KPAI: Sebelum Sekolah Zona Kuning Dibuka, Sebaiknya SKB 4 Menteri Dievaluasi
INDEX

BISNIS-27 503.6 (2.5)   |   COMPOSITE 5652.76 (48.27)   |   DBX 1032.04 (3.25)   |   I-GRADE 164.451 (1.87)   |   IDX30 490.95 (3.33)   |   IDX80 128.766 (0.95)   |   IDXBUMN20 358.484 (4.17)   |   IDXG30 133.521 (0.92)   |   IDXHIDIV20 437.723 (3.27)   |   IDXQ30 142.408 (1.41)   |   IDXSMC-COM 239.978 (2.77)   |   IDXSMC-LIQ 292.98 (3.3)   |   IDXV30 120.747 (2.08)   |   INFOBANK15 969.323 (8.87)   |   Investor33 424.184 (2.73)   |   ISSI 165.497 (1.49)   |   JII 607.992 (3.57)   |   JII70 207.954 (1.77)   |   KOMPAS100 1151.81 (10.08)   |   LQ45 901.663 (6.22)   |   MBX 1571.94 (14.64)   |   MNC36 316.426 (2.22)   |   PEFINDO25 300.975 (9.54)   |   SMInfra18 283.853 (1.3)   |   SRI-KEHATI 362.321 (2.15)   |  

KPAI: Sebelum Sekolah Zona Kuning Dibuka, Sebaiknya SKB 4 Menteri Dievaluasi

Minggu, 9 Agustus 2020 | 19:47 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia(KPAI) Retno Listyarti menyayangkan keputusan pemerintah merevisi Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, yakni dengan mengizinkan pembelajaran tatap muka pada zona kuning.

Menurut Retno, sebelum membuka sekolah di zona kuning, seharusnya SKB 4 Menteri tersebut dievaluasi terlebih dahulu, sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pada pengalaman atau praktik di sekolah-sekolah atau daerah-daerah yang membuka sekolah di zona hijau.

“Proses ini tidak pernah disampaikan kepada publik. Padahal, dari hasil pengawasan KPAI di 15 sekolah pada wilayah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta, menunjukkan hasil hanya satu sekolah saja yang siap dan memenuhi daftar periksa, yaitu SMKN 11 Kota Bandung. Dalam bulan Agustus 2020 ini, KPAI akan terus melanjutkan pengawasan langsung ke berbagai sekolah di Serang, Subang, kota Bekasi, kota Bogor, Brebes, Bengkulu, Lombok, dan daerah lain,” ujar Retno dalam siaran pers diterima Beritasatu.com, Minggu (9/8/2020).

Baca Juga: Kemdikbud Harus Segera Terbitkan Kurikulum Adaptif

Mantan Kepala Sekolah SMAN 3 Jakarta ini menuturkan, seharusnya pemerintah belajar dari pembukaan sekolah di zona hijau, seperti di Pariaman, Sumatera Barat(Sumbar) ternyata ada satu guru dan satu operator sekolah yang terinfeksi Covid-19. Padahal proses pembelajaran tatap muka sudah berlangsung satu minggu.

Begitu juga kasus di Tegal yang zona hijau, ketika membuka sekolah ternyata ada satu siswa terinfeksi Covid-19, padahal siswa tersebut telah masuk sekolah selama dua minggu. Ketika ada kasus terinfeksi, seharusnya pemerintah daerah harus melakukan tes PCR kepada 30 kali lipat dari kasus dalam populasi.

“Artinya, kalau ada satu siswa terinfeksi maka 30 siswa lain harus di tes. Kalau belum terbukti terinfeksi Covid-19, maka biaya tes tidak ditanggung pemerintah pusat. Jadi, kalau pas buka sekolah dan ternyata ada kasus Covid-19, siapakah yang akan menanggung biaya tes untuk 30 anak/guru di kluster tersebut,” ujar Retno.

Lanjut dia, zona hijau di Bengkulu juga membuka sekolah pada 20 Juli 2020, namun dua minggu kemudian wilayah tersebut menjadi zona merah karena ada tenaga kesehatan di salah satu Puskesmas terinfeksi Covid-19.

Berdasarkan sejumlah kejadian terjadi pada pembukaan sekolah zona hijau, Retno menuturkan, pembukaan sekolah pada zona kuning sangat beresiko bagi anak-anak. Jika melihat data Gugus tugas Covid 19, berarti total yang diizinkan membuka sekolah mencapai 249 kota/kabupaten atau 43 persen jumlah peserta didik.

Baca Juga: KPAI Ingatkan Pemerintah Jangan Nekat Buka Sekolah

“KPAI memandang bahwa hak hidup dan hak sehat bagi anak-anak adalah yang lebih utama dimasa pandemi saat ini. Apalagi dokter Yogi dari IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia,red) dalam rapat koordinasi dengan Kemdikbud beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa anak-anak yang terinfeksi Covid-19, ada yang mengalami kerusakan pada paru-parunya,” ujar Retno.

Retno menuturkan, anak juga berpotensi menularkan Covid-19 kepada anggota keluarganya seperti nenek atau kakek. Hal ini tentu berpotensi penularan akan terus meningkat.

Retno menyebutkan, merujuk pada ketentuan SKB 4 Menteri, terdiri dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, dan Nomor 440-882 pada 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada tahun ajaran baru 2020/2021 di masa Pandemi Covid-19, maka pembukaan sekolah hanya diperkenankan di zona hijau, dilakukan secara bertahap mulai dari jenjang SMA/SMK dan SMP, dan sekolah harus memenuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka, serta orangtua murid setuju pembelajaran tatap muka.

Kurikulum Darurat

Selanjutnya, terkait dengan kurikulum darurat, Retno mengapresiasi Kemdikbud, meski wujud dari kurikulum darurat tersebut belum diketahui publik. KPAI juga belum mendapatkan Permendikbud tentang standar isi dan standar penilaian, karena perubahan kurikulum semestinya didasarkan pada standar isi dan standar penilaian tersebut.

Kendati demikian, Retno menyayangkan Kemdikbud tidak tegas menetapkan kurikulum dalam situasi darurat ini. Pasalnya, bersifat kurikulum alternative. Menurut Retno, seharusnya tidak boleh ada pelaksanaan kurikulum berbeda dalam satu tahun ajaran baru karena akan membingungkan guru dan sekolah di lapangan seperti pernah terjadi pada saat Mendikbud Anies Baswedan, yaitu berlakunya dua kurikulum, kurikulum 2013 dengan kurikulum KTSP.

“Situasinya darurat, jadi untuk meringankan guru, siswa dan orangtua maka kurikulum yang seharusnya diberlakukan adalah kurikulum dalam situasi darurat di seluruh Indonesia,”ujarnya.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPK Bakal Hadiri Gelar Perkara Dugaan Suap Red Notice Djoko Tjandra di Bareskrim

KPK berkomitmen berkoordinasi dan bersinergi dengan Polri maupun Kejaksaan Agung dalam mengusut tuntas skandal Djoko Tjandra.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

Inaca Gandeng Angkasa Pura, PHRI dan Maskapai Penerbangan Gelar Safe Travel Campaign

Inaca berharap kegiatan ini akan bisa menggairahkan perekonomian, sektor usaha penerbangan dan sektor pariwisata Indonesia yang terpuruk karena pandemi.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

Sindikat Pemalsu STNK Berhasil Dibekuk Polda Jatim

Sindikat tersebut memalsukan STNK dengan modus memuluskan penjualan kendaraan bermotor bodong atau tanpa surat resmi.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

24.000 Pekerja DIY Gagal Akses Kartu Prakerja

Disnakertrans DIY memprioritaskan penerima manfaat kartu Prakerja untuk kalangan pekerja yang gagal di tahap sebelumnya.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

Mahfud Ungkap Alasan Keterlibatan TNI Tangani Aksi Terorisme

Berbagai aksi terorisme yang terjadi selama ini, banyak terjadi di wilayah yang bukan yuridiksi atau wilayah hukum Polri.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

Mahfud: Tanpa TNI dan Polri, Penanganan Covid-19 Sulit Dilakukan

Pelibatan TNI dan Polri dalam pengananan Covid-19 sifatnya untuk kemanusiaan.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

16 Agustus, Penerbangan Internasional dari Yogyakarta Kembali Dibuka

Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA) akan membuka kembali penerbangan internasional mulai 16 Agustus mendatang.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

Pemkot Yogyakarta Wajibkan Mahasiswa dari Luar Daerah Isolasi Mandiri

Mahasiswa yang masuk DIY harus isolasi mandiri selama 14 hari sejak kedatangan dengan menerapkan protokol kesehatan.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

SMA/SMK Zona Merah Covid-19 di Bengkulu Tetap Belajar Daring

Sejauh ini, pelaksanaan daring dan KMB tatap muka di kelas tingkat SMA/SMK di Bengkulu, tidak ada masalah yang serius.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

Survei: Olly Dondokambey Sulit Dikalahkan di Pilkada Sulut

Publik yang menginginkan petahana menjabat kembali sebagai Gubernur Sulawesi Utara sebesar 69%.

NASIONAL | 9 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS