Jokowi Terbitkan PP Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Jokowi Terbitkan PP Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN

Minggu, 9 Agustus 2020 | 13:47 WIB
Oleh : Fana Suparman / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Tindak Pidana Korupsi (KPK) Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan PP yang ditandatangani Jokowi pada Jumat, 24 Juli 2020 dan diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada Senin, 27 Juli 2020 tersebut, pegawai lembaga antikorupsi beralih status menjadi ASN. Pasal 1 ayat (7) PP tersebut menyatakan pegawai KPK yang berstatus ASN akan berpedoman perundang-undangan mengenai ASN.

"Pegawai KPK adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN," tulis Pasal 1 ayat (7) PP 41/2020 sebagaimana dikutip pada Minggu (9/8/2020).

Pasal 2 dalam beleid itu menyebut ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Sementara pada Pasal 3 menyebutkan proses pengalihan pegawai mesti memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai persyaratan jabatan, serta memiliki integritas dan moral yang baik. Selain itu, pegawai juga harus memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pegawai KPK yang berstatus ASN nantinya memperoleh gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Gaji dan tunjangan juga dapat diberikan khusus sesuai ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Sistem penggajian KPK pun akan mengikuti sistem yang diadopsi ASN. Hal ini berbeda dengan sistem penggajian pegawai KPK sebelumnya yang menggunakan sistem single salary.

"Penghasilan yang diterima pegawai KPK saat ini tetap diberikan sampai dengan seluruh proses pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN selesai dilaksanakan," bunyi Pasal 11 PP Nomor 41 Tahun 2020.

Diketahui, UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK menyebutkan proses alih status pegawai KPK menjadi ASN paling lambat dilakukan dalam 2 tahun sejak UU disahkan.

Saat dikonfirmasi, Plt Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan, sesuai Pasal 12 PP Nomor 41 Tahun 2020, aturan tersebut sudah berlaku sejak diundangkan pada 27 Juli 2020. Ali mengatakan, pihaknya sedang mempelajari PP tersebut.

"Kami sedang mempelajari lebih lanjut PP dimaksud," katanya.

Dikatakan, KPK akan segera menyusun Peraturan Komisi (Perkom) mengenai tata cara alih status pegawai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 PP tersebut. Dalam menyusun Perkom, KPK memastikan akan melibatkan kementerian dan lembaga terkait.

"Dalam penyusunan Perkom juga akan melibatkan pula kementrian atau lembaga terkait," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Objek Wisata di Sumut Semakin Ramai Dikunjungi Wisatawan

Paling ramai dikunjungi masyarakat lokasi wisata Berastagi di Tanah Karo, pariwisata pantai di Serdang Bedagai, dan Danau Toba di Simalungun.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

15 Karyawan PT Spring Regal Indonesia di Sergai, Sumut Positif Covid-19

Ke-15 orang karyawan itu positif Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan dari laboratorium menggunakan metode polymerase chain reaction (PCR).

NASIONAL | 9 Agustus 2020

PDIP Resmi Pecat Akhyar Nasution

Sebelum dipecat, Akhyar menjabat sebagai wakil ketua bidang organisasi di DPD PDIP Sumut.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

Waspadai Erupsi Susulan Gunung Sinabung

Aparat TNI/Polri juga melakukan penjagaan di sejumlah jalan tikus yang dijadikan pintu masuk menuju desa yang berada di 4 kecamatan.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

Kabupaten Bangka Berhasil Masuk Zona Hijau Covid-19

Kabupaten Bangka kembali ke zona hijau setelah satu orang pasien laki-laki Myz (20) warga Kota Sungailiat dinyatakan sembuh.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

Paskibraka Tahun Ini Hanya 8 Orang

Jumlah anggota Paskibraka pada tahun ini juga dibatasi menjadi delapan orang dari yang tahun sebelumnya berjumlah 68 orang.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

PUPR Dorong Pembangunan Rusun Ponpes di Provinsi Riau

Beberapa lokasi rusun yang dibangun berada di tiga lokasi yakni dua tower di Kota Pekanbaru dan satu tower di Kabupaten Kampar.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

Pasien Positif Covid-19 Klaster Secapa AD Bandung Tersisa 67 Orang

Kali ini, ada sebanyak empat pasien yang dinyatakan sembuh atau negatif.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

Ratusan Rumah di Mempawah Dapat Bantuan Perbaikan Rumah

Bupati Mempawah Herlina berharap Kementerian PUPR ke depan dapat memberikan lebih banyak bantuan Program BSPS di daerahnya.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

Mahfud: Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme Sudah Mendengarkan Semua Pihak

"Pelibatan ini diatur dalam Perpres, yang kemudian dikonsultasikan dengan DPR,” kata Mahfud.

NASIONAL | 9 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS