KPAI Ingatkan Pemerintah Jangan Nekat Buka Sekolah
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-2.86)   |   COMPOSITE 4879.1 (-9.06)   |   DBX 933.193 (7.61)   |   I-GRADE 128.434 (-0.58)   |   IDX30 404.523 (-3.21)   |   IDX80 106.174 (-0.61)   |   IDXBUMN20 268.239 (-2.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.34)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-3.85)   |   IDXQ30 118.527 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.28)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.48)   |   IDXV30 100.803 (-0.57)   |   INFOBANK15 767.134 (-9.65)   |   Investor33 355.071 (-2.81)   |   ISSI 143.565 (0.25)   |   JII 517.566 (1.34)   |   JII70 175.828 (0.4)   |   KOMPAS100 953.068 (-3.09)   |   LQ45 742.375 (-5.22)   |   MBX 1347.52 (-4.53)   |   MNC36 265.633 (-1.2)   |   PEFINDO25 258.006 (2.03)   |   SMInfra18 230.699 (-0.73)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-2.35)   |  

KPAI Ingatkan Pemerintah Jangan Nekat Buka Sekolah

Selasa, 28 Juli 2020 | 20:34 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, mengingatkan kepada pemerintah untuk tidak gegabah membuka sekolah. Dalam hal ini, pemerintah harus belajar dari pembukaan sekolah di zona hijau yaitu Pariaman, Sumatera Barat dan kasus di pondok pesantren yang menjadi klaster baru Covid-19.

Komisioner KPAI Retno Listyarti menilai hal ini untuk melindungi keselamatan dan kesehatan peserta didik selama berada di sekolah.

“Kesehatan dan keselamatan anak-anak harus jadi pertimbangan utama dan pertama, perbaiki pendidikan jarak jauh dan siapkan dahulu infrastruktur serta budaya kenormalan baru sebelum buka sekolah,” ujar Retno dalam siaran pers, Selasa (28/7/2020).

Baca Juga: Pemerintah Diimbau Beri Kuota Internet untuk Anak Sekolah

Retno menuturkan, merujuk pada ketentuan SKB 4 Menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, dan nomor 440-882 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada tahun ajaran baru 2020/2021 di masa Pandemi Covid-19, maka pembukaan sekolah hanya diperkenankan di zona hijau.

Dalam SKB 4 Menteri tersebut dengan sangat jelas dinyatakan bahwa untuk wilayah Covid-19 di zona kuning, oranye dan merah masih dilarang untuk melakukan kegiatan tatap muka dan membuka sekolah. Adapun ketentuan dasarnya adalah; Pertama, Kabupaten/kota harus zona hijau. Kedua, Pemerintah daerah harus setuju. Ketiga, Sekolah harus memenuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka. Keempat, Orangtua murid setuju pembelajaran tatap muka

“Jika salah satu dari empat syarat tersebut tidak terpenuhi, peserta didik melanjutkan belajar dari rumah secara penuh. Selain ketentuan zona, pembukaan sekolah juga harus dilakukan secara bertahap mulai dari jenjang SMA sederajat dan SMP,” ujar Retno.

Untuk itu, Retno menyarankan, sebaiknya Gugus Tugas Covid, dan Kemag mengevaluasi dahulu pelaksanaan SKB 4 Menteri yang belum lama umurnya, bukan malah memutuskan membuka di semua zona tanpa merujuk data pasca pembukaan sekolah.

“Nanti terjadi seperti di Pariaman yang zona hijau, baru seminggu buka sekolah ada yang guru dan operator sekolah yang terpapar Covid-19. Padahal guru yang bersangkutan sempat berinteraksi tatap muka dengan para siswanya,” ucapnya.

Retno menilai Kemdikbud tampaknya putus asa dengan kebijakan Pembelajaran jarak Jauh (PJJ) dan ketidakmampuan Kemdikbud membuat kurikulum adaptif yang disederhanakan hingga dimulainya tahun ajaran baru. Malah mempertaruhkan keselamatan anak dengan rencana membuka sekolah tatap muka, tanpa data apakah sekolah dan daerah siap, apakah orangtua dan anak siap menghadapi kenormalan baru di pendidikan.

Retno menyebutkan, Keinginan Kemdikbud membuka sekolah sudah terlihat saat KPAI diundang rapat daring pada 23 Juli 2020 yang lalu. Rapat daring dihadiri perwakilan Kementerian kesehatan, Gugus Tugas Covid 19, Ikatan Dokter Anak Indonesia(IDAI), KPAI, WHO, dan lainnya.

Retno juga menyebutkan berdasarkan pengawasan langsung yang dilakukan KPAI ke 15 sekolah jenjang SD, SMP, SMA/SMK sebagai sampel di Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan, dan kota Bandung pada Juni 2020 yang lalu. Hasilnya, dari 15 sekolah hanya 1 sekolah yang benar-benar siap secara infrastruktur kenormalan baru, yaitu SMKN 11 kota Bandung.

Sedangkan lima sekolah lainnya baru tahap menyiapkan infrastruktur, tetapi hanya sebatas menyiapkan wastafel beberapa buah di tempat-tempat yang strategis di lingkungan sekolah, dan sembilan sekolah lagi belum menyiapkan apapun kecuali sabun cuci tangan di wastafel yang memang sudah dibangun jauh sebelum pandemi Covid-19.

Selain melakukan pengawasan langsung, KPAI juga melakukan survei ke para guru di berbagai daerah. Survei menyasar ke para guru bertujuan untuk mengetahui seberapa sekolah siap menghadapi kenormalan baru. Sampai hari ini (28/7) survei diikuti oleh 6.664 guru dari sekolah yang berbeda, karena satu sekolah diwakili oleh satu guru. Hasil sementara survei, hanya sekitar 20 persen sekolah yang siap menghadapi kenormalan baru dari infrastruktur yang sudah disiapkan saat ini.

Dengan hasil tersebut, Retno menuturkan, Kemdikbud seharusnya menjadi motor penggerak dalam mempersiapkan kenormalan baru di pendidikan. Bisa dilakukan dengan mempersiapkan protokol kesehatan dan daftar periksa yang kemudian disampaikan ke seluruh dinas pendidikan untuk dilakukan rapat koordinasi secara berjenjang.

Mulai dari Kemdikbud dengan para kepala dinas pendidikan, kemudian dinas-dinas pendidikan melakukan rapat koordinasi dengan sekolah-sekolah, dan sekolah-sekolah melakukan rapat koordinasi dengan para guru. Selanjutnya para wali kelas melakukan sosialisasi kepada seluruh orangtua dan siswa di kelasnya.

“Kami belum melihat ada upaya-upaya semacam itu, lalu bagaimana Kemdikbud hendak membuka sekolah di zona kuning ketika tidak memiliki data apapun di level sekolah. Tidak bisa menggunakan “Merdeka Belajar” dalam situasi seperti ini dengan seolah memerdekakan semua daerah dan sekolah untuk tatap muka. Kebijakan seharusnya berbasis data, bukan coba-coba. Apalagi ini soal keselamatan dan kesehatan anak-anak Indonesia, untuk anak sebaiknya jangan coba-coba,” pungkasnya.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

KPK Dalami Aliran Dana ke Eks Jampidus dan Anggota BPK

Aliran uang ini mencuat dalam kesaksian Miftahul Ulum, asisten pribadi mantan Menpora Imam Nahrawi di persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Menhan Rencana Beli Jet Tempur dari Austria, DPR Tidak Tahu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berencana membeli satu skuadron atau 15 unit pesawat jet tempur jenis Eurofighter Thypoon bekas dari Austria.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Tukul Panjaitan Ditangkap Brimob Polda Sumut

Dari pencurian uang Rp 1,6 miliar di Kantor Gubernur Sumut, Tukul memperoleh bagian Rp 300 juta, dan pencurian di USU mendapat bagian Rp 20 juta.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Ratusan Mahasiswa Toraja Minta MA Kabulkan PK Kasus Tanah Adat di Rantepao

Presiden Jokowi diminta merealisasikan janji kampanyenya dalam menjamin hak-hak masyarakat adat, dalam hal ini masyarakat adat Toraja.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Masa Depan Dua Polisi Penganiaya Novel Akan Segera Diputuskan

Dua orang pelaku penganiayaan terhadap Novel Baswedan masih berstatus polisi aktif hingga saat ini.

NASIONAL | 28 Juli 2020

KPK Tahan 2 Eks Legislator Sumut, 1 Tersangka Reaktif Covid-19

Dua mantan legislator yang ditahan KPK pada hari ini, yakni Ahmad Hosein Hutagalung dan Mulyani.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Kenang Jasa Pahlawan, Lanud SPR Ziarah ke TMP Kesuma Trikora

Ziarah ini jadi momentum bagi generasi penerus untuk dapat bercermin tentang nilai-nilai pengorbanan dan keteladanan yang dilakukan para pahlawan.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Optimalisasi Integrasi TNI-Polri Kunci Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat

Integrasi TNI, Polri, dan komponen bangsa lainnya wajib dipertahankan demi kelangsung pembangunan nasional, termasuk pembangunan SDM yang unggul.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Polri: Tidak Ada Ruang bagi Premanisme dan Aksi Kekerasan

Premanisme dan aksi kekerasan timbul karena adanya kevakuman, baik kevakuman hukum, kevakuman keadilan, maupun kevakuman pihak yang berwenang.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Kasus Maria Pauline, Polisi Periksa Tiga Bank Swasta

Polisi akan memeriksa tiga bank swasta terkait aliaran dana milik tersangka pembobol Bank BNI, Maria Pauline Lumowa.

NASIONAL | 28 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS