Kemdagri: Pencairan Dana Pilkada Sudah 91%
INDEX

BISNIS-27 496.112 (7.49)   |   COMPOSITE 5571.66 (81.11)   |   DBX 1025.31 (6.73)   |   I-GRADE 161.222 (3.23)   |   IDX30 481.63 (9.32)   |   IDX80 126.239 (2.53)   |   IDXBUMN20 347.718 (10.77)   |   IDXG30 131.769 (1.75)   |   IDXHIDIV20 428.361 (9.36)   |   IDXQ30 139.975 (2.43)   |   IDXSMC-COM 236.298 (3.68)   |   IDXSMC-LIQ 285.496 (7.48)   |   IDXV30 117.12 (3.63)   |   INFOBANK15 959.319 (10)   |   Investor33 418.313 (5.87)   |   ISSI 162.317 (3.18)   |   JII 593.683 (14.31)   |   JII70 203.182 (4.77)   |   KOMPAS100 1131.88 (19.93)   |   LQ45 884.897 (16.77)   |   MBX 1547.61 (24.33)   |   MNC36 311.774 (4.65)   |   PEFINDO25 293.783 (7.19)   |   SMInfra18 273.756 (10.1)   |   SRI-KEHATI 356.906 (5.42)   |  

Kemdagri: Pencairan Dana Pilkada Sudah 91%

Rabu, 29 Juli 2020 | 20:41 WIB
Oleh : Roberth Wardhy / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mengungkapan update atau pembaruan pencairan dana Pilkada Serentak 2020. Hingga Rabu (29/7/2020), pencairan dana Pilkada sudah mencapai 91 persen.

"Hingga saat ini, realisasikan dana ke KPU sebesar Rp 9,36 trilun atau 91,73 persen. Semenatara untuk Bawaslu mencapai Rp 3,150 trilun atau 91,07 persen. Adapun untuk pengamanan mencapai Rp 618,063 miliar atau persentase 40,25 persen," kata Pelaksana Tugas Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochammad Ardian di Jakarta, Rabu sore.

Ia menjelaskan dari realisasi tersebut, dari 270 daerah yang menggelar Pilkada, sudah ada 209 daerah yang sudah mencairkan dana Pilkada sampai 100 persen untuk KPU. Termasuk di dalamnya adalah Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sumbar, Kepri, Jambi dan Bengkulu. Sisanya 202 kabupaten dan kota yang sudah cair 100 persen.

Baca Juga: Pilkada Akan Didominasi Calon Tunggal

Sementara ada 61 daerah yang belum mencairkan dana Pilkada hingga 100 persen ke KPU. Diantaranya Propinsi Sulawesi Utara (42,73 persen), Sulawesi Tengah (90.00 persen) dan 59 kabupaten dan kota. Terdapat 2 Pemda yang perlu mendapat perhatian khusus karena pencairan dana kurang dari 40 persen yakni Kabupaten Halmahera Utara 39.43 dan Kabupaten Halmahera Barat 34.99 persen.

Kemdagri juga mencatat ada 218 provinsi dan kabupaten/kota yang berhasil transfer ke penyelenggara dana Bawaslu sampai 100 persen. Daerah-daerah itu adalah Propinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sumbar, Kepri, Jambi, Bengkulu dan 211 kabupaten/kota.

Baca Juga: Kemdagri: Pilkada Serentak Gerakkan Perekonomian Daerah

Kemudian ada 52 Pemda yang belum transfer 100 persen yakni Propinsi Sulawesi Utara (41.09 persen), Sulawesi Tengah (90.00) dan 50 kabupaten/kota. Ada dua untuk kabupaten dan kota yang perlu diperhatikan khusus karena transfer masih dibawah 40 persen, yaitu kota Bandar Lampung (31.58) dan kab. Pegunungan Bintang (30.00).

Sebelumnya, Kemendagri telah memberikan batas waktu hingga tanggal 15 Juli 2020 agar dana Pilkada cair 100 persen. Kemudian diperpanjang hingga 31 Juli Agustus.

"Kemendagri akan terus mengingatkan agar Pemda dapat menyelesaikan proses pencairannya. Terutama yang transfernya belum mencapai 40 persen untuk diperhatikan khusus," tutup Ardian.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pakai Dana Desa, Kades di Jateng Atasi Problem Kuota dengan Internet Gratis

Meski terpencil dan tidak ada sinyal, namun proses belajar mengajar secara daring di Desa Sepakung itu berjalan lancar.

NASIONAL | 29 Juli 2020

MUI: Pelaksanaan Salat Id Harus Pertimbangkan Kondisi

Pelaksanaan salat Iduladha 1441 Hijriah harus mempertimbangkan kondisi faktual suatu zona terpapar Covid-19 atau tidak.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Beri Opini WTP, BPK Minta Kemhub Tindaklanjuti Temuan

BPK masih menemukan kelemahan dalam SPI maupun permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

NASIONAL | 29 Juli 2020

11 Ibu Hamil di Surabaya Positif Covid-19

11 orang ibu hamil tersebut terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan hasil dari swab test.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Erick Thohir Akan Berhasil Laksanakan Tugas di Komite Penanganan Covid-19 dan PEN

Kepercayaan yang cukup tinggi ini merupakan modal sosial-politik yang penting bagi komite untuk dapat menjalankan tugasnya.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Peninjauan Kembali JPU Soal Hak Tagih Bank Bali Dinilai Inkonstitusional

Yang punya hak PK berdasarkan Pasal 263 KUHAP adalah terpidana atau keluarga ahli warisnya, tidak ada dasar hukum bahwa jaksa PK, yang ada hanya yurisprudensi

NASIONAL | 29 Juli 2020

Update, Positif Covid-19 Bertambah 2.381, Kenaikan di Gorontalo Drastis

Terlihat kenaikan secara drastis pada minggu terakhir dari 72 menjadi 369 kasus positif.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Kasus Djoko Tjandra, Pengamat: Kritik ICW Salah Alamat Soal BIN

Secara hukum, BIN bukan Lembaga penegak hukum sehingga tidak tepat ICW menuntut pertanggungjawaban dalam kasus buronan korupsi tersebut.

NASIONAL | 29 Juli 2020

PN Jaksel Kandaskan Upaya PK Djoko Tjandra

Pengadilan menetapkan tidak menerima upaya PK yang diajukan oleh Djoko Tjandra.

NASIONAL | 29 Juli 2020

PN Jaksel Tolak PK Djoko Tjandra

PN Jaksel menetapkan tidak menerima permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Djoko Tjandra.

NASIONAL | 29 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS