   ISSI 144.524 (-2.29)   |   JII 524.265 (-9.92)   |   JII70 177.451 (-3.41)   |   KOMPAS100 962.885 (-17.72)   |   LQ45 754.177 (-14.18)   |   MBX 1360.94 (-22.87)   |   MNC36 269.191 (-4.78)   |   PEFINDO25 256.961 (-5.33)   |   SMInfra18 232.003 (-3.35)   |   SRI-KEHATI 302.863 (-5.05)   |  

Somasi Telkomsel, Denny Siregar Minta Klarifikasi Terkait Kebocoran Data

Rabu, 22 Juli 2020 | 22:40 WIB
Oleh : Yustinus Paat / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Penggiat Media Sosial Denny Siregar secara resmi telah melayangkan somasi kepada PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) terkait kebocoran data pribadinya. Dalam somasi tersebut, Denny Siregar menuntut klarifikasi dari Telkomsel terhadap sejumlah hal.

Dalam menghadapi Telkomsel, Denny Siregar telah menggandeng Otto Hasibuan sebagai Ketua Tim Kuasa Hukumnya.

"Kami sampaikan bahwasanya kami telah melayangkan somasi tersebut har ini. Adapun yang menjadi point dasar tuntutan adalah meminta klarifikasi kepada Telkomsel secara tertulis atas hak informasi Denny Siregar sebagai pelanggan atas peristiwa kebocoran data yang terjadi," kata salah satu anggota Tim Hukum Denny Siregar, Muannas Alaidid dalam keterangannya, Rabu (22/7/2020).

Baca Juga:Pencuri Data Denny Siregar Ditangkap

Muannas memaparkan poin-poin permintaan klarifikasi Denny Siregar terhadap Telkomsel. Pertama, kata dia, Denny mempertanyakan apakah karyawan atas nama Febriansyah Puji Handoko memiliki akses/otoritas untuk membuka data pribadi pelanggan khususnya data pribadi Denny. Kemudian apakah data tersebut boleh didistribusikan ke orang lain;

"Kedua, apakah ada antisipasi khusus atau pengamanan khusus dalam sistem yang dimiliki Telkomsel untuk menjaga agar data milik pelanggan (khususnya klien kami) tidak dapat diakses oleh pegawai customer servicesTelkomel (pegawai outsourching)," tutur Muannas.

Ketiga, Denny memastikan apakah setiap pegawai customer services Telkomel (pegawai outsourching) dibolehkan atau tidak dibolehkan membuka akses data pelanggan tanpa seizin atasan, atau pejabat Telkomsel. Keempat, Denny mempertanyakan pejabat yang memiliki akses/otoritas untuk membuka data pelanggan, khususnya data pribadinya.

Baca Juga:Denny Siregar: Pembocor Data Punya Jaringan Orang Dalam Telkomsel

"Kelima, apakah Febriansyah Puji Handoko membocorkan data Klien kami atas inisiatif sendiri atau atas suruhan orang lain. Keenam, apakah Febriansyah Puji Handoko membocorkan data Klien kami ada Kerjasama dengan pejabat pejabat Telkomse," beber dia.

Pihaknya, lanjut Muannas, melihat dalam kasus pembocoran data yang dilakukan oleh Febriansyah Puji Handoko tidak dapat dipandang sebagai kesalahan perseorangan (pribadi). Pasalnya, sistem penyimpanan data harus dilengkapi dengan sistem perlindungan keamanan atau SOP yang dapat memberikan keamanan secara tekhnis terhadap data milik Denny Siregar.

"Bahwa efek dari pembocoran data yang dilakukan oleh pihak Telkomsel sagat merugikan klien kami, isteri dan anak-anak. Karena secara faktual rumah tinggal keluarga klien kami selalu didatangi orang yang seolah-olah mengantarkan pesanan barang padahal dari klien kami maupun keluarga tidak pernah ada yang melakukan pemesanan," ungkap Muannas.

Kehidupan anak-anak Denny Siregar, kata Muannas, sekarang sangat tidak aman karena menjadi sasaran intimidasi baik melalui media sosial maupun melalui Telkom selular miliknya.

"Secara korporasi, berdasarkan Pasal 1367 Juntho 1365 KUHPerdata, Telkomsel harus bertanggungjawab atas perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh anak buahnya dan jajaran Komisaris, Direktur dan pemegang saham harus bertanggung jawab baik secara pidana maupun perdata, termasuk Singapore Telecomunication atas kerugian yang telah ditimbulkan," pungkas Muannas.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

KPK Dalami 5 Kementerian Gunakan Rekening Pribadi untuk Tampung Dana APBN

KPK tak segan melakukan penindakan sesuai hukum yang berlaku jika ditemukan adanya unsur pidana korupsi dalam pengelolaan APBN menggunakan rekening pribadi.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Gubernur: Pariwisata Bali Kembali Dibuka untuk Turis Asing 11 September

Pembukaan kembali pariwisata untuk wisatawan asing tersebut dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

NASIONAL | 22 Juli 2020

DPRD Jember Sepakati Usulan Pemberhentian Bupati

DPRD Kabupaten Jember menyepakati usulan pemberhentian Bupati Faida dalam rapat paripurna yang digelar, Rabu (22/7/2020).

NASIONAL | 22 Juli 2020

Bupati Klungkung Dorong Produksi Garam Kusamba

Proses produksi garam Kusumba masih dilakukan secara tradisional.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Hasil Survei, Mayoritas Masyarakat Setuju RUU Cipta Kerja Disahkan

Alasan utama responden menjawab setuju terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja adalah bahwa RUU Cipta Kerja dianggap bisa menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Lolos dari Penahanan, 3 Eks Legislator Sumut Tersangka Suap Diultimatum KPK

Ketiga legislator yakni, Nurhasanah, Ahmad Hosein Hutagalung, dan Mulyani mangkir atau tidak memenuhi panggilan penyidik KPK.

NASIONAL | 22 Juli 2020

KPK Pastikan Usut Dugaan Suap dalam Skandal Djoko Tjandra

KPK akan melakukan penindakan apabila ditemukan suap terkait pelarian Djoko Tjandra.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Satgas: Jangan Lihat Angka Kasus Covid-19 Secara Mentah

Satuan Tugas Penanganan Covid-1 mengatakan definisi laju insidensi adalah kasus positif dibagi dengan jumlah penduduk di sebuah wilayah.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Ditjen Hubdat Gelar Bimtek untuk Tingkatkan Keselamatan SDP

Bimtek ini dilatarbelakangi adanya Peraturan Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemhub.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Evaluasi Program Organisasi Penggerak Dinilai Sangat Ketat

Program Organisasi Penggerak (POP) diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan anak Indonesia.

NASIONAL | 22 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS